DPRD Tidak Dapat Batalkan SK Romi-Harnojoyo

romi_dan_harno
Romi Herton dan Harnojoyo sebagai Walikota-Wakil walikota Palembang

TRANSFORMASINEWS, PALEMBANG. Beredarnya situs Mahkamah Agung terkait masalah dikabulkannya permohonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota  Mahkamah  Agung (MA) terhadap penetapan surat keputusan (SK) Romi Herton dan Harnojoyo sebagai Walikota-Wakil walikota Palembang. Membuat beberapa pengamat memiliki pendapat yang berbeda-beda.

Pengamat Politik Universitas Sriwjaya (Unsri) Ardian Saptawan mengatakan, dalam fatwa MA tersebut, lembaga tertinggi di Indonesia tersebut, meminta DPRD kota Palembang agar dapat melakukan peninjauan kembali terhadap SK penetapan Romi Herton dan Harnojoyo sebagai Walikota-Wakil Walikota Palembang. Artinya, DPRD kota Palembang harus mengajukan PK ke Mendagri terkait SK Romi dan Harno.

“DPRD tidak dapat langsung membatalkan. Karena, harus ada peninjauan kembali dulu oleh Mendagri, terkait status keduanya,” ujarnya.

Adanya Fatwa tersebut, DPRD harus menjalankan Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Yudikatif tersebut. Sebab, berdasarkan Undang-undang (UU) no 23 tahun 2013, apabila dalam 14 hari pihak DPRD tidak melaksanakan fatwa tersebut, maka akan diambil alih oleh Mentri Dalam Negeri (Mendagri).

“MA tidak memiliki wewenang untuk menetapkan kepala daerah, mangkanya MA meminta DPRD melalui fatwa, untuk meminta Kemendagri melakukan peninjauan kembali terhadap SK tersebut,” jelasnya kepada, Wartawan Rabu (10/12).

Dirinya memiliki pandangan terkait beredarnya fatwa MA tersebut. Menurutnya, fatwa MA tersebut untuk menetapkan perolehan suara pasangan  Sarimuda dan Nelly bukan untuk memutuskan SK penetapan Romi dan Harnojoyo sebagai Walikota-Wakil walikota Palembang.

“Hak ini harus segera diselesaikan DPRD, jika tidak, proses roda Pemerintahan kota Palembang yang baru saja menetapkan Harnojoyo sebagai Plt Walikota Palembang akan terganggu. Balik-baliknya, rakyat Palembang lagi yang menjadi korban,” imbuhnya.

Walau berasal dari satu lembaga yabg sama dengan Ardian Saptawan, Pengamat Politik dari Joko Siswanto menilai, apa yang menjadi fatwa MA senagai lembaga tertinggi di Indonesia tersebut, Kemendagri harus segera memproses posisi kepala daerah kota palembang yang kini sedang dipermasalahkan.

Akan tetapi, saat ini Kemendagri juga memiliki masalah belum adanya ketetapan hukum dari Romi Herton yang sedang menjalani sidang.

“Pastinya, Kemendagri akan kesulitan terhadap dasar hukum Kemndagri untuk membatalkan SK Walikota dan Wakil Walikota  Romi-Harno. Jika Walikota non aktif sudah memiliki ketetapn hukum terkait masalah ini, maka peluang pasangan Sarimuda dan Nelly untuk memimpin kota Palembang dapat terwujud,” urainya.

Dengan mengacu fatwa yang dikeluarkan MA terhadap gugatan yang diajukan oleh Sarimuda tersbut, Posisi jabatan Harnojoyo sebagai Plt pun harus dibatalkan.

Sumber: [RMOL]

Leave a Reply

Your email address will not be published.