KMAKI : Fitnah Yang Keji Oknum ULP Menuduh Menerima Uang Mundur dari PJ Bupati Muba

TRANSFORMASINEWS.COM-Setelah OTT Bupati Musi Banyuasin “DRA” masyarakat jasa konstruksi di kabupaten Musi Banyuasin berharap lelang barang jasa menjadi transparan dan tidak lagi ada ijon proyek dengan setor upeti 10% sampai 15% dari HPS.

Dan sebagai wujud pengawasan kepada unit layanan pengadaan barang jasa atau ULP, K MAKI beraudensi kepada Kepala unit Layanan dan sekaligus untuk mendapatkan pembuktian lelang yang transparan.

3 (tiga) paket proyek di PUPR Musi Banyuasin menjadi sample terkait transparansi pengadaan barang jasa di ULP Kabupaten Musi Banyuasin dan dengan Pokja di koordinir “F” tim teknis PUPR Muba. Selama pengambilan sampel proses lelang dengan melibatkan salah satu rekanan, Koordinator K MAKI menyempatkan diri beraudensi kepada PJ Bupati Muba dan bincang masalah kinerja ULP Musi Banyuasin setelah prahara OTT.

Bukannya mendapat info proses lelang yang transparan dan akuntable tapi justru mendapat tuduhan dari oknum anggota Pokja dan oknum ULP bahwa Deputy K MAKI menerima upeti dari PJ Bupati saat audensi.

Sementara 3 (tiga) sample proyek dengan penawaran terendah digugurkan dengan alasan yang belum dijelaskan oleh ULP Musi Banyuasin.

Menanggapi tuduhan miring ini dari oknum pokja “F” dan oknum ULP “AF” Deputy K MAKI Feri Kurniawan dengan santai menjawab, jika itu adalah fitnah yang keji serta mendiskriditkan PJ Bupati bila betul tuduhan itu disampaikan F dan AF kepada dirinya.

“Saya mendengar isu yang tak sedap terkait paket proyek yang telah diijon dan mendapat tawaran upeti agar tidak mempermasalahkan dugaan pembagian proyek dari seseorang yang mengaku rekanan Pemkab Muba”, jelas Feri Kurniawan kepada wartawan.

Feri tidak mempermasalahkan tuduhan itu karena yang dipermalukan bukan saya tapi PJ Bupati Muba oleh Oknum F dan Oknum AF.

“Persoalan ijon proyek yang diduga masih terjadi dan diduga kolaborasi oknum ASN unit Layanan dan oknum Pokja PUPR harus dituntaskan KPK karena F sudah 2 (kali) terkait OTT Muba 1 dan OTT Muba 2 namun tak tersentuh hukum”, papar Feri Kurniawan.

“Atau mungkin F memang agen atau cepu KPK di unit Layanan pengadaan Musi Banyuasin dan kalau betul maka patut diapresiasi langkah KPK bersih – bersih Unit layanan pengadaan Muba”, pungkas Feri Kurniawan.