Berganti Gubernur dan Bupati Tapi Sengketa Lahan Transmigrasi di Ogan Ilir tak Pernah Tuntas?

Kebakaran lahan masih terjadi di Desa Sungai Rambutan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Kamis (4/8/2016). Dok.Fot0:SRIPOKU.COM/BERI SUPRIYADI

TRANSFORMASINEWS.COM,  INDERALAYA.  Sengketa lahan antara ratusan warga transmigrasi dengan pihak perusahaan perkebunan sawit PT Inderalaya Agro Lestari (IAL), di Desa Sungai Rambutan Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir (OI), yang terjadi sejak tahun 2008 lalu, sampai saat ini, kembali bergulir.

Sengketa ini belum tuntas atau tidak menemui titik terang, karena, antara warga transmigrasi dengan pihak perusahaan PT IAL sama-sama mengklaim kepemilikkan seluas 100 hektar lebih lahan yang berada di kawasan KTM Sungai Rambutan Inderalaya Utara Kabupaten OI.

Bergulirnya sengketa ini setelah pihak Asisten I Pemda Kabupaten OI, Tata Pemerintahan (Tapem), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) OI, Camat Inderalaya Utara, Kades Sungai Rambutan dan beberapa orang warga transmigrasi Desa Sungai Rambutan yang tidak mendapatkan lahan usaha serta perwakilan pihak perusahaan PT IAL yang juga mengklaim kepemilikkan lahan, menggelar rapat pertemuan.

Pertemuan itu, berlangsung tertutup, Kamis (5/10) pukul 11.00, di ruang rapat Asisten I Pemda OI di Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai Inderalaya.

Menurut Kades Sungai Rambutan Willy Ahmad Yani mengatakan, di Desanya terdapat tiga Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) lahan usaha transmigrasi.

Lanjutnya, untuk lahan yang masih bermasalah yakni ada di UPT II. Permasalahan itu sudah terjadi sejak lama antara 300 Kepala Keluarga (KK) warga transmigrasi yang langsung didatangkan dari Pulau Jawa dengan pihak perkebunan sawit milik PT IAL.

“Akan tetapi, sampai sekarang tidak menemukan titik kejelasan,” kata Kades Willy Ahmad Yani, Kamis (5/10).

Untuk itu, pihaknya mencari jalan keluar dengan tetap mengedapankan hak-hak ratusan warga transmigrasi terhadap kepemilikkan lahan.

“Dasarnya, ada SK kepemililkan lahan transmigrasi yang dikeluarkan oleh Gubernur dan SK Dinas Transmigrasi OI kepada warga transmigrasi yang didatangkan langsung dari pulau Jawa untuk mengelola ratusan hektare lahan yang ada di Desa Sungai Rambutan itu.

Rencananya, lahan seluas ratusan hektar itu, masing-masing dibagi dua hektar perkepala keluarga (KK),” terang Kades Willy Ahmad Yani.

Namun, terjadi perselisihan. Karena, pihak perusahaan perkebunan sawit PT IAL tetap bertahan lantaran, mereka juga memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) terhadap kepemilikkan lahan berdasarkan SK Gubernur Sumsel.

“Itulah permasalahannya. Maka dari itu, saya mengupayakan agar bagaimanapun juga, warga transmigrasi yang telah didatangkan untuk mengolah lahan perkebunan itu bisa bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya seraya menyebut, akibat terjadinya perselilisihan, separuh warga transmigrasi yang awalnya berjumlah 300 KK sebagian sudah angkat koper untuk pulang ke kampung halamannya di Pulau Jawa.

“Sementara, warga transmigrasi yang masih bertahan ada sekitar 100 orang kepala keluarga,” katanya.

Dari pantauan di lokasi rapat pertemuan yang juga melibatkan unsur perwakilan pihak PT IAL belum menghasilkan kejelasan.

Mengingat, pihak PT IAL meminta waktu tiga minggu untuk menjawab permintaan dan keinginan dari warga itu. Namun, saat hendak berusaha dikonfirmasi mengenai perselisihan masalah sengketa lahan ini, pihak perusahaan enggan memberikan komentar.

“Ada apa, oh… masalah ini, saya no coment,” ujar seorang perwakilan pihak perkebunan sawit PT IAL kepada sripo.

Sementara itu, menurut Sugiarto (55), salah seorang warga transmigrasi menuturkan, ia bersama rekannya warga transmigrasi yang lainnya terkesan takut untuk mengelola lahan transmigrasi itu.

Alasannya mengingat lahan itu saat ini belum jelas alias bersengketa. “Tentu kami sangat berharap sekali, bila nantinya bisa mengelola lahan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” kata Sugiarto.

Sumber: SRIPOKU.COM

Posted by: Admin Transformasinews.com