Begini Indikasi Buruknya Pengelolaan Jasa Parkir di Kabupaten Musi Rawas

ILUSTRASI PARKIR/NET

TRANSFORMASINEWS. COM, MUSI RAWAS. Pada tahun anggaran 2016 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, telah menganggarkan pendapatan pajak parkir sebesar Rp. 40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 42.278.200,00 atau sebesar 105,70 %.

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang pajak parkir, telah menetapkan tarif pajak parkir adalah sebesar 30% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Perda ini ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 yang  menentukan pengenaan pembayaran parkir berdasarkan jenis kendaraan yang meliputi tarif tetap, progresif, vallet dan parkir insidentil.

Pajak Parkir berdasarkan ketentuan merupakan pajak yang dihitung secara self assessment. Untuk mengetahui pajak terhutang maka setiap tahun WP membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan atas pajak yang dipungut, dibayar dan terhutang kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas atas kewajiban pajak parkir.

Sumber terpercaya yang didapat Transformasinews.com diketahui, bahwa WP tidak pernah membuat dan mengirimkan SPT sehingga bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki data atas kewajiban pajak terutang atas pengelolaan parkir. Akibat permasalahan tersebut, bagian PAD melakukan penetapan secara jabatan pajak terhutang.

Yang bikin publik heran lagi dimana selama tahun anggaran 2016 bagian PAD menetapkan nilai pajak terutang kepada WP dengan jumlah nominal yang sama untuk setiap bulannya dalam kurun selama satu tahun.

Penuturan dari pejabat terkait, mengatakan atas pembayaran parkir hanya berdasarkan pengakuan wajib pajak yang diisi pada blangko data yang disampaikan oleh bagian pendataan. Dikarenakan sebagian perusahaan keberatan apabila dilakukan uji petik.

Sumber: Transformasinews/BS

Posted by: Admin Transformasinews.com