Harap-harap Cemas Peserta Pilkada 2018: Sidang Pertama MK Akan Menyidangkan Sengketa Antara Lain Gubernur Sumatra Selatan

PILKADA 2018

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Majelis Hakim MK Maria Farida (kiri), Aswanto (kedua kiri), Saldi Isra (kedua kanan) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin sidang pembacaan putusan di ruang sidang pleno Gedung MK, Jakarta, Senin (23/7/2018). | Dhemas Reviyanto /Antara Foto

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. Pemilihan Kepala Daerah 2018 sebagian besar telah menghasilkan pemenang yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebagian calon kepala daerah telah memastikan kemenangannya, sebagian lain masih harap-harap cemas menanti sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi yang akan dimulai pada hari ini, Kamis, 26 Juli 2018.

Berdasarkan jadwal yang dirilis laman Mahkamah Konstitusi, terdapat 70 perkara sengketa Pilkada 2018. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana dengan agenda pemeriksaan terhadap 35 perkara pada Kamis (26/7/2018) dan 35 perkara lagi pada Jumat (27/7/2018).

Pada sidang pertama, MK akan menyidangkan sengketa antara lain Gubernur Lampung (dua perkara), Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Sumatra Selatan, Gubernur Papua, serta Gubernur Maluku Utara. Sedangkan pemilihan di tingkat kabupaten ada 23 perkara dan sengketa pilkada wali kota ada 6 perkara.

Pada Jumat (27/7/2018), sidang di MK terdiri dari sengketa pemilihan di tingkat kabupaten dan kota.

Setelah agenda pemeriksaan pendahuluan, sidang sengketa Pilkada 2018 akan dilanjutkan dengan pembahasan perkara dan pengambilan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada 6-8 Agustus. Selanjutnya, MK baru membuat putusan pada 9-15 Agustus mendatang.

Ada pun pengucapan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, serta gubernur dan wakil gubernur akan dilakukan pada 18-26 September.

MK telah permohonan gugatan perselisihan hasil pilkada yang dibuka MK sejak 4 Juli 2018 hingga 11 Juli 2018. Dari 171 daerah yang menggelar Pilkada, terdapat 70 perkara, sekitar 41 persen.

Satu daerah penyelenggara Pilkada, bisa saja memiliki dua atau lebih perkara di MK, seperti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Persentase perkara sengketa pilkada itu relatif menurun dibandingkan dengan pilkada sebelumnya.

Berdasarkan data Mahkamah Konstitusi yang diolah Lokadata Beritagar.id, Pada 2015, dari 264 daerah yang menggelar pilkada serentak, jumlah perkara sengketa pilkada yang diajukan ke MK sebanyak 152 perkara (57,5 persen).

Pada 2017, dari 101 daerah yang menggelar pilkada serentak, jumlah perkara sengketa pilkada yang masuk ke MK sebanyak 60 perkara (59 persen).

Beberapa dalil yang digunakan pemohon dalam penyelesaian sengketa pilkada sebelumnya adalah kesalahan penghitungan suara, manipulasi DPT, dan netralitas penyelenggara pilkada. Dalil lainnya adalah pengurangan suara, politik uang, politisasi birokrasi, serta syarat pencalonan.

Dalil pemohon sengketa pilkada itu kemungkinan tetap terpakai dalam sidang di MK nanti karena dugaan kecurangan selama Pilkada masih saja terdengar, bahkan sebelum pencoblosan seperti pelibatan pejabat dalam kampanye.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan pihaknya sudah siap menghadapi sidang gugatan hasil pilkada di MK. Salah satunya berkonsolidasi dengan jajaran KPU di tingkat daerah.

“Kita persiapkan konsolidasi KPU daerah yang digugat di MK terkait perselisihan hasil pilkada dalam rangka persiapan menghadapi sidang,” kata Wahyu.

Sumber:  beritagar.id

Posted by: Admin Transformasinews.com