Giliran Aktivis Abdi Lestari Muara Enim Tolak Tegas Pengisian Sisa Jabatan Wabup Muara Enim 2018-2023

TRANSFORMASINEWS.COM-Berbagai penolakan tegas atas adanya rencana pengisian jabatan Wakil Bupati Muara Enim masa sisa jabatan 2018-2023 oleh DPRD Muara Enim terus bermunculan.

Setelah dua Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Asli Serasan Sekundang (GASS) dan DPC Pro Jokowi (Projo) Muara Enim serta berbagai aktivis menolak keras pengisian jabatan Wabup Muara Enim tersebut, kini Penolakan tegas yang sama juga dilontarkan oleh ketua Ormas Abdi Lestari Kabupaten Muara Enim yang akrab disapa Bung Reza tersebut.

Dia juga meneriakkan penolakan tegas tidak setuju adanya pengisian jabatan Wabup Muara Enim yang dinilai terkesan dipaksakan serta kental bernuansa kepentingan kelompok. Kepada media ini Bung Reza yang juga seorang aktibis Peduli Muara Enim tersebut, mengajak seluruh element masyarakat untuk berpikir lebih cerdas yang sekarang ini terjadi masyarakat diajak berpolitik demi kepentingan oknum dan lembaga.

“Sementara kita selama ini hanya mendapatkan susahnya saja. Pertanyaan saya, selama ini kemana mereka -mereka ini disaat para petinggi Muara Enim terjerat masalah hukum,” ujar Reza berapi-api pada wartawan, Minggu, 28 Agustus 2022.

Reza mempertanyakan, kemanakah mereka para oknum atau lembaga disaat PJ Bupati Muara Enim dijabat oleh H Nasrun Umar (HNU), mereka tidak ada tindakan sama sekali. “Padahal saat itu kita (Muara Enim_red) tengah kesakitan serta terpuruk, dan mirisnya disaat sekarang kita baru sembuh dari luka tersebut, justru akan timbul lagi luka baru dengan masuknya kepentingan yang tidak jelas serta sarat kepentingan untuk kebutuhan pribadi Masing-masing oleh oknum maupun golongan,” jelasnya.

“Terpikir tidak mereka untuk menyembuhkan perasaan rakyat sekarang ini, Justru malah akan ditambah lebih parah lagi oleh oknum tersebut, Percayakan sekarang ini kepada Pemerintah yang sedang berjalan yang sekarang ini dipakai dan dinikmati untuk rakyat Kabupaten Muara Enim dengan keadaan sudah kondusifnya iklim sekarang,” Paparnya.

Ditambahkan Reza, bahwa masyarakat Muara Enim sudah peka dengan situasi mengenai hal adanya dugaan terindikasi transaksional terkait kepentingan jabatan pengisian jabatan sisa Wabup Muara Enim 2018-2023 di DPRD Muara Enim tersebut, dan kami yakin para penegak hukum tentunya sudah memonitor hal-hal tersebut.

“Ya, tetap menolak tegas atas telah dibentuk Pansus di DPRD terkait sisa jabatan Wabup Muara Enim, dan kami sepakat akan menemui para Pimpinan DPRD Muara Enim guna mempertanyakan rencana tersebut karena dinilai juga tidak relevan,” Reza mengakhiri. (Junaidi/Joglo)