Hmm! Punya APBD 2,7 Triliun Wajar Jika Muara Enim Jadi Rebutan, Lantas Bagaimana Nasib Rakyatnya?

TRANSFORMASINEWS.COM-Seperti Warkop DKI yang pernah familiar di era masanya, Kabupaten Muara Enim juga punya cerita loh..!

Daerah dengan semboyan Bumi Serasan Sekundang ini beberapa tahun terakhir mendapat sorotan tajam di tingkat nasional. Hal ini tidak terlepas dari kasus rasuah yang menjerambab pejabat eksekutif hingga ke legislatif. Bahkan, tak tanggung-tanggung 25 Anggota dan eks wakil rakyat yang katanya terhormat itu dicokol oleh KPK.

Kondisi tersebut telah mendramatisir hingga saat ini Kabupaten Muara Enim masih dipimpin seorang Penjabat Bupati.

Bicara Kabupaten Muara Enim, kurang lengkap rasanya jika kita tak mengintip seberapa besar APBD daerah yang kaya akan sumber daya alam ini.

Misalnya saja pada tahun anggaran 2021 yang lalu, dimana Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Muara Enim adalah sebesar Rp2,5 Triliun lebih. Target pendapatan tersebut terealisasi mencapai Rp2,7 Triliun hal itu sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim TA 2021.

Jika dibandingkan pada tahun anggaran 2020, APBD Kabupaten Muara Enim 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sekitar 300 Miliar lebih.

Adapun rincian perbandingannya, yakni Pendapatan Asli Daerah 240 Miliar lebih (2021), 248 Miliar lebih (2020), Pendapatan Transfer Rp2,3 Triliun (2021), Rp1,8 Triliun (2020), Lain-lain pendapatan yang sah Rp106 Miliar lebih (2021), 407 Miliar lebih (2020).

Anggaran Rp2,7 Triliun tersebut direalisasikan ke beberapa pos pengeluaran, salah satunya pos belanja modal sebesar Rp431 miliar lebih serta perjalanan dinas yang mencapai Rp 100 miliar lebih.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Muara Enim jadi Sorotan Anggota DPRD

Pada hasil pembahasan badan anggaran atas laporan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 mendapat sorotan dari salah satu anggota DPRD Muara Enim, Ajis Rahman.

Menurut Ajis seperti dilansir dari Rmolsumsel, angka kemiskinan di Kabupaten Muara Enim menjadi perhatian serius kalangan pihak DPRD. Sebab, angka kemiskinan menurut Ajis dapat menjadi gambaran tingkat keberhasilan dan dampak pembangunan terhadap taraf hidup masyarakat oleh pemerintah daerah.

Namun indikator tingkat kemiskinan (Persentase) di Kabupaten Muara Enim tidak mengalami penurunan. Menurut Ajis, angka kemiskinan di Kabupaten Muara Enim sendiri di tahun 2020 tercatat sebesar 12,32 persen. Kemudian di tahun 2021 tetap menduduki persentase 12,32 persen dari target RPJMD 11.44 persen.