ASN Diperiksa Inspektorat Kadin Kelautan dan Perikanan Jual Nama Gubernur

Cuplikan surat yang dianggap surat bodung atas nama Pegawai Dinas Keluatan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. (Dok.Foto: Amrizal Aroni/Transformasinews.com)

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Menyikapi informasi yang terima redaksi dari sumber yang tidak ingin  namanya diisisialkan menceritakan terkait adaya surat yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Sumatera selatan  tanggal, 01 Oktober 2019 lalu, telah dilakukan pemanggilah oleh Inspektorat berkaitan  adanya keluhan-keluhan yang terjadi di lingkungan kerja dinas kelautan dan Perikanan provinsi Sumatera selatan,  berdasarkan isi surat yang kami terima terdapat beberapa poin antara lain:

Penunjukan kegiatan hanya segelintir pegawai yang ditunjuk diduga sesuai selera Kepala dinas, permasalahan Koperasi yang tidak jelas  pengelolaan  tidak ada rapat tahunan dan yuran dana Korpri dipotang tiap bulan juga tidak jelas.

Masalah akomodasi perjalan dinas tidak sesuai SBU yang berlaku dan disamaratakan untuk uang saku antara Rp.500.000 – 1.000.000,- missal 3 hari perjalanan dinas.

Info berdasarkan isi surat tersebut diduga banyak perjalanan Fiktif hanya pakai nama pegawai saja karna akibat anggaran sudah habis dan untuk alasan perjalanan dinas namun ini patut diduga hanya akal-akalan saja,  pakai nama ASN dan Tenaga Honorel dan tidak dibayarkan dengan alasan dana terpakai untuk keperluan lain semisal membayar makan rombongan kunker juga untuk sumbagan.

Adanya ketidak adilan terhadap tenaga honorer lama belum ada SK dan yang baru masuk sudah dapat SK soal upah honorpun jauh berbeda.

Termasuk masalah Koperasi dan Korpri tidak jelas sistem kerjanya dan masih banyak lagi info yang masuk ke redaksi kami.

Sesuai isi surat tersebut untuk meyakinkan kebenaran laporan yang mereka sampaikan supaya di Cross Chek langsung ke masing-masing pegawai mulai ASN dan tenaga Honorer agar laporan tidak dianggap HOAX.

Menurut sumber yang tak ingin di inisialkan nmanya “kami sudah dipanggil Inspektorat untuk dimintai keterangan atas kebenaran isi surat yang ditujukan ke Gubernur dan ditembuskan salah satunya ke inspektorat dan kami hampir seluruh ASN dan Tenaga Honorer sudah dilakukan  pemangilan dan rata-rata membenarkab isi surat tersebut namun tidak ada tindakan dari Inspektorat” Ujar Sumber.

Bahkan ada ASN memberikan jawaban saat dimintai keterangan oleh pihak inspektorat memberi penjelasan/jawaban sampai empat lembar dan ASN tersebut tidak lama kemudian dimutasi ke salah satu UPTD, sedangkan Kepala dinas sebagai yang dilaporkan tidak diberisangsi atau tegoran, sumber menirukan ucapan kepala dinas  saat rapat-rapat sang kepala dinas mengatakan “percuma kalian ada yang lapor toh saya sampai sekarang masih disini, tidak mungkin Gubernur tidak membela kepala dinasnya”  hal tersebut membuat para ASN dan Honorer kurang senang atas ucapan Kepala dinasnya, adanya  kondisi iklim kerja yang kurang kondusip di Dinas  Kelautan dan Perikanan  ini dari waktu ke waktu  sampai saat ini terkesan tidak produktif  dan kondusif. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin disampaikan oleh sumber.

Melalui konfirmasi  kepala dinas kelautan  dan perikanan provinsi  Widada Sukrisna  atas  kebenaran isi  surat yang dilaporkan  agar dalam pemberitaan berimbang dan transfaran berdasarkan azaz Praduga Tak Bersalah atau “Presumption of Innocence”.

Jawaban Konfirmasi Via WA  kepala dinas kelautan  dan perikanan provinsi  Widada Sukrisna “Memberikan jawaban,  itu segelintir pfang yang membuat surat kaleng dan telah di panggil seluruh staf ke inspektorat dan telah selsai saya minta kepada tim inspektorat harus transparan tidak ada titipan yang berujung menjatuhkan atau tidak benar….. bahwa didalam surat tersebut menyatakan sdri witry menyatakan anak emas kadis…padahal sdri witry tidak memegang kegiatan. Honor hanya menerima 700 rb itu memang benar tapi yang membuat surat kaleng itu tidak tahu duduk permasalahan dikarenakan saya pegang tampuk pimpinan oktober 2017 … para honor masih mendapatkan dari APBN…th 2018..APBN do stol tidak ada anggaran lagi…APBD belum boleh mengganggarkan..jadi.. mau saya berhentikan honor berjumlah 18 orang…akan tetapi para honor dari APBN tsb menghadap saya untuk tidak diberhentikan…dg dasar berapa saja mereka sanggup menerima …asal masih ada kantor.” Tegas Widada posisi saya DL ke jakarta.

Lanjut Widada melalui WA “Dan pada saat itu saya sebagai KPA dana dekon mempunyai honor dri 7 satker berjumlah 11.3 juta perbulan…demi ALLOH bahwa honor saya pribadi saya korbankan selama 2 tahin 2018..2019 untuk memberikan honor kepada 18 org…sehingga jatihlah 700 rb perbulan…th 2019 bpk gubernur bolah mengganggarkan honpr per orang melaluo TKPD ..1 juta…”

Sedangkan kepala Inspektorat sampai berita ini tayang tidak memberikan jawaban dan dihubungi melalui Hp +62877-0027-1XXX  tidak diangkat, diharapkan tetap memberikan klarifikasi. (Redaksi)