Kebijakan Bagi-Bagi Alsintan Dinilai tidak Tepat Sasaran

ANTARA

TRANSFORMASINEWS.COMJAKARTA. KEBIJAKAN Kementerian Pertanian dalam membagikan alat mesin pertanian (alsintan) secara gratis kepada para petani dianggap tidak efektif dan hanya menghambur-hamburkan anggaran negara.

Fasilitas pertanian itu tidak diberikan secara tidak tepat sasaran sehingga tidak dapat digunakan dengan maksimal sesuai fungsi sebagaimana mestinya.

Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Soetarto Alimoeso mengungkapkan pemberian alsintan tidak disertai konsep perencanaan yang matang. Mesin-mesin itu, lanjutnya, diberikan kepada para petani yang notabene tidak memiliki kemampuan mumpuni untuk mengoperasikan alsintan.

“Mungkin kalau menggunakan masih bisa, tapi kalau merawat, itu yang paling susah. Petani kan bukan profesional dalam hal itu. Akhirnya alsintan yang ada tidak bisa digunakan dengan baik,” ujar Soetarto di Jakarta, Sabtu (22/9).

Selain itu, ia menyebutkan pemerintah, dalam menghibahkan alsintan, hanya fokus pada sisi hulu atau prapanen saja. Padahal, jika hendak memberikan bantuan untuk meningkatkan prodiktivitas, hal itu harus dilakukan secara merata hingga proses pascapanen.

“Pemerintah itu sangat kurang perhatian kepada pascapanen. Padahal, sisi itu juga memainkan peran penting dalam sektor pertanian,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, setidaknya terdapat 182 ribu penggilingan padi di seluruh Indonesia. Sebanyak 170 ribu di antara mereka adalah penggilingan padi kecil yang membutuhkan fasilitas pengering.

Saat ini sebagian besar pelaku usaha tanu di Indonesia memang hanya mengandalkan lantai jemur dan matahari sebagai komponen pengering hasil pertanian. Itu jelas menjadi persoalan yang sangat besar, terlebih ketika musim panen tiba, gabah membludak dan tidak ada cuaca panas untuk mengeringkan gabah-gabah tersebut.

Ia melihat, saat ini, tidak ada dukungan kuat dari pemerintah untuk mengangkat kinerja pascapanen, terutama mesin pengering.

“Tetapi, pengering malah dibagikan kepada petani. Walaupun setiap kelompok tani dapat, tapi tetap saja tidak efisien. Karena ya itu tadi, mereka tidak bisa merawat dengan baik,” ucap Soetarto.

Semestinya, ia melanjutkan, Kementan cukup memberikan unit pengering kepada pengusaha penggilingan padi. Alasannya, semua petani, di suatu desa, pada akhirnya pun akan berkumpul pada titik-titik penggilingan padi di wilayah tersebut.

Jadi, ketika petani datang membawa hasil panen, proses pengeringan hingga penggilingan semua bisa dilakukan di satu lokasi yang terpadu, dalam hal ini tempat penggilingan padi.

Program lokasi terpadu itu sedianya pernah dibentuk dengan nama Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) namun tidak berjalan dengan baik.

Penyebabnya ialah di dalam unit itu tidak ada sumber daya manusia (SDM) yang memahami bagaimana cara mengelola mesin-mesin dan menerapkan manfaatkan kepada petani dengan baik.

“Semua dikelola petani. Padahal, seharusnya ada manajer yang mengurus alsintan itu. Ada pengelolaan waktu. Petani A butuh kapan, petani B butuh kapan, ketika mesin butuh perhatian, diistirahatkan. Itu semua harusnya ada yang mengatur sendiri,” terangnya.

Tidak seperti saat ini, ketika mesin pengolah lahan, mesin panen dan lain sebagainya diberikan semua kepada kelompok tani tanpa ada yang mengawasi penggunaan barang-barang pemberian negara itu.

Menurutnya, sebelum memberikan alsintan, Kementan harus terlebih dulu membangun klaster-klaster dimana proses mulai dari prapanen hingga pascapanen terkoneksi secara menyeluruh.

Setiap klaster berisikan para petani, penggiling padi hingga pengelola alsintan beserta seluruh alsintan yang diperlukan, dari mulai pra hingga pascapanen. Dengan demikian seluruh proses dapat dilakukan secara terpadu yang pada akhirnya akan menimbulkan efesiensi dan efektivitas bahkan mampu memotong rantai pasok.

“Saya pernah perhitungkan, satu klaster cukup melingkupi lahan 200 hektare (ha). Semua petani di sana digabungkan dalam kelompok yang isinya tidak hanya petani, tetapi juga pengusaha penggilingan padi. Ditambah, ada manajemen pengelola alsintan yang terdiri dari para ahli,” tandasnya.

Berdasarkan data Kementan, bantuan alat mesin pertanian (alsintan) untuk keperluan pascapanen memang masih sangat dimarjinalkan. Pada 2017, dari sekitar 100 ribu bantuan alsintan, angka untuk pascapanen tercatat hanya 6.700 unit. Di tahun ini pun tidak jauh berbeda, diperkirakan hanya sebesar 8.000 unit alat mesin pascapanen yang digelontorkan.

Sumber: mediaindonesia.com

Posted by: Admin Transformasinews.com