DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN PLTS JAKA BARING 

foto: Ilustrasi PLN/net

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG, Dalam pembangunan Proyek PLTS Jakararing dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik setitaknya dikawasan Jakabaring dan sekitarnya, proyek tersebut sebenarnya sangat bermanfaat namun ketika pelaksanaannya bila tidak sesuai dengan aturan  maka akan mubazir bahkan tidak menutup kemungkinan mengarah pemborosan uang negara dan akan berbau unsur korupsi.

Adapun indikasi tindak pidana korupsi berdasarkan alat bukti pemberitaaan media online dan alat bukti surat  adalah sebagai berikut :

 Bahwa Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan saudara “Drs. Yaniarsah Hasan. SE. MM” pada tanggal 29 Desember 2016 mengirimkan surat kepada Kepala Biro Hukum dan HAM Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor surat : 593/ PDPDE/SS/XII/2016 yang isinya meminta pendapat tentang pedoman proses pengadaan barang dan jasa pembangunan PLTS di Jaka baring.

 Bahwa PD Pertambangan dan Energi adalah Perusahaan Daerah yang akan bekerjasama dengan Sharp Corporation membangun Pembangkit Listrik tenaga surya dengan pendanaan sebagian berasal dari Hibah Kementerian BLH Jepang sebesar US$ 1.000.000,- dan sebagian lagi dari PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan sebesar US$ 1.400.000,-

 Bahwa karena pencairan dana hibah pinjaman pemerintah Jepang berdasarkan progres pembangunan PLTS maka PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan patut diduga menggunakan dana pinjaman yang berasal dari kridit komersial PT Bank Sumsel Babel.

 Bahwa atas surat Dirut PDPDE tertanggal 29 Desember 2016 dengan Nomor surat : 593/ PDPDE/SS/XII/2016 yang isinya meminta pendapat tentang pedoman proses pengadaan barang dan jasa pembangunan PLTS di Jaka baring maka Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan “Drs. Joko Imam Sentosa, MM” memberikan jawaban dengan surat tertanggal 11 Januari 2017 dengan nomor surat : 027/0070/II/2017 yang isinya :

1. PD. PDE bekerjasama dengan Sharp Corporation dalamwaktu dekat akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan Kapasitas terpasan 2 MW yang berlokasi di Jaka Baring Palembang, biaya yang di perlukan berasal dari Hibah Kementerian BLH Jepang sebesar US$ 1.000.000,- dan dari PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan sebesar US$ 1.400.000,-

2. Sesuai dengan pasal 2 (dua) ayat (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, bahwa “ketentuan pengadaan barang/jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya bersal dari pinjaman / hibah Lura Negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini”.

3. berdasarkan hal tersebut diatas, dikarenakan PD. PDE adalah Perusahaan daerah yang akan bekerjasama dengan Sharp Corporation dimana pembangunan PLTS tersebut sebagian dananya berasal dari BLH Kementerian Jepang dan sebagian dananya berasal dari dari PD. PDE maka mekanisme pengadaanya tetap mengacu kepada Perpres RI Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah

 Bahwa PD. PDE telah mengerjakan pematangan lahan dengan sistem pengadaan swakelola (pembelian langsung) yang di duga tidak berdasarkan perhitungan konsultan perencana untuk volume pekerjaan penimbunan dengan tanah timbun, kelayakan harga pasar dan biaya proses pemadatan lahan sehingga patut di duga pelaksanaan pekerjaan tidak terukur dan rawan terhadapmanipulatif harga dan volume pekerjaan.

 Bahwa patut di duga karena waktu penyelesaian pembangunan PLTS berdasarkan perjanjian dengan pemberi hibah dalam hal ini Pemerintah Jepang dengan limit waktu Desember 2017 sehingga PD. PDE melakukan pembelian material tanpa proses lelang (pembelian langsung) yang patut di duga melanggar Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang pengadaan baran / jasa Pemerintah.

 Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 695/KPTS/I/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PLTS Kapasitas 2 MW di Kawasan Jakabaring Kota Palembang telah menetapkan lokasi pembangunan PLTS kapasitas 2 MW di atas tanah milih Pemprov Sumsel dengan luas 5 Ha yang meliputi persil nomor 1614, 1615, 1616, 1619, 1620, 1621, 1622 dan 1623.

 Bahwa sehubungan dengan keputusan Gubernur tersebut, Dinas PU Cipta Karya telah menganggarkan kegiatan Penimbunan Lahan PLTS Jakabaring Sport City sebesar Rp2.793.000.000,00 pada ABPD TA 2016. Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan surat Nomor 800/045/DPU.CK/2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal pengajuan alokasi dana tambahan pada APBD Dinas PU Cipta Karya TA 2016 untuk penimbunan lahan pembangunan PLTS Jakabaring

 Bahwa selanjutnya Dinas PU Cipta Karya Prov Sumsel melaksanakan pekerjaan penimbunan lahan PLTS Jakabaring Sport City melalui dua surat perjanjian pekerjaan yaitu pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT TRA berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 232/SPPP-PLTS/DPU.CK-TPB/2016 tanggal 30 Mei 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.727.584.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender atau selambat-lambatnya berakhir tanggal 26 Oktober 2016.

 Dinas PU Cipta Karya telah melakukan pembayaran uang muka 20% atas pelaksanaan pekerjaan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 232/SPPP-PLTS/DPU.CK-TPB/2016 tanggal 30 Mei 2016 yaitu sebesar Rp 545.516.800,00 melalui SP2D Nomor 06176/SP2D/1.03.03.01/2016 tanggal 9 November 2016.

 Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV DMJ berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 690/380/SPK/DPU.CK-TPB/2016 tanggal 1 Desember 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.872.208.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 30 hari kalender atau selambat-lambatnya berakhir tanggal 30 Desember 2016.

 Pekerjaan yang telah dikerjakan hanya sebatas penimbunan lahan masuk lokasi PLTS dengan jumlah kubikasi sesuai dengan kontrak yaitu sebanyak 1.575 m3. Sedangkan pekerjaan timbunan tanah biasa sebanyak 23.234,25 m3 patut diduga belum dikerjakan sama sekali oleh rekanan pelaksana.

 Bahwa PPTK kegiatan menjelaskan bahwa pekerjaan penimbunan lahan PLTS Jakabaring Sport City tidak dapat diselesaikan karena adanya sengketa lahan dari masyarakat sekitar lokasi pekerjaan timbunan sehingga pihak penyedia tidak dapat melanjutkan pekerjaan penimbunan.

 Bahwa selanjutnya, PT TRA melalui Surat Nomor 157/TRA/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 juga menyampaikan permohonan kepada Dinas PU Cipta Karya untuk dapat menyelesaikan sengketa lahan pada pekerjaan penimbunan lahan PLTS. Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir status atas sengketa lahan tersebut belum diselesaikan.

 Bahwa adapun rekapitulasi progres fisik pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan adalah terdapat kelebihan pembayaran atas pembayaran uang muka yang telah dibayarkan oleh Dinas PU Cipta Karya yaitu sebesar Rp.353.363.469,31 (Rp.545.516.800,00 – Rp.192.153.330,69) karena pekerjaan terhenti akibat sengketa lahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka :

1. Bahwa Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sudah terpenuhi yaitu “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindakan pidana korupsi merupakan delik formil dan materil” , yaitu adanya tindak pidana korupsi dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan timbulnya akibat.”

2. Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan menurut kami sudah terpenuhi yang kami kutip dari pendapat menurut R. Wiyono, yang menyatakan:

“Yang dimaksud “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.”(R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 38)

3. Bahwa terhadap unsur menguntungkan orang lain atau Korporasi menurut pendapat kami sudah terpenuhi dengan adanya kerjasama dengan Sharp Corporation melalui pembelian langsung tanpa proses tender dan patut diduga adanya pemotongan hibah sebesar US$ 350.000,- oleh PT Sharp Coorporation saat pencairan dana hibah / pinjaman.

Patut diduga dalam pelaksanaan proyek tersebut berpotensi melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. PASAL 2 AYAT (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

2. PASAL 3 AYAT (1) jo. pasal 18 UU no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan uu no. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Opini: Tim Redaksi

Editor: Nurmuhammad

Posted by: Admin Transformasinews.com