Juarsah Disebut Terima Fee Rp 2 Miliar atas Arahan Bupati Muara Enim Non Aktif Ahmad Yani

Plt Bupati Muaraenim Juarsah. DoK.Foto: Tribun Sumsel/ Ika Anggraeni  

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Nama Plt Bupati Muara Enim Juarsah ikut diseret dalam kasus suap Bupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani. Juarsah sewaktu masih menjabat Wakil Bupati Muaraenim disebut menerima uang Rp. 2 miliar. Selain juarsah, ada 22 nama anggota DPRD Muara Enim juga ikut disebut.

Aliran dana suap ini terungkap saat Jaksa KPK membacakan dakwaan Robi Okta Fahlevi di Pengadilan Tipikor Palembang, Rabu (20/11/2019).

Uang itu berasal dari dana sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dari terdakwa yang merupakan bagian komitmen fee 10% untuk Ahmad Yani.

“Adapun komitemen 10 persen untuk Ahmad Yani, oleh Efin MZ Muchtar diberikan kepada H Juarsah sebesar Rp. 2 miliar atas arahan Ahmad Yani,” ujar JPU KPK membacakan dakwaan dihadapan majelis hakim.

Tak cukup sampai disitu, Ahmad Yani juga mengarahkan agar bagian lain dari fee 10% itu juga diberikan ke 22 orang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim. Dengan total nilai sebesar Rp. 4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

“Tujuannya tak lain sebagai pelancar dari 16 paket proyek terkait Dana Aspirasi DPRD di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim TA 2019,”ujar JPU.

Berdasarkan kesepakatan awal, selain memberikan fee sebesar 10% ke Ahmad Yani, terdakwa Robi juga sepakat untuk memberikan fee 5% ke pejabat lain.

Adapun rincian pemberian fee 5% yang dibagikan tersebut yaitu pertama diberikan kepada A. Elfin Mz Muchtar selaku PPK. Dengan realisasi pemberian fee sejumlah Rp. 2.695.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Kedua diberikan kepada Ramlan Suryadi selaku Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Dengan realisasi pemberian komitmen fee sejumlah Rp. 1.115.000.000,00 (satu milliar seratus lima belas juta rupiah).

Ketiga diberikan kepada Ilham Sudiono selaku Ketua Pokja IV. Dengan realisasi pemberian komitment fee sejumlah Rp. 1.510.000.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah).

Keempat diberikan kepada Aries HB selaku Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim. Dengan realisasi pemberian fee seluruhnya sejumlah Rp. 3.031.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh satu juta rupiah).

“Seluruh pemberian dana tersebut dilakukan secara bertahap oleh terdakwa,” ujar JPU.

Saat ditemui setelah persidangan, JPU KPK Muhammad Asri Ridwan mengatakan, selain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, nama-nama yang diduga ikut menerima dana hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi.

Namun tidak menutup kemungkinan akan adanya penetapan tersangka baru dalam proses penyidikan yang masih terus berlanjut hingga kini.

“Nama-nama lain yang ikut menerima aliran dana berkaitan dengan proyeksi PUPR Muara Enim, semuanya sudah kita paparkan secara jelas dalam dakwaan.”

“Namun status mereka masih sebagai saksi. Mengenai status itu dapat dilihat pada pemeriksaan saksi sejauh mana keterkumpulan alat bukti. Sebab kita semua menyidangkan berdasarkan alat bukti,” ujarnya.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, KPK telah memblokir rekening pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. “Memang sudah ada permintaan untuk membuka blokir, namun akan dikaji dulu sejauh mana relevansinya dengan alat bukti kita,” jelasnya.

Terdakwa Robi sendiri memilih untuk tidak mengajukan esepsi atas dakwaan terhadap dirinya. Untuk itu agenda sidang Minggu depan akan digelar dengan mendengarkan keterangan saksi. “Kemungkinan sidang selanjutnya kita akan menghadirkan 5 sampai 10 saksi,” ujarnya.

Atas perbuatannya, JPU menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Bongbongan Silaban yang bertindak sebagai hakim ketua bersama Abu Hanifah dan Junaidah yang bertindak sebagai hakim anggota, menunda sidang ini pada Selasa pekan depan.

Sumber:  Tribunsumsel.com 
Penulis: Shinta Dwi Anggraini
Editor:  Wawan Perdana

Posted by: Admin