Belum Kelar, Perpres Nomor 102/2020 Acuan Tetapkan Tersangka Bansos 2013

ilustrasi Dana Hibah/Istimewa

TRANSFORMASINEWS,COM, PALEMBANG – Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ibarat buah simalakama. KPK bisa mengambil alih proses hukum tindak pidana korupsi dari Kejaksaan dan Kepolisian pada tahap supervisi penyidikan.

Perpres yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo itu, disebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengambil alih kasus korupsi yang ditangani Polri dan Kejaksaan.

“Sangat baik bila dilaksanakan sesuai aturan yang semestinya. Namun, dikhawatirkan berpotensi menjadi alat bergaining bila pimpinan KPK tidak berintegritas dan bisa disuap,” ujar Ir Feri Kurniawan, Deputy MAKI Sumbagsel, Kamis (29/10/20).

Jika mau contoh, apakah bisa berjalan baik atau tidak, maka ambil alih semua proses penyidikan hibah/Bansos Sumsel 2013 terhadap berbagai pihak yang terkait dalam masalah tersebut sampai tuntas.

“Supervisi yang dilakukan KPK pada kasus hibah/bansos Sumsel 2013 terkesan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Perkara hibah/bansos Sumsel 2013 pada awalnya tahap penyelidikan oleh KPK menurut beberapa saksi pada perkara korupsi itu, namun beralih ke Kejagung pada proses selanjutnya”, sambung Feri.

Yang menjadi tanda tanya, mengapa bisa terjadi perkara korupsi diambil alih Kejaksaan pada saat itu.

“Menjadi salah satu penyidikan terlama di Indonesia hingga 5 tahun lebih tanpa hasil pengembalian kerugian negara. Bagaimana, supervisi yang dilakukan KPK pada perkara itu, dan sekarang berkas sudah lebih dari lengkap untuk menetapkan tersangka dalam waktu sangat singkat”, paparnya.

Feri meminta, untuk membuktikan Perpres ini dapat menetapkan tersangka baru kasus Hibah/Bansos Sumsel jilid II dalam waktu 14 hari. (B.Suwarno/Ar)