Dugaan Gagal Konstruksi, KMAKI Minta Kejati Babel Tak Tutup Mata Terkait Rehabilitasi Jaringan di Belitung Timur Rp12 M

TRANSFORMASINEWS.COM-Menyikapi Pekerjaan rehabilitas jaringan D I yang berloksi di Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur yang merupakan pekerjaan berstatus stagnas melihat kondisinya diduga gagal konstruksi dan tidak sesuai RAB.

Proyek ini yang dianggarkan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung, Bernomor Kontrak : HK. 02.01/01/KONST/Bws23.8.6/2022. menggunakan anggaran APBN senilai Rp. 12.403.074.000,00 tahun anggaran 2022 yang dikerjakan oleh PT.Media Karyacitra Persada.

Pekerjaan ini dalam judulnya berupa rehab, tapi nyatanya adalah pembuatan bangunan baru berupa drainase yang melintas hutan semak belukar.

Terkait masalah ini, Koordinator K MAKI (Komunikasi Masyarakat Antikorupsi Indonesia) Sumbagsel sebagai kontrol sosial yang selalu menyoroti perkembangan pembangunan di kepulauan Belitung ini angkat bicara.

Menurut Koordinator KMAKI, Boni Bolitong, hal itu sangat memalukan pekerjaan konstruksi sekelas kementerian kalah saing dengan pekerjaan konstruksi sekelas dana desa hanya dikawal seorang kades.

“Padahal sanking ketatnya pekerjaan ini sampai dikawal pihak Kejaksaan yang terpampang dalam papan proyek, pengawalan tersebut diduga dilakukan dari masa tender sampai serah terima pekerjaan kepada pemerintah, namun melihat keadaan seperti ini mau bilang apa? mana fungsi pihak-pihak tersebut yang terlibat dalam pekerjaan itu, Jaksa selaku pengawal apa yang dikawal dan pengawas selaku pengawas apa yang diawasi,” ujar Boni Bolitong dalam keterangannya pada wartawan, Rabu, 22 Februari 2023.

Menurut Boni, dengan seperti ini pemborong harus bertanggung jawab penuh dengan memberikan hasil kerja seperti itu. “Ini patut dipertanyakan karena diduga tidak sesuai dengan spek dan RAB,” ujarnya.

“Saya selaku pegiat antikorupsi di wilayah Sumbagsel akan mengusut masalah ini sampai ke akar-akarnya. Untuk semua pihak yang terlibat dalam proyek ini harus bertanggung jawab, Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) selaku lembaga audit resmi negara harus lakukan audit secara tegas terhadap pekerjaan tersebut”

“Serta pihak Kejati Babel jangan tutup mata melihat kejadian seperti ini, karena pekerjaan tersebut menggunakan keuangan negara untuk kepentingan umum. Hancurlah pembangunan infrastruktur negara kita kalau seperti ini,” kata Boni mengakhiri.

About Admin Transformasinews

"Orang yang mengerti itu mudah untuk memaafkan"

View all posts by Admin Transformasinews →