Ketua KPK Firli Bahuri Menjalani Sidang Etik Oleh Dewas

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA – Masyarakat pemerhati korupsi diseluruh tanah air ikut memantau jalannya sidang Etik terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam sidang etik di gedung Anticorruption Learning Center (ACLC). “Saya tidak mau komentar, biar nanti Dewas yang menilai,” kata Firli di gedung ACLC atau gedung KPK lama Jakarta, Selasa (25/8).

Sidang etik digelar secara tertutup mulai pukul 09.00 WIB di Auditorium Randi Yusuf. “Kita ikuti (sidang etik) dulu. OK ya, makasih,” kata Firli Bahuri. Seperti halnya dikutip dari mediaindonesia.com

Pada Senin (24/8), Dewas juga memeriksa Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap atas dugaan penyebaran informasi tidak benar.

Kami Pemeriksaan dengan terperiksa Ketua KPK Firli Bahuri atas dugaan menggunakan helikopter pada saat perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja.

Terperiksa patut diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku “Integritas” pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau Pasal 4 ayat (1) huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau “Kepemimpinan” pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020.

Firli diadukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terkait dengan penggunaan helikopter mewah saat perjalanan dari Palembang ke Baturaja, Sumatra Selatan, pada 20 Juni.

Perjalanan dari Palembang menuju Baturaja tersebut menggunakan sarana helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO.

Atas laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan soal dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri terkait penggunaan helikopter dalam kegiatan pribadinya.

Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebut pihaknya segera mendalami laporan tersebut. “Pengaduan sudah diterima dan dalam proses,” kata Albertina Ho saat dikonfirmasi, Rabu (24/6).

Sesuai kewenangannya, Dewas akan akan menindaklanjuti laporan MAKI. Hal itu sesuai Pasal 37B ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang KPK.

Berdasarkan UU itu, setiap pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan dan pegawai KPK akan ditindaklanjuti oleh Dewas.

Sebelumnya, Koodinator MAKI Boyamin Saiman mengadukan Firli lantaran dinilai bergaya hidup mewah dengan menaiki helikopter dalam perjalanan pribadi.

“Hal ini bertentangan dengan kode etik pimpinan KPK yang dilarang bergaya hidup mewah apalagi dari larangan bermain golf. Pelarangan main golf karena dianggap bergaya hidup mewah telah berlaku sejak 2004 dan masih berlaku hingga kini,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Rabu (24/6).

Penggunaan helikopter itu terjadi pada 20 Juni saat Firli melakukan perjalanan dari Palembang ke Baturaja, Sumatra Selatan, untuk kepentingan pribadi keluarga antara lain berziarah di kubur makam orang tuanya.

MAKI menduga helikopter yang digunakan milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO. Helikopter yang digunakan disebut jenis mewah atau helimousine president air.

MAKI melacak armada yang sama pernah digunakan motivator Tung Desem Waringin. “Firli patut diduga menggunakan helikopter bergaya hidup mewah dikarenakan mestinya perjalanan Palembang ke Baturaja hanya butuh empat jam perjalanan darat dengan mobil,” ucap Boyamin. Seperti halnya dikutip dari mediaindonesia.com

Berdasarkan foto-foto yang beredar, Firli juga terlihat tidak memakai masker ketika duduk di dalam helikopter.  Menurut MAKI, hal itu bertentangan dengan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 ini.

Laporan MAKI ke Dewas KPK itu merupakan yang kedua soal dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri.  Sebelumnya, MAKI juga melaporkan ke Dewas terkait kegiatan Firli yang sama ketika bertemu puluhan anak-anak di Baturaja.

Firli diduga melanggar protokol covid-19 lantaran tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak ketika bertemu anak-anak.

Sementara itu dari peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Agil Oktaryal mengungkapkan adanya tiga catatan yang mesti menjadi bahan pertimbangan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Itu cukup untuk kemungkinan memberi sanksi berat kepada Ketua KPK Firli Bahuri.

“Terhadap kasus Firli ini, ada tiga hal cacatan saya. Pertama, tindakan Firli menggunakan helikopter mewah nyata bertentangan dengan nilai dasar integritas yang diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas,” katanya kepada Media Indonesia, Sabtu (22/8).

Kedua, kata dia, penggunaan helikopter mewah milik perusahaan swasta itu sebenarnya bisa berujung pada proses hukum jadi bukan hanya etik. Karena patut diduga itu adalah bentuk gratifikasi yang diterima oleh Firli dari pihak swasta.

Ketiga, dugaan pelanggaran etik Firli bukan pertama kali ini saja, sebelumnya juga sempat tidak mengemukakan fakta yang sebenarnya atas kejadian dugaan penyekapan penyidik KPK saat bertugas untuk melakukan pencarian Harun Masiku, dan oknum petinggi partai politik di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada beberapa waktu lalu.

“Ini memperlihatkan bahwa Firli tidak mencerminkan seorang pimpinan yang bertanggung jawab dan melindungi pegawainya. Terhadap sanksinya menurut saya sanksi etik berat sudah sepantasnya diberikan oleh Dewas kepada Firli,” pungkasnya.

Dewas KPK akan menggelar sidang etik pekan depan atas tiga terlapor, Ketua KPK Firli Bahuri dan dua lainnya pegawai KPK.

Rangkaian sidang etik ini dilakukan sejak Dewan Pengawas KPK dilantik pada 20 Desember 2019. “Penegakan aturan Etik ini merupakan salah satu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas KPK untuk menjaga institusi dan nilai yang ada di KPK. Kami di Dewas serius untuk melakukan ini dan kami harap masyarakat juga terus mengawasi KPK dan proses yang berjalan ini,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Ia mengatakan terdapat tiga orang  menjalani sidang etik selama tiga hari berturut-turut pada 24-26 Agustus 2020. Sidang etik  digelar di Gedung Anti-Corruption Learning Center KPK di Jalan HR. Rasuna Said Kavling C1, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sidang pertama dilakukan pada 24 Agustus 2020 dengan terperiksa YPH atas dugaan penyebaran informasi tidak benar.

Terperiksa diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku integritas pada Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.

“Selanjutnya, sidang etik digelar pada 25 Agustus 2020 dengan terperiksa FB (Firli bahuri) atas dugaan menggunakan helikopter pada saat perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja.

Terperiksa diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku integritas pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau Pasal 4 ayat (1) huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau “Kepemimpinan” pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020,” paparnya.

Terakhir, sidang etik digelar pada 26 Agustus 2020 dengan terperiksa APZ atas dugaan melaksanakan kegiatan tangkap tangan di Kemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanpa koordinasi.

Terperiksa disangkakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku “Sinergi” pada Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.

Pelaksanaan sidang etik ini mengacu pada Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedomen Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Pada Pasal 8 aturan tersebut diatur sidang dugaan pelanggaran etik digelar secara tertutup, sedangkan pembacaan putusan akan disampaikan secara terbuka. Para terperiksa juga akan diberikan kesempatan untuk didampingi dan menghadirkan bukti yang relevan di proses persidangan tersebut,” pungkasnya. (Ant/X-15/OL-4/OL-8)

Editor: A.Roni

Posted by: Admin

Berita tersebut sudah tayang di mediaindonesia.com.

Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/339195-mulai-diperiksa-dewas-ketua-kpk-saya-tidak-mau-komentar
Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/323011-firli-pakai-helikopter-dewas-kpk-proses-aduan-pelanggaran-etik

Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/338607-pshk-sebut-3-alasan-ketua-kpk-harus-dijatuhi-sanksi-berat?utm_source=dable