Jaminan Pelaksanaan Proyek Tahun Jamak Ogan Ilir 2007-2010 Diduga Belum Dicairkan

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG

Paket proyek tahun Jamak Ogan Ilir dengan anggaran Rp324 miliar diduga bermasalah dan putus kontrak. Menurut Auditor BPK RI dalam audit pelaksanaan pekerjaan tahun jamak itu diduga belum dicairkan oleh Pemkab Ogan Ilir.

Paket proyek jamak yang putus kontrak itu adalah paket IV dengan kontraktor pelaksana PT WMM dengan nilai kontrak Rp40 miliar. Pemkab Ogan Ilir diperintahkan oleh auditor BPK RI untuk mencairkan jaminan pelaksanaan karena pekerjaan tersebut putus kontrak.

Namun, diduga hingga saat ini pencairan dana jaminan kontrak sebesar 5% dari nilai kontrak belum dicairkan oleh Pemkab Ogan Ilir. Deputy MAKI Sumsel angkat bicara terkait dugaan belum di cairkannya jaminan pelaksanaan tersebut.

“Apa yang dikatakan oleh salah satu pengusul hak angket terkait proyek tahun Jamak Ogan Ilir bahwa terjadi dugaan kelebihan pembayaran pekerjaan tahun jamak atau proyek multi years patut diduga benar adanya”, kata Deputy MAKI Sumsel, Ir Feri Kurniawan yang juga ahli kontruksi dan peneliti kontrak, dalam siaran persnya, Selasa (08/06/21).

“Saya yakin pembayaran kontrak proyek multi years senilai Rp324 miliar pada anggaran APBD OI 2007 – 2010 berpotensi merugikan negara, karena diduga proyek yang putus kontrakpun tetap dibayar oleh Pemkab Ogan Ilir kala itu”, kata Deputy MAKI Sumsel lebih lanjut.

Beberapa paket pekerjaan proyek taun jamak Ogan Ilir terkesan putus kontrak karena diduga salah perencanaan dan kontraktor pelaksana tidak mampu mengerjakan proyek tersebut, sehingga jaminan pelaksanaan harusnya dicairkan. Namun bila jaminan dicairkan maka nilai kontrak akan berkurang dan tidak dapat di cairkan.

“Bila ditelusur dari pernyataan auditor BPK RI dan membandingkan nilai kontrak dengan Perda tahun jamak senilai Rp324 miliar, maka dengan mudahnya penyidik menetapkan kerugian negara termasuk adanya dugaan kelebihan pembayaran Rp103 miliar pada kontrak ke empat”, kata Feri.

Proyek tahun Jamak Ogan Ilir tahun 2007 sampai 2010 ini dengan nilai kontrak Rp324 miliar ini telah menjadi polemik hampir 10 (sepuluh) tahun. Namun terkesan Bupati dan Ketua DPRD Ogan Ilir kebal hukum.

“Saat inilah penyidik Aparat Hukum harusnya membuka lebar penyidikan dugaan mega korupsi ini untuk masyarakat Sumsel yang sudah apatis dan tidak lagi percaya supremasi hukum terkait tindak pidana korupsi,” ujar Feri mengakhiri.

About B S W

"Orang yang mengerti itu mudah untuk memaafkan" by B431

View all posts by B S W →