Kembangkan KasusSuap Dirwan

TRANSFORMASINEWS.COM, KOTA MANNA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali turun ke Kabupaten Bengkulu Selatan (BS),Jumat pagi (18/5). Kedatangan KPK ini diperkirakan tidak hanya mencari bukti baru terkait dugaan suap lima paket proyek Penunjukan Langsung (PL) menyeret Bupati BS (Nonaktif) Dirwan Mahmud.

Tapi diduga untu k membidik proyek paket lebih besar di Dinas PUPR BS. Dugaan tersebut diperkuat dengan kedatangan KPK tidak hanya menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten BS yang menjadi OPD pelaksana lima paket PL nilai Rp. 750 juta di Bidang Bina Marga, dan rumah pribadi bupati di Jalan Gerak Alam lokasi, transaksi dugaan suap.

Penyidik KPK juga memeriksa ruang kerja Bupati BS, dan sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) satu kompleks dengan kantor bupati tempat proyek-proyek besar di Kabupaten BS dilelang. Bahkan di Dinas PUPR bukan hanya ruang Bina Marga saja digeledah.

Melainkan juga digeledah ruang Bidang Cipta Karya. Selain melakukan penggeledahan dengan memeriksa berkas dokumen di Bina Marga dan Cipta Karya, petugas KPK juga menyita KTP dan handphone staf/pejabat di ruang Cipta Karya dan Bina Marga selama penggeledahan.

Informasi diperoleh media, KPK bukan hanya mencari bukti baru terkait 5 paket PL terkait Operasi Tangkap
Tangan (OTT) Selasa (15/5) yang menyeret Dirwan Mahmud dan isteri mudanya Heni Dirwan sebagai
tersangka penerima suap, Nursilawati keponakan Dirwan Kasi di Dinkes BS sebagai perantara, dan Juhari
Sunil alias Jukak sebagai tersangka suap.

Namun juga mencari dokumen proyek lainnya, diantaranya paket jalan hotmix miliaran rupiah tahun 2016 dan 2017. Proyek tersebut diketahui juga menjadi temuan BPK.

“Sepertinya OTT Selasa malam itu hanya menjadi pintu masuk KPK untuk membidik proyek lebih besar.
Mereka (KPK, red) juga mencari dokumen paket hotmix 2016 dan 2017,” beber sumber media ini.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi soal KPK juga membidik dugaan korupsi proyek hotmix,
belum mau berkomentar. “Saya masih menunggu info dari tim ya mbak,” kata Febri kepada wartawan,
tadi malam.

Sementara itu Kadis PUPR Kabupaten BS Ir. Silustero, petugas KPK melakukan penggeledahan di 2 ruangan, yaitu ruang Bina Marga dan Cipta Karya. Menurutnya tidak hanya dokumen paket tahun ini, tapi dokumen tahun-tahun sebelumnya ikut disita dan dibawa oleh petugas KPK. “Iya masih terkait OTT, tapi dokumen yang lama tidak terkait dengan 5 paket PL juga dibawa. Untuk apa kita tidak juga tahu,” kata Silustero.

Pantauan media, rombongan KPK ini dibagi menjadi 3 tim secara serentak melakukan penggeledahan pada 3
titik. Penggeledahan oleh tim KPK ini berlangsung tertutup. Paling lama dilakukan di Dinas PUPR.

Dimulai sekitar pukul 09.30 WIB, dan baru berakhir 16.25 WIB. Tidak hanya menggeledah 2 ruang di bina marga
dan cipta karya, KPK juga memeriksa mobil dinas pakaian kadis dan kabid. Usai melakukan penggeledahan, KPK membawa keluar 2 koper besar dan 1 dus bertuliskan KPK. Diperkirakan koper dan dus ini selain berisi dokumen paket kegiatan PL di PUPR khsususnya di bina marga dan cipta karya, juga dokumen lelang tahun sebelumnya termasuk paket hotmix tahun 2016 dan 2017.

Sementara dari penggeledahan di kantor bupati juga waktunya hampir bersamaan dengan lokasi lainnya,
dimulai pukul 09.15 WIB dengan menggeledah ruang kerja bupati. Kemudian siangnya hingga pukul 15.45
WIB dilanjutkan dengan menggeledah sekretariat ULP.

Di lokasi ini KPK juga diperkirakan menyita dokumen-dokumen khususnya terkait paket lelang di Kabupaten BS dibawa dalam 2 koper, 2 dus. Termasuk dikediaman pribadi bupati, sekitar pukul 11.45 WIB, KPK membawa koper berwarna merah keluar dari rumah dinas, dan 3 dus diperkirakan berisi berkas penyelidikan. Selama penggeledahan, KPK dikawal polisi berseragam lengkap.

“Sepertinya masih terkait permasalahan yang dihadapi pak bupati,” kata Plt Bupati BS Gusna Mulyadi, SE,
MM saat dikonfirmasi kedatangan rombongan KPK ke Kantor Bupati BS, Jumat pagi (18/5).

Sumber: Harianrakyatbengkulu.com

Posted by: Admin Transformasinews.com