Divonis Bersalah Korupsi, 4 PNS di Muratara Ini Masih Terima Gaji?

TRANSFORMASINEWS.COM, MURATARA. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) pada tahun 2016 menganggarkan belanja pegawai sebesar Rp.163.526.974.786,00 dengan realisasi sebesar Rp.148.210.140.812,00 atau 90,63% dari anggaran.

Sumber yang dimiliki klikanggaran.com menunjukkan adanya kelebihan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kabupaten Muratara senilai ratusan juta. Ini diakibatkan oleh adanya pembayaran gaji terhadap beberapa pegawai yang terbukti bersalah dan mendapat vonis dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun masih saja menerima haknya berupa gaji per bulan. Adapun pegawai tersebut yakni :

1) PNSD inisial HT.

HT merupakan PNSD Kabupaten Musi Rawas Utara yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan terkait jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan. Atas kasus tersebut, Pengadilan Negeri Palembang yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tertanggal 4 April 2016 menyatakan terdakwa bernama HT terbukti bersalah atas pasal 3 junto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan hukuman pidana 4 tahun penjara.

Badan Kepegawaian Negara Regional (BKN) kantor regional VII Palembang telah menyampaikan surat nomor 144.c.KR.VII/BKN.E/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 kepada Bupati Musi Rawas Utara, perihal PNSD yang melakukan tindak pidana korupsi atas nama HT NIP.19590805198xxx. Melalui surat tersebut, BKN telah mengingatkan Bupati Musi Rawas Utara untuk bertindak, agar PNSD HT diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNSD.

Surat tersebut merupakan surat peringatan kedua setelah surat dari BKN Nomor 144.c/KR.VII/BKN.E/XII/2016 tanggal 2 Agustus 2016.

Berdasarkan putusan pengadilan dan peraturan aparatur sipil negara tersebut, seharusnya Bupati Musi Rawas Utara memberhentikan dengan tidak hormat, dengan mengajukan surat pemberhentian atas PNSD terpidana kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk dibuatkan penetapan pemberhentiannya dan memberhentikan gaji PNSD terpidana  HT mulai bulan berikutnya, yaitu Mei 2016.

Namun pada kenyataannya, HT masih menerima gaji pada bulan Mei sampai dengan November 2016 yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp.5.872.200,00 per bulan atau seluruhnya sebesar Rp.51.862.700,00, yang ditransfer ke rekening Bank Sumsel Babel Nomor 143-09-xxxxx atas nama HT.

2) PNSD inisial MR.

MR juga didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PIg tertanggal 25 Mei 2015 yang menyatakan terdakwa bernama MR terbukti bersalah atas Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi dengan hukuman pidana penjara 4 tahun.

Seharusnya Bupati Musi Rawas Utara memberhentikan dengan tidak hormat melalui surat keputusan Bupati Musi Rawas Utara, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberhentikan gaji PNSD terpidana MR mulai bulan berikutnya, yaitu bulan Juni 2015.

Namun, gaji MR pada bulan Januari sampai dengan November 2016 masih dibayarkan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp.3.800.500,00 per bulan atau seluruhnya sebesar Rp.48.941.900,00.

3) PNSD inisial HJ

HJ didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Palembang yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuh hari setelah tanggal putusan pengadilan dengan nomor 39/Pid.Sus TPK/2015/PN.Plg tertanggal 31 Desember 2015 yang menyatakan terdakwa bernama HJ terbukti bersalah atas Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan hukuman pidana penjara 4 tahun.

Badan Kepegawaian Negara Regional (BKN) Kantor Regional VII Palembang telah menyampaikan surat Nomor 144.KR.VII/BKN.E/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 kepada Bupati Musi Rawas Utara, perihal PNSD yang melakukan tindak pidana korupsi atas nama HJ NIP.19710328199xxx.

Melalui surat tersebut, BKN telah mengingatkan Bupati Musi Rawas Utara untuk bertindak agar PNSD HJ diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNSD. Surat tersebut merupakan peringatan kedua setelah surat dari BKN Nomor 093.b/KR.VII/BKN.E/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016.

Gaji HJ pada bulan Februari sampai dengan November 2016 masih dibayarkan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp.4.125.400,00 per bulan atau seluruhnya sebesar Rp.49.068.100,00.

4) PNSD inisial Tmz 

Tmz juga dihukum pidana penjara 4 tahun oleh Pengadilan Negeri Palembang yang berkekuatan hukum tetap dengan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLG tertanggal 11 Januari 2016.

Gaji Tmz pada bulan Februari sampai dengan November 2016 masih dibayarkan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp.3.381.300,00 per bulan atau seluruhnya sebesar Rp.40.075.000,00.

Sumber:  Klikanggaran.com

Posted by: Admin Transformasinews.com