Begini Indikasi Buruknya Biaya Perjalanan Dinas di Pemkab Musi Rawas

ilustrasi/net

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG.  Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada di tahun anggaran 2016 telah menganggarkan belanja perjalanan dinas untuk dalam daerah maupun luar daerah dalam kelompok belanja barang dan jasa sebesar Rp. 78.651.630.737,50 dengan realisasi sebesar Rp. 73.281.279.178,00 atau
93,17% dari anggaran.

Informasi yang didapat, terhadap realisasi kegiatan perjalanan dinas di Pemkab Musi Rawas. Terdapat potensi ratusan juta uang rakyat berindikasi bocor. Atau jika ditotalkan berjumlah sebesar Rp. 189.223.532,00.

Anggaran biaya perjalanan dinas yang disinyalir bermasalah tersebut terbagi dalam empat SKPD, salah satu diantaranya yakni Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) dan Dinas Koperasi dan UKM Musi Rawas.

Pada Sekretariat DPRD diketahui terdapat indikasi belanja perjalanan dinas dipertanggungjawabkan tidak sesuai ketentuan yaitu pembayaran uang harian workshop tidak sesuai standar Bupati, kelebihan pembayaran biaya transportasi dan  penginapan, serta bukti pertanggungjawaban transportasi yang tidak lengkap dan sah.
Hal tersebut diketahui dari hasil pengecekan fisik dokumen dan scan barcode pada boarding pass pesawat.

Adapun biaya perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan dengan bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai ketentuan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp. 152.028.370,00.

Sementara itu, pada Dinas Koperasi dan UKM diketahui, bahwa belanja perjalanan dinas dipertanggungjawabkan berindikasi tidak sesuai ketentuan yaitu pembayaran uang harian workshop tidak sesuai standar Bupati, kelebihan pembayaran biaya transportasi dan penginapan.

Biaya perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan dengan bukti  pertanggungjawaban yang tidak sesuai ketentuan pada Dinas Koperasi dan UKM yakni sebesar Rp.7.597.000,00.

Sumber: Transformasinews(Budi Suwarno)

Editor: Nurmuhammad

Posted by: Admin Transformasinews.com