BPK RI Temukan Dugaan Penyimpangan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten MUBA

TRANSFORMASINEWS.COM, SEKAYU –  Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undangundang Nomor 15 Tahun 2006, telah melakukan pemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Laporan Nomor: 84/LHP/XVIII.PLG/12/2017 tanggal 28 Desember 2018.

Pemeriksaan ditujukan untuk menguji dan menilai pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah terkait infrastruktur TA. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pokok – pokok hasil pemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin TA. 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah Perencanaan Dua Kegiatan Pembangunan Jalan TA 2018 Menggunakan Fasilitas Pinjaman Daerah Belum Memadai.

Selain itu Jaminan Pelaksanaan pada Delapan Pekerjaan Konstruksi Belum Sesuai Ketentuan,  Penambahan Volume Kegiatan dan Item Pekerjaan Baru pada Dinas PUPR Belum Sesuai Ketentuan.

Kekurangan Volume 32 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas PUPR Sebesar Rp. 4.754.161.031,51, Penanganan Pelaksanaan Tujuh Paket Kontrak Konstruksi pada Dinas PUPR Tidak Sesuai Ketentuan dan Pelaksanaan Pengawasan Manajemen Konstruksi pada Dinas PUPR Berpotensi Lebih Bayar Sebesar Rp. 863.080.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan kepada Bupati Musi anyuasin agar Lebih cermat merencanakan pembangunan jalan yang dibiayai PT SMI (Persero) dan menginstruksikan PPK lebih cermat menandatangani kontrak serta menyusun metodologi pekerjaan sesuai spesifikasi teknis berdasarkan hasil survei lapangan, harga pasar dan gambar perencanaan.

Memerintahkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil lebih cermat dalam menetapkan nilai, tanggal penerbitan, dan jangka waktu berlakunya jaminan pelaksanaan.

Memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan PPK untuk memedomani ketentuan dalam melakukan negosiasi item pekerjaan baru dan volume item pekerjaan yang melebihi 10%.

Memerintahkan Kepala Dinas PUPR lebih optimal mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur dan menginstruksikan PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan untuk lebih cermat mengawasi dan mengendalikan pekerjaan para penyedia jasa serta Memroses pengembalian kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pada 32 paket pekerjaan dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 4.754.161.031,51.

Memerintahkan Kepala Dinas PUPR berkoordinasi dengan PT SMI (Persero) terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan yang dibiayai dari fasilitas pinjaman dan lebih optimal mengawasi dan mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh para penyedia jasa di lingkungan Dinas PUPR, memerintahkan PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan memedomani ketentuan tentang pekerjaan yang tidak diselesaikan secara tepat waktu; serta memroses pengenaan denda keterlambatan pekerjaan konstruksi yang tidak diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak

Serta Memerintahkan Kepala Dinas PUPR lebih optimal mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan manajemen konstruksi dan menginstruksikan PPK dan PPTK memedomani ketentuan tentang pelaksanaan pekerjaan manajemen konstruksi serta memroses potensi kelebihan pembayaran biaya personil dengan memperhitungkan dalam pembayaran termin yang akan dibayarkan kepada PT AOM sebesar Rp. 863.080.000,00.

Sumber: binpers.com (mas)

Posted by: Admin