AROMA TAK SEDAP PEMBEBASAN LAHAN RENCANA HOTEL SWARNA DWIPA II PALEMBANG

Tumpukan tiang pancang persiapan pembangunan Hotel Swarna Dwipa II sementara mengkrak akibat sengketa lahan belum selesai dangan TNI-AU. ALL Foto Dok.Transformasinews.com/Amrizal Aroni

 TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Rencana Pemprov Sumsel membangun Hotel Swarna Dwipa II di lahan yang berdampingan dengan asrama haji sangatlah tepat mengingat Sumsel salah satu embarkasi haji di pulau Sumatera. Proses pembangunanya pun telah di mulai dengan penggalian rencana basement dan pengadaan tiang pancang.

Namun rencana ini terkendala oleh karena pembebasan lahan bermasalah dengan TNI AU yang mengklaim lahan tersebut miliknya. Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin memastikan sengketa lahan antara Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dengan Asrama Haji milik Pemprov Sumsel segera diselesaikan.

Lahan persiapan pembangunan Hotel Swarna Dwipa II penggalian untuk basmen sementara mengkrak akibat sengketa lahan belum selesai dangan TNI-AU.

“Kita selesaikan , baru tadi saya ketemu Danlanud, sama-sama dak lemak, kawan galo, kalu nak berkeras lamo, jadi Gubernur buat surat kepada Angkatan Udara, hibahkan saja kekita , selesai, seperti yang di Fly Over ada tiangnya masuk ke situ, selesai,” katanya usai rapat paripurna DPRD Sumsel, Jumat (27/10). Menurutnya, sengketa lahan antara Asrama Haji dengan AURI hanya sebagian saja.

Ditempat terpisah, Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramandha  Kiemas mengatakan, saat ini status tanah di Asrama Haji belum jelas karena Pemprov Sumsel dan AURI sama-sama memiliki surat kepemilikan atau surat hak milik terhadap lahan tersebut.

“Tentu pemprov harus menyelesaikan dulu permasalahan lahan itu, walaupun sama-sama punya SHM tapi harus disinkronisasikan dulu. Kalau memang itu aset AURI, tidak mungkin dibiarkan begitu saja, minimal harus dikeluarkan dulu dari daftar Aset Kementerian Pertahanan untuk kemudian diberikan kepada Pemprov Sumsel,” katanya

Diatas lahan tersebut sekarang terpasang papan nama status kepemilikan Pemprov Sumsel tahun 2012 berdasarkan sertifikat dengan nomor kepemilikan aset 001.001.11 atau di catatkan dalam aset di BPKAD tahun 2011.

Lokasi rencana pembangunan hotel Swarna Dwipa II bersebelahan dengan asrama haji sumsel

Menjadi tanda tanya adanya dugaan proses ganti rugi pada tahun 2017 berdasarkan rencana anggaran tahun 2015. bagaimanakah proses ganti rugi tersebut hingga sampai pencairan ke pemilik tanah atas nama mantan Gubernur Sumsel “RHB” tersebut

Patut diduga Pemprov Sumsel mengajukan permohonan hibah ke TNI AU untuk mengantisipasi ganti rugi yang telah di keluarkan yang menjadi potensi kerugian negara yang diduga sebesar Rp. 24 milyar. Permohoanan Pemprov Sumsel sepertinya sulit di realisasikan fihak TNI AU karena peruntukannya untuk lahan untuk komersial.

Rapat di GD B 2 Lt 7 Mabes Cilangkap Jakarta Timur dengan agenda penyelesaian pemampaatan barang milik TNI AU di Lanud Sri Mulyono herlambang antara Pemprov Sumsel di wakili BPKAD “Burkian” dan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan pertanahan Pemprov Sumsel “Edward Chandra” tanggal 21 Nopember 2017 belum di ketahui hasilnya. Sementara Isue yang berkembang telah ada laporan ke Kejaksaan Agung.

 

Laporan: Tim Redaksi

Editor : Nurmuhammad

Posted by: Admin Transformasinews.com