Dari Fakta Persidangan Masjid Sriwijaya Bakal Ada TSK Baru

Ir Feri Kurniawan

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG- Ulasan pegiat anti korupsi Sumsel “Feri Kurniawan” kepada awak media mengungkap sisi gelap penganggaran APBD Sumsel 2015. Proses anggaran di eksekutif dan legislatif menurut Feri penuh dengan pelanggaran peraturan perundangan.

“Saksi fakta yang juga staff PLT Ka Biro Kesra menyatakan bahwa usulan dari Yayasan wakaf masjid Sriwijaya tanpa proposal adalah klimaks dari gonjang – ganjing dugaan korupsi dana hibah masjid Sriwijaya”, terang Feri Kurniawan.

“Keterangan saksi Fakta ini harus menjadi acuan untuk menetapkan banyak – banyak dan sebanyaknya tersangka lain”, ucap Feri Kurniawan. “Korupsi berawal dari pelanggaran peraturan perundangan yang mengakibatkan negara dirugikan itulah makna dari pasal 2 dan 3 undang – undang Tipikor”, jelas Feri Kurniawan.

“Apakah itu bentuk kelalaian, negoisasi, diskresi atau memang niatnya mencari keuntungan maka itu adalah tindak pidana korupsi bila ada uang negara yang hilang karena sebab yang bukan keadaan darurat”, terang Feri Kurniawan sambil menghisap rokok dalam – dalam.

“Pasal yang paling ringan di kenakan pada orang yang lalai dan diskresi membentur undang – undang sehingga duit negara layau, lenget atau hilang adalah turut serta menjadikan kerugian negara”, ujar Feri dengan senyum lebarnya.

Sambil memegang rokok yang siap dihisap Feri melanjutkan perbincangan dengan wartawan, “Saya berharap tiada satu individupun di ampuni salahnya karena kedekatan pertemanan, meminta tolong atau memberi sesuatu bahkan karena unsur politis karena menetapkan orang – orang yang terlibat dalam proses penganggaran dan mempunyai kapasitas memutuskan atau ada urgensinya adalah bentuk memberikan pengampunan dunia dan akhirat”.

“Kalau penyidik jeli dan betul – betul memahami makna PP 58 tahun 2005 dan Permendagri No. 32 tahun 2011 Jo perubahannya No. 39 tahun 2012 maka penetapan TSK akan lebih mudah dengan 2 alat bukti yaitu proses penganggaran yang membentur aturan dan uang negara sebesar Rp. 130 milyar total lost karena tanpa pertanggung jawaban yayasan dan di pergunakan pada tahun anggaran berikutnya yaitu 2017”, kata Feri kembali.

“Kesimpulannya adalah apa hasil Evaluasi Mendagri terkait dana hibah masjid sebelum disetujui oleh DPRD Sumsel masuk dalam Perda APBD 2015 dan Pergub Penjabarannya”, terang Feri Kurniawan.

“Kalau evaluasi Mendagri melarang atau mensyaratkan pemenuhan administrasi yang kurang maka semua fihak yang terkait proses penganggaran wajib di mintai pertanggung jawaban”, papar Feri selanjutnya.

“Hal lain yang juga amat krusial adalah masalah pertanggung jawaban Formil dan materil oleh pemberi dan penerima hibah berdasarkan aturan perundangan pada tahun berikutnya di bulan Februari tahun berikutnya”, jelas Feri Kurniawan.

“Pertanggung jawaban Formil dan Materil ini berdasarkan pasal 19 ayat 2 Permendagri 32 dan 39 tak kan pernah terpenuhi karena pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya yaitu 2016”, terang Feri lebih detail.

Feri menegaskan kembali bahwa, “Kunci utama kerugian negara ini adalah peran penganggaran dan pengawasan DPRD Sumsel terkesan macet”, pungkas Feri sambil menghirup kopi tanpa gula. (A.Aroni)