Diduga Akibat Melaksanakan Perintah Jabatan Mukti dan Nasuhi Jadi TSK

Eddi Hermanto dan Mukti Sulaiman saat hadir diPengadilan tinggi Sumsel sebagai saksi sidang  kasus Hibah tahun 2013 dan keduanya kini tersandung dugaan kasus hibah Masjid Sriwijaya. Dok.Foto: KoranSn.Com

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Dana hibah pada APBD merupakan belanja langsung Kepala Daerah dan tidak di bahas dalam perencanaan di Bapeda. Sebab itulah dana hibah di ajukan pada APBD induk dan di buatkan Perda khusus dan Pergub penjabaran tersendiri berdasarkan PP 58 tahun 2005 dan Permendagri No. 39 tahun 2012.

SKPD terkait biasanya di beritahukan oleh BPKAD bahwa Kepala Daerah berencana memberikan dana hibah melalui SKPD terkait itu. Selanjutnya SKPD terkait melakukan penjaringan calon penerima hibah dari proposal yang masuk.

Pemberian dana hibah kepada Yayasan Masjid Sriwijaya diduga atas atensi Kepala Daerah krn besaran dana hibah yang akan di berikan. Atensi inilah yang menjerat Bupati OKU “EY” ke jeruji besi karena melanggar aturan pemberian hibah.

Deputy MAKI Sumsel menyikapi hal ini dengan berucap, “saya yakin Nasuhi dan Mukti taat perintah atasan karena itulah melaksanakan perintah jabatan”, kata Deputy MAKI Sumsel Feri Kurniawan. “Perintah jabatan ini selalu berakibat buruk kalau melanggar aturan perundangan karena pertanggung jawaban secara hukum” kata deputy MAKI.

 Selanjutnya  Deputy MAKI Sumsel menjelaskan  “pengguna anggaran yang memberi perintah dan DPRD yang menyetujui suatu kesalahan adalah pelaku utama karena organisasi dan perangkat daerah hanya operator saja”, imbuh Deputy MAKI Sumsel. “Bila Sekda, SKPD dan penanda tangan NPHD ditetapkan TSK maka Pengguna Anggaran dan yang menyetujui anggaran harus di tersangkakan sebagai pelaku utama”.

“Jangan tebang pilih dalam menetapkan tersangka dugaan korupsi dana hibah masjid Sriwijaya sebesar Rp. 130 milyar dan kami mewakili masyarakat Sumsel sangat ikhlas siapapun di tetapkan tersangka dan tidak peduli siapapun orangnya”, dinyatakan oleh Deputy MAKI Sumsel. “Kalaupun mereka merasa tidak bersalah maka di sidang pengadilan mereka membuktikannya dengan argumen dan saksi yang menjelaskan kebenarannya”, Pungkasnya.

Penggelontoran dana hibah pada APBD Sumsel 2015 dan 2017 sebesar Rp. 130 milyar tidak terlepas dari atensi Kepala Daerah dan persetujuan DPRD. Penetapan Mukti dan Nasuhi sebagai tersangka bukti bahwa prosedur pemberian hibah tidak sesuai aturan perundangan dan mereka bukan yang mempunyai keputusan memberikan dana hibah. (Fb/A.Ar)