Dugaan Pemborosan Ratusan Juta Kegiatan di Setwan DPRD OI?

TRANSFORMASINEWS.COM, OI

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada Tahun anggaran 2017 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp338.409.800.214,81. Dan terealisasi sebesar Rp276.958.590.413,81 atau 81,84% dari pos anggaran.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut, di antaranya digunakan untuk
kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp60.569.781.285,00. Salah satunya pada Sekretariat Dewan DPRD Ogan Ilir.

Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pada Sekretariat DPRD, oleh auditor negara diketahui, sejumlah permasalahan sebagai berikut:

– Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD melebihi standar sebesar Rp357.000.000,00 dan pemborosan biaya bimbingan teknis sebesar Rp525.900.000,00.

Sekretariat DPRD pada Tahun 2017 menyelenggarakan Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis untuk Anggota DPRD sebanyak lima kali dengan realisasi anggaran sebesar Rp835.500.000,00.

Pelaksanaan Bimtek menggunakan jasa pihak ketiga sebagai penyelenggara dengan membayar biaya kontribusi. Penyelenggara bimbingan teknis memberikan fasilitas berupa akomodasi, konsumsi, sertifikat, dan materi.

Besaran dan fasilitas yang diperoleh masing-masing kegiatan bimbingan teknis berdasarkan surat penawaran dari pihak ketiga yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran.

Hasil pengujian menunjukkan beberapa dugaan permasalahan sebagai berikut:

1) Pembayaran uang harian perjalanan dinas melebihi standar sebesar
Rp357.000.000,00.

Berdasarkan bukti pertanggungjawaban dan hasil konfirmasi dengan bendahara pengeluaran pembantu, diketahui bahwa pertanggungjawaban perjalanan dinas dibayarkan secara penuh uang hariannya.

PPTK tidak melakukan pemotongan uang harian sesuai ketentuan yaitu, uang harian hanya diberikan secara penuh satu hari dan selebihnya sebesar 40% sehingga melebihi standar sebesar Rp357.000.000,00.

2) Realisasi pembayaran kegiatan bimbingan teknis memboroskan keuangan daerah sebesar Rp525.900.000,00.

Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban kegiatan bimbingan teknis dan hasil konfirmasi dengan pendamping kegiatan dari Sekretariat DPRD, diketahui bahwa kegiatan yang dilaksanakan berupa Outbond, Snorkling, Mancing dan Traveling dan tidak ada materi lain yang diberikan pihak penyelenggara terkait tugas dan fungsi DPRD sehingga memboroskan keuangan daerah sebesar Rp525.900.000,00.

Bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah tidak sesuai kondisi yang sebenarnya dan melebihi standar sebesar Rp30.835.000,00.

Uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas terhadap bukti pertanggungjawaban penginapan dan uang harian perjalanan dinas pelatihan juga diketahui, menuai beberapa dugaan permasalahan, seperti:

1) Bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp28.675.000,00.

Dari hasil konfirmasi dari lima hotel diketahui, bahwa pegawai yang bersangkutan tidak menginap pada hotel tersebut.

Konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu masing-masing bidang mengakui, bukti penginapan tersebut bukan merupakan bukti yang sebenarnya dari hotel yang  bersangkutan, namun dibuat oleh pelaksana perjalanan dinas.

2) Pembayaran uang harian perjalanan dinas melebihi standar sebesar
Rp2.160.000,00.

Berdasarkan bukti pertanggungjawaban dan hasil konfirmasi dengan bendahara pengeluaran pembantu, diketahui bahwa pertanggungjawaban perjalanan dinas dibayarkan secara penuh uang hariannya.

PPTK tidak melakukan pemotongan uang harian sesuai ketentuan, yaitu uang harian hanya diberikan secara penuh satu hari dan selebihnya sebesar 40%.

Kondisi tersebut berpotensi tidak sesuai dengan beberapa peraturan yang ada, seperti:

– Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa, setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

– Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.

About Admin Transformasinews

"Orang yang mengerti itu mudah untuk memaafkan"

View all posts by Admin Transformasinews →