Kejaksaan Agung, Melanjutkan Penanganan Kasus Dana Hibah Sumsel 2013 Jilid II

Dok.Foto/NET

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA –  Masyarakat sumsel sebenarnya sudah pesimis terhadap proses hukum kasus hibah 2013 akan tuntas, mengingat sudah begitu lama belum juga selesai secara keseluruhan, namun dipenghujung tahun 2020 dikejutkan lagi oleh informasi melalui Dirdik bahwa Kejaksaan Agung putuskan akan melanjutkan penanganan kasus Dana Hibah dan/atau Bansos  Sumsel, 2013 Jilid II.

“Awal Januari 2021, kita akan lakukan pemanggilan saksi, ” tegas Direktur Penyidikan (Dirdik)  Febrie Adriansyah,  usai menemui Jaksa Agung,  di Menara Kartika Adhyaksa, Kompleks Kejagung, Jakarta,  Rabu (23/12) malam.

Namun, dia belum  dapat mengutarakan para saksi yang akan dipanggil perdana, guna diperiksa, awal Januari, di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung.

“Tunggu saja. Yang pasti sudah diagendakan awal (Januari)  tahun depan (2021),” lanjut Direktur Penyidikan (Dirdik)  Febrie Adriansyah sembari minta maaf harus melanjutkan pekerjaan lagi. Sebagai mana  pemberitaan tersebut telah dilansir media Jakartanews.id

Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) kasus Dana Hibah Sumsel Jilid II, Nomor :Prin 45/F.2/Fd.1/05/2017, ditandatangani, 15 Mei 2017.

Saat itu, Dirdik Warih Sadono dan Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus)  Alm. Arminsyah.

Kasus Dana Hibah (dan Bansos) Sumsel Jilid II diterbitkan,  karena ditemukan fakta hukum dalam persidangan atas nama Ikhwanuddin dan Laonma P. Tobing (keduanya Pejabat Teras Pemprov Sumsel).

Kedua terdakwa menyebut perbuatan tindak pidana korupsi dilakukan atas perintah atasannnya.

Atas perbuatannya,   Ikhwanuddin (Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat) dan Kaban Manajemen Keuangan dan Aset Daerah Laonma Pasindka Tobing dihukum 5 tahun dan denda Rp. 200 juta subsider 6 bulan penjara.

Kedua Eks. Petinggi Pemprov Sumsel menjadi tersangka berdasar Sprindik No:Print-95 / F / Fd. 1/09/2015, tanggal 8 September 2016. Keruguan negara sebesar Rp. 21 miliar.

KONSTRUKSi HUKUM

Jampidsus Ali Mukartono, Jumat (4/12) menepis perkara telah dihentikan penyidikannya.

“Tentu, tidak. Tidak seperti itu,” kata pria berpenampilan sederhana dan Low Profile ini.

Maksud dia, tidak ditemukan fakta hukum baru dalam persidangan terdakwa Ikhwanuddin dan Laonma P. Tobing.

Hanya saja, jajaran Gedung Bundar masih akan mengkaji lagi pertimbangan putusan dua terdakwa, yang divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Palembang.

“Jadi, belum pada kesimpulan.”

Sebelum ini, disebut alasan segera membuka kasus itu kembali, karena konstruksi hukum belum sempurna,  Selasa (25/8).

“Konstruksi hukumnya belum sempurna. Jadi,  para saksi akan dipanggil lagi.” sebagaimana dilansir media Jakartanews.id.

Saat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel,  dirinya mengaku mengetahui perkara tersebut. Namun,  saat itu dia mengaku tidak memiliki kewenangan.

Sejumlah saksi,  anggota DPRD Kabupaten/Kota, Sumsel diperiksa,  di kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel.

Upaya untuk memeriksa  belum jalan terkendala,  Ketua Tim Penyidik Tris sakit.

“Saya akan tanyakan besok kepada Pak Tris (Ketua Tim Penyidik kasus Dana Hibah (dan Bansos)  Sumsel,” kata Ali,  di Gedung Bundar,   Kamis (15/10) malam.

Namun,  setelah sembuh dari penyakit,  praktiknya pemeriksaan ulang Alex Dkk tak kunjung dilakukan.

Sebelum ini, mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin sempat diperiksa,  Rabu (14/8/2019). Pemeriksaan itu adalah yang kedua,  setelah yang pertama 2016 dalam kasus Bansos Sumsel Jilid I.

Pemeriksaan dalam kasus Dana Hibah dan/atau Bansos  Sumsel 2013 ditunda sementara,  karena tim tengah  mengajukan pembaharuan surat perintah penyidikan (Sprindik).

“Belum. Saya sudah cek ke Tim Penyidik-nya,” jawab Direktur Penyidikan pada Jampidsus Febrie Adriansyah saat ditanyakan soal agenda pemeriksaan,  di Kejaksaan Agung,  Senin (11/1). sebagai mana dilansir media Jakartanews.id.

Menurut Febrie, tim penyidik, yang diketuai Patris Yusrian Jaya baru mengusulkan pembaruan Sprindik-nya.

“Tim baru usul pembaharuan surat perintah (penyidikan),” kata Alumnus FH-Universitas Jambi seangkatan dengan Sarjono Turin (Kajati Sultra) dan Ranu Miharja (Eks. Kajati Babel).

Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) kasus Dana Hibah Sumsel Jilid II, Nomor :Prin 45 / F. 2 / Fd. 1/05/ 2017, ditandatangani, 15 Mei 2017.

Penerbitan Sprindik ini menindaklanjuti fakfa persidangan dua terdakwa di Pengadilan Tipikor Palembang. Mereka mengaku hanya menjalankan perintah atasan.

Kedua terdakwa, yakni Ikhwanuddin (Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat) dan Kaban Manajemen Keuangan dan Aset Daerah Laonma Pasindka Tobing dihukum 5 tahun dan denda Rp.200 juta subsider 6 bulan penjara.

Kedua Eks. Petinggi Pemprov Sumsel menjadi tersangka berdasar Sprindik No: Print-95/ F/ Fd. 1/09/2015, tanggal 8 September 2016.

“Hal itu bukan sesuatu esensial, meski tetap penting. Yang sangat esensial Kejagung mau buka dan tuntaskan perkara,” tutur Koordinator MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ) Boyamin Saiman secara terpisah. Sebagaimana dilansir media Jakartanews.id

Boyamin bersama teman-teman Pegiat Anti Korupsi sempat mempraperadilkan penghentian  “sementara” kasus Dana Hibah sampai 9 kali.

“Jujur,  saya sangat apresiasi dan respek terhadap kebijakan Gedung Bundar, ” akhirinya. (jakartanews.id/ahi/aar)