Dana Hibah Masjid Sriwijaya Diduga Anggaran APBD Siluman?

Kondisi bangunnan Masjid Sriwijaya mengkrak sampai saat ini masih dalam penyidikan pihak kejati sumsel, dari hasil penyidikan baru mendapatkan 6 Orang TSK dan terus memburu kemungkinan adanya TSK baru. Dok.Foto: Amrizal Aroni Transformasinews.com (22/02/20)

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Apa yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat terjawab sudah, DPRD Sumsel menyetujui penggelontoran dana hibah masjid Sriwijaya. Persetujuan DPRD melalui komisi III ini dinyatakan oleh Sekwan DPRD Prov Sumsel saat di tanya awak media usai di periksa penyidik Kejati Sumsel.

Tanya saja ke komisi III DPRD Sumsel, proyek ini jadi oleh karena ada persetujuan dari nya, jawab Sekwan Prov Sumsel kepada awak media. Pernyataan Baseban ini mendukung dugaan bahwasannya dana hibah pada APBD Sumsell 2015 – 2017 merupakan “anggaran APBD siluman kah?”.

Gubernur Sumatera Selatan memberikan disposisi setuju pada bulan September 2015 dan setelahnya penanda tanganan NPHD Oleh Asisten Kesra Pemprov Sumsel. Pada bulan Desember 2015 dana hibah untuk pembangunan masjid Sriwijaya di transfer ke rekening yayasan.

Feri Kurniawan: Menjadi tanda tanya apakah dana hibah ini di evaluasi oleh kemendagri karena diduga dianggarkan di APBD perubahan.

Saat dihubungi  Deputi MAKI mengatakan “Yang menjadi tanda tanya apakah dana hibah ini di evaluasi oleh kemendagri karena diduga dianggarkan di APBD perubahan. Merujuk pada aturan PP 58 tentang keuangan Daerah dan Permendagri No. 39 maka SOP pemberian hibah ini terkesan melanggar aturan PP 58 dan Permendagri No. 32 menurut Deputy Perkumpulan MAKI Sumsel ” Ujar Ir Feri Kurniawan.

Mendagri “Garmawan Pauzi” menolak Hibah pada APBD 2013 karena belum di lengkapi proposal penerima hibah. Mengacu kepada penolakan Mendagri ini maka patut diduga dana hibah masjid Sriwijaya ini harusnya di tolak Mendagri kecuali seizin Mendagri untuk melanggar aturan perundangan.

“Kata kuncinya kenapa komisi III DPRD Sumsel menerima usulan hibah masjid Sriwijaya yang diduga tanpa di lengkapi proposal dan diduga tanpa veripukasi SKPD terkait”, kata Deputy Perkumpulan MAKI Sumatera Selatan.

Selanjutnya masih diungkapkan Feri “Pelanggaran aturan perundangan atau diskresi ini tanggung jawab dari DPRD Sumsel bila benar prosesnya tanpa mengacu kepada aturan pemberian dana hibah kepada organisasi masyarakat”, imbuh Feri selanjutnya. “Namun proses salah ini di mulai dari SKPD terkait, TAPD, Banggar dan Paripurna DPRD Sumsel dan kalau mau adil dalam proses hukum maka semua fihak yang terlibat harus di tetapkan menjadi tersangka dan pembuktiannya di persidangan”, Pungkas Deputy Perkumpulan MAKI Sumatera Selatan.

Polemik dana hibah masjid Sriwijaya seumpama.bola salju melibas semua fihak yang terlibat namun mungkin saja ada yang terhindar karena faktor politis pelakunya. (FB/A.Ar)