Direksi dan Banwas PT Jamkrida Sumsel Diduga Tilep Uang Perusahaan?

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG

Dalam siaran persnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumsel meminta Aparatur Penegak Hukum serius menangani dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh jajaran direksi dan Banwas PT. Jamkrida Sumsel. Perbuatan tilep uang negara ini diduga dilakukan melalui RUPS tahun buku 2019.

Dijelaskan Deputy MAKI Sumsel, Feri Kurniawan, PT Jamkrida Sumsel melalui rapat Rapat umum pemegang saham yang diaktakan dihadapan Notaris Ny. Elmiantini SH, SpN pada tanggal 27 Desember 2019 membuat keputusan membagikan Deviden dan Bonus hampir Rp1,6 miliar.

“Dan di dalam akte itu dinyatakan bahwa pembagian deviden dan bonus disetujui dalam Rapat Sirkuler pemegang saham yang disinyalir dipimpin oleh ketua Banwas Wagub Sumsel,” kata Feri, Rabu (19/05/21).

PT Jamkrida Sumsel dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami kerugian yang terakumulasi pada tahun 2016 sebesar Rp3.782.234.506. Namun pada tahun itu PT. Jamkrida Sumsel mendapat Laba sebesar Rp587.065.370,00.

“Laba tersebut belum menutupi kerugian perusahaan sehingga saldo Laba bersih posisinya minus Rp3.195.259.139. Akuntan Publik menyatakan di dalam Laporan Pembukuan Perusahaan Audited.

“Pada Tahun 2017 PT. Jamkrida Sumsel memiliki Saldo Akumulasi kerugian sebesar Rp3.605.603.152 dinyatakan oleh Akuntan Publik didalam LHP PT Jamkrida Sumsel. Sementara Laba bersih tahun 2017 sebesar Rp3.674.109.968,” paparnya.

Laba perusahaan dapat menutupi akumulasi kerugian Tahun lalu 2017 dan mendapatkan saldo bersih sebesar Rp68.506.816. Dewan Direksi PT saat itu mengambil kebijakan tetap membagikan Laba bersih tahun buku 2017 sebesar Rp3.674.109.968 untuk Tantiem (Bagi Hasil), Deviden, CSR, dan Cadangan Umum.

Sehingga, neraca minus perusahaan tergambar kembali pada tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2018, PT. Jamkrida Sumsel mendapat Laba kotor sebesar Rp3.715.208.281, dan setelah dikurangi pajak sebesar Rp423.290.355, sehingga laba bersih perusahaan menjadi Rp3.291.957.926.

Saldo laba bersih perusahaan Minus Rp313.685.226. Direksi PT Jamkrida Sumsel saat itu mengambil kebijakan membayar PAD berupa Deviden, CSR dan Cadangan Umum. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang no. 40 Tahun 2017 pasal 71 Ayat 3 “Pembagian Laba hanya boleh dilakukan apabaila Perseroan mempunyai saldo bersih positif.

Kejadian pelanggaran undang – undang No. 40 tahun 2017 ini kembali terjadi pada RUPS tahun 2019 yang katanya dipimpin langsung ketua Banwas Wagub Sumsel “MY”.

Rapat umum pemegang saham dan diaktekan Notaris Ny. Elmiantini SH, SpN pada tanggal 27 Desember 2019. Dimana di dalam akte itu dinyatakan bahwa pembagian deviden dan bonus disetujui dalam Rapat Sirkuler pemegang saham.

Pembagian deviden saham dan bonus sebesar kurang lebih Rp1,6 miliar ini diajukan oleh dewan Direksi yang baru ditunjuk oleh Pemprov Sumsel pengganti Direksi sebelumnya.

Menjadi potensi tindak pidana korupsi karena diduga terjadi rekayasa Laporan keuangan yang diduga dilakukan oleh Akuntan Publik atas permintaan yang diduga oleh Dewan Direksi dan Banwas yang dipimpin Wagub Sumsel saat ini.

Banwas yang di ketuai oleh Wagub Sumsel mewakili pemegang sahan yaitu Pemprov Sumsel menjadi pihak paling bertanggung jawab bila keputusan pembagian deviden dan bonus ini. Menurut info dari dalam, nominal saldo bersih perusahaan yang dapat di bagikan hanya sebesar Rp38 juta.

“Saya khawatir bila betul RUPS 2019 direkayasa oleh jajaran Direksi pengganti, beserta Banwas menjadi modus untuk memberikan dana APBD untuk penyertaan modal usaha di PT Jamkrida Sumsel”, khawatir Feri.

“Penyertaan modal ini digunakan untuk menutupi kerugian perusahaan dan patut diduga untuk fee kepada Badan Pengawas yang di pimpin oleh Wagub Sumsel”, timpalnya.

Rekayasa Laporan Keuangan dalam rangka penyertaan modal melalui APBD sudah menjadi rahasia umum dan diduga dilakukan oleh Direksi atas sepengetahuan Dewan Komisaris atau Banwas.

“Baru-baru ini tersiar info penambahan modal BUMD BPR Sumsel sebesar Rp118 miliar dimana BPR Sumsel diduga dalam pengawasan OJK dan Bank Indonesia.

“Sudah rusak negara ini karena ketamakan para Kepala Daerah yang diduga berupaya kembalikan modal kampanye untuk menjadi Kepala Daerah”, pungkas Feri Deputy MAKI Sumsel.

About Admin Transformasinews

"Orang yang mengerti itu mudah untuk memaafkan"

View all posts by Admin Transformasinews →