Apa Sulitnya Membongkar Praktik Jual Beli Jabatan?

BUPATI KLATEN SRI HARTINI
Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini — MI/ROMMY PUJIANTO

TRANSFORMASINES.COM, JAKARTA. PULUHAN kasus dugaan jual beli jabatan di institusi pemerintahan telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Kendati demikian, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo menyatakan, pihaknya kesulitan membuktikan praktik kotor tersebut.

“Ini kan kasus suap menyuap, proses pembuktiannya dibutuhkan tantangan sendiri,” katanya di Bakkoel Coffe, Menteng, Jakarta, Kamis (12/1).

Dia menjelaskan, tantangan yang diterima KASN dalam mengungkap kasus tersebut terkait para saksi. Berbeda dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sudah cukup informasi dan bukti. Waluyo mencontohkan, seorang staf ahli di daerah terpaksa merogoh kocek Rp150 juta untuk tetap berada di posisinya, namun kasus tersebut sulit dibuktikan.

“Kalau pengaduan seperti ini banyak yang tidak mau menjadi saksi,” bebernya.

Waluyo berharap KASN diberikan kewenangan lebih dalam memberikan rekomendasi sanksi terhadap para pejabat yang terbukti melakukan jual beli jabatan.

“Kewenangannya untuk beri rekomendasi, kami meneruskan ke presiden,” ucap Waluyo.

Sementara itu, Koordinator ICW Ade Irawan menilai, jual beli jabatan dapat diungkap dengan OTT meski secara teknis cukup merepotkan. Pemberian hukuman yang berat juga disarankan guna memberikan efek jera.

“Kemungkinan dilakukan dengan OTT, secara realistik memang agak merepotkan. Makanya soal hukuman bisa diperkuat, sehingga ada efek jera,” kata Ade.

Sekadar informasi, kasus praktik jual beli jabatan belum lama ini terbongkar di Klaten, Jawa Tengah. Bupati Klaten Sri Hartini dibekuk pada Jumat, 30 Desember 2016. Bupati Klaten periode 2016-2021 itu diduga menerima suap terkait mutasi jabatan di lingkungan Pemkab setempat. Kepala Seksi (Kasi) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Klaten Suramlan juga dicokok karena diduga menyuap Sri.

Tim Satuan Tugas KPK mengantongi alat bukti berupa uang senilai Rp.2 miliar dalam pecahan Rp.100 ribu dan .ribu yang dimasukkan ke dalam dua kardus air kemasan. KPK juga mengamankan fulus USD. 5.700 dan SGD.2.035.

Sri yang merupakan kader PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Dia dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Suramlan dijerat sebagai pemberi suap. Dia disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber:mediaindonesia.com/MTVN/OL-2

Posted by: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.