TRANSFORMASINEWS.COM, MEDANG. PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan seluruh kantor wilayah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bekerja keras guna mempercepat proses sertifikasi tanah.
Ia menargetkan, pada 2017 target minimal 5 juta sertifikat dapat selesai, kemudian pada 2018 meningkat menjadi 7 juta sertifikat. Presiden pun berjanji akan mengecek secara langsung realisasi program sertifikasi tersebut. Menurutnya, kepemilikan sertifikat tanah merupakan bukti masyarakat memiliki NKRI.
“Tahun ini 5 juta, 2018 harus ada 7 juta sertifikat yang dibagikan. Kalau tidak tercapai, mulai Kepala BPN kabupaten/kota, provinsi, sampai menteri harus bertanggung jawab. Kerja harus pakai target,” ujarnya saat memberikan sertifikat tanah kepemilikan di Taman Raja Batu, Kecamatan Penyabungan, Mandailing Natal (Madina), Sumatra Utara, kemarin.
Menurut Presiden, ada sekitar 120 juta hektare tanah di seluruh Indonesia. Namun, hingga saat ini baru 46 juta hektare yang sudah disertifikatkan. Ia berpendapat angka itu masih terlalu kecil. Jokowi menginginkan pada 2025 nanti semua tanah telah besertifikat.
Di lokasi yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil membagikan 1.158 sertifikat kepada masyatakat di Sumatra Utara.
Sofyan menjelaskan permasalahan utama proses sertifikat ialah masyarakat yang memiliki tanah, tetapi tidak memiliki uang untuk membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Solusinya, kata Sofyan, ada beberapa daerah yang membebaskan sama sekali BPHTB atau memberikan potongan hingga 70%.
Lapor kepada Presiden
Dalam rangkaian kunjungan kerja selama dua hari di Kabupaten Mandailing Natal, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi menyerahkan kartu Indonesia pintar (KIP), kartu Indonesia sehat (KIS), program keluarga harapan (PKH), dan pemberian makanan tambahan (PMT), di Tapian Siri-siri Syariah, Kota Penyabungan, Kabupaten Madina, kemarin.
Kepala Negara menyampaikan bahwa jumlah penerima KIS sebanyak 706 anak. “SD mendapatkan Rp.450 ribu, SMP akan Rp.750 ribu, SMA/SMK Rp.1 juta,” ungkap Jokowi.
Terkait dengan KIS, kata Jokowi, dapat dipergunakan untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit tanpa dipungut biaya apa pun. “Jika tidak dilayani dengan baik, bisa dilaporkan kepada Bupati. Kurang mempan, dilaporkan kepada Gubernur. Jika kurang mempan lagi, lapor ke Bu Menkes Nila Moeloek. Kalau masih kurang, silakan lapor kepada saya, akan saya copot dan saya ganti,” pungkas Jokowi.
Penyerahan secara simbolis KIS, KIP, PKH, dan PMT kepada para penerima ini dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Ketua BPJS Fahmi Idris.
Sumber: Mediaindonesia.com/
Berita Terkait:
Jokowi Minta Masyarakat Jangan Ragu Gunakan KIS: Rumah Sakit
Lahat Hebat, Kebagian Tiga Ribu Persil Sertifikat Prona
Program Sertifikat Gratis Tidak Semuanya Gratis- Polri-Kementerian ATR Sinergi Berangus Mafia Tanah
Pungli di Program Prona Pembuatan Sertifikat Harus Diusut…- Reforma Agraria Bukan Sebatas Persoalan Administrasi
Ini Kata Menteri Agraria, Biaya Urus Sertifikat Tanah Hanya…- Menakar Efektifitas Pembentukan Pemberantasan Saber Pungli…
Cara Mudah Penyelesaian Perkara Tanah- Menimbang Proyek Bagi-bagi Lahan Jokowi
