Johan Anuar Dua Kali Sandang Status Tersangka Hingga Ditangani KPK

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG-

Kasus dugaan korupsi tanah makam yang menyeret Wabup Ogan Komering Ulu (OKU), Johan Anuar bak sebuah sinetron yang berepisode. Pasalnya, Cawabup OKU pada Pilkada 2020 ini diketahui sudah beberapa kali ditetapkan sebagai tersangka oleh APH.

Baca juga: Pemanggilan Johan Anwar Oleh KPK Menjelang Pilkada Berpotensi Mengganggu Prosesi Pilkada OKU

Dan kini, kasus tersebut diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana, sebelumnya ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Pada kasus dugaan Korupsi tersebut, diduga merugikan negara Rp5,6 miliar. Kasus itu pernah ditangani penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumsel sejak Oktober 2017. Johan Anuar (JA) ditetapkan tersangka oleh penyidik, namun penetapan dibatalkan karena Johan memenangkan praperadilan di PN Baturaja OKU kala itu.

Polda Sumsel menghentikan sementara perkara ini pada Februari 2018. Namun Januari 2020, kasus ini kembali diangkat oleh Polda Sumsel.

Penyidik Polda Sumsel mengaku, mendapatkan bukti baru, yang kemudian menetapkan tersangka kembali kepada Johan Anuar. Penetapan tersangka ini disertai penahanan kepada Johan. Penahanan selama empat bulan atau 120 hari belum juga dapat membuktikan perbuatan melawan hukum. Sehingga, Johan Anuar harus dibebaskan, lantaran berkasnya belum lengkap pada batas yang ditentukan.

KPK melalui Unit Korsupdak mengambil alih perkara ini dari Polda Sumsel. Hal itu berdasarkan kewenangan lembaga antirasuah itu sesuai Pasal 10 A UU KPK.

Deputy MAKI Sumsel mengemukakan pendapatnya terkait perkara yang kini kembali menarik nama Johan Anuar.

“Sebegitu seriusnya KPK mengambil alih perkara ini dan seakan kurang percaya dengan penyidik Kepolisian”, kata Feri Deputy MAKI Sumsel, Rabu (04/11/20).

Menurutnya, pengambilalihan perkara oleh KPK biasanya ada tiga problem, yakni perkara berlarut-larut, ada intervensi dari pihak tertentu, serta kinerja penyidik Kejaksan atau Kepolisian yang dinilai kurang mampu dalam penyidikan.

“Penyidik Polisi, Kejaksaan dan KPK sumbernya sama dan basisnya sama. Jadi, mengherankan kalau perkara ini tidak mampu ditangani Kepolisian RI.

“Sudah tiga Kapolda yang mengurusi perkara ini termasuk juga saat ketua KPK saat ini menjadi Kapolda Sumsel, ada apa sebenarnya dengan perkara ini”, papar Feri.

Lanjut Feri, konsekuensi dari pengambil alihan perkara oleh KPK bila tidak terbukti adalah pelanggaran kode etik dan kriminalisasi.

“Pemanggilan Johan Anuar saat prosesi Pilkada berdampak besar untuk Paslon Kuryana-Johan. Otomatis Paslon baik secara langsung maupun tidak langsung akan dirugikan secara politis karena opini buruk di masyarakat terkait pemanggilan ini”, Feri mengakhiri.

About Admin Transformasinews

"Orang yang mengerti itu mudah untuk memaafkan"

View all posts by Admin Transformasinews →