Dana Desa Rawan Di Korupsi: KPK Minta DPR Awasi Kementerian Desa

kpk sai
Wacana KPK: Warga yang Adukan Kasus Korupsi Akan Diberi Uang TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN Ketua KPK Agus Raharjo (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kiri), Laode Muhammad Syarif (kanan), Basaria Panjaitan (kedua kanan) dan Saut Situmorang (kiri) saat akan melakukan pertemuan antara KPK dengan BPK di kantor BPK, Jakarta, Rabu (13/1/2016). Pertemuan tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi antara dua lembaga dalam penanganan korupsi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta para wakil rakyat di DPR ikut mengawasi penggunaan dana desa di daerah pemilihan masing-masing mengingat dana tersebut sangat rawan untuk dikorupsi.

Hal ini disampaikan Laode dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, berkaitan dengan upaya pencegahan dan kendala yang dihadapi. Diakuinya, sebaran uang di 74 ribu desa menjadi kendala tersendiri untuk diawasi langsung oleh KPK.

Di sisi lain, dana desa sebenarnya bukan jangkauan KPK karena kalau terjadi dikorupsi, jumlahnya tidak mencapai Rp 1 miliar. Akan tetapi berdasarkan kajian, lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo tetap mengawal penggunaan uang tersebut.

“Tetapi kalau di tingkat desa korupsi Rp 50 atau 100 juta itu besar sekali. Sehingga mohon perhatian bapak-bapak untuk mengawasi pemanfaatan dana desa ini, karena sangat rawan. Sehingga perlu kementerian yang mengurus desa itu diperhatikan,” kata Laode, Selasa (14/6).

Dalam rapat itu, Laode juga menyampaikan bahwa saat ini KPK tengah berupaya melakukan pencegahan korupsi di sektor swasta. Tujuannya untuk mengurangi aliran dana suap kepada aparat pemerintah.

Wacana KPK: Warga yang Adukan Kasus Korupsi Akan Diberi Uang

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mewacanakan tambahan anggaran KPK diambil dari denda pidana atau rampasan harta koruptor.

Menurutnya, tambahan anggaran tersebut bisa digunakan untuk membantu mengoptimalkan upaya penindakan, pencegahan dan pembelajaran korupsi.

Selain itu juga memberikan insentif uang kepada masyarakat yang memberikan informasi soal kasus korupsi.

“Kalau misal kami sita aset, kemudian dilelang, harganya berapa itu yang kami kelola untuk peberantasan korupsi. Tetap dilaporkan, cuma pengelolaannya langsung, bisa juga dilibatkan masyarakat,” kata Alexander kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Bekas hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta ini mencontohkan, uangnya tersebut bisa juga dianggarkan kepada masyarakat pengadu kasus korupsi.

“Misalnya ada yang mengadukan kasus korupsi, ketika kasusnya benar ya, kita kasih insetif, itu udah diusulkan lewat peraturan pemerintah. Sebetulnya lewat peraturan pemerintah (PP) 70 tentang peran serta masyarakat ada, cuma besaranya kecil sekali 2/mil,” katanya.

Soal mekanismenya, kata Alexander, pihaknya mengelola dana tersebut. Namun tetap dilaporkan ke negara lewat Kementerian keuangan.

“Bahwa kami ada rampasan korupsi denda sekian, penerimaan tetap disampaikan ke pemerintah (Kemenkeu) untuk dicatat penerimaan, tetapi uangnya bisa langsung digunakan untuk pemberantasan korupsi,” katanya.

“Jadi misalnya aduan masyarakat tentang kecurangan proyek. Hasil pengungkapan itu bisa mengembalikan uang ke negara Rp1 miliar, itu paling cuma dapat berapa Rp 2 juta. Itupun sampai sekarang rasa-rasanya KPK belum pernah ngasih insentif,” tambahnya.

Dirinya berharap, jika hal itu terealisasi akan menambah niat masyarakat untuk melapor jika menemukan kecurangan.

“Kalau ada insentif yang menarik ya kan. Masyarakat atau ‘orang dalam’ sendiri yang tau ada penyimpangan, akan mengadukan,” katanya.

Sumber:Tribunnews/(jpnn-Fat)

Editor: Amrizal Ar

Posted by: Admin Transformasinews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.