Dugaan Yayasan Wakaf Sriwijaya Belum Laporkan SPJ Hibah Rp130 Miliar

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD serta perubahannya Permendagri No.39 tahun 2012, pertanggungjawaban penerima hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD berupa laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan, bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.

Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perudang-undangan. Dan apabila ada sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka, sisa dana hibah tersebut harus dikembalkan ke rekening kas daerah.

“Aneh bin ajaib dana hibah untuk Yayasan Wakaf Sriwijaya ditransfer ke rekening Yayasan tertanggal 12 Desember 2015, adalah tidak mungkin penerima hibah menggunakan dana hibah tersebut sesuai NPHD, hingga harusnya dikembalikan ke kas Daerah”, ungkap Deputy MAKI Sumsel, Ir Feri Kurniawan, Kamis (27/05/21).

Pemerintah memberikan bantuan sosial dan hibah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011). Permendagri ini sudah mengalami 2 (dua) kali penyempurnaan dengan dikeluarkannya, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hibah untuk dapat digulirkan haruslah melalui penetapan di dalam produk hukum peraturan daerah (Perda) yang di dalamnya diatur mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Anggaran untuk pemberian hibah yang ditetapkan pada sidang paripurna melalui instrumen Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Akuntabilitas penerima hibah dari dana APBD berupa laporan pertanggungjawaban, agar penggunaan dana hibah yang diberikan sesuai dengan apa yang dipermohonkan kepada pemerintah jelas penggunaanya dan tepat guna. Adapun permasalahan yang sering terjadi dalam pemberian dana hibah, di antaranya kelemahan didalam perencanaan sebuah proposal, pertanggungjawaban dari pengunaan dana hibah yang masih banyak fiktif, penyaluran yang tidak prioritas, anggaran hibah yang diajukan tidak rasional, penerima yang tidak jelas dan tidak tepat sasaran.

Dalam pemberian dan penerimaan dana hibah ini, pertanggungjawaban secara formal dan material dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pemberi dana hibah dan penerima dana hibah. Pertanggungjawaban Penerima hibah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 meliputi :

a. laporan penggunaan hibah harus disampaikan kepada kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota dengan melalui PPKD lalu ditembuskan kepada SKPD terkait

b. surat pernyataan tanggungjawab isi dari surat pernyataan tersebut berisikan penggunaan hibah yang diterima dari pemerintah daerah sudah sesuai dengan peruntukanya dalam permohonan yang diajukan di awal

c. bukti-bukti pengeluaan riil atau nyata yang digunakan oleh penerima hibah terhadap uang hibah tersebut dan bukti-bukti tersebut haruslah sah demi hukum, artinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan harus sesuai atau balance dengan apa yang tertulis pada laporan

d. pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian dana hibah Pasal 18 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 meliputi:

a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah
b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah
c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
d. Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD
e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang.

Selanjutnya, pemerintah daerah akan melakukan proses pengawasan penggunaan dana hibah atau proses monitoring dengan turun langsung kelapangan. Proses monitoring yang dilakukan untuk mengawasi penggunaan dana hibah agar digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pengawasan ini sangat penting dilakukan, agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan dana yang sudah diterima. Jika uang hibah yang diberikan tidak terpakai habis hingga waktu yang ditentukan, dalam hal ini adalah akhir tahun anggaran, maka sisa uang hibah tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah daerah bersangkutan dan dimasukan ke dalam kas daerah.

About B S W

"Orang yang mengerti itu mudah untuk memaafkan" by B431

View all posts by B S W →