Tobing Mengaku Jadi Tumbal Dalam Kasus Korupsi Hibah Sumsel 2013

Laonma PL Tobing saat berada di PN Palembang. (foto-Ferdinand/ koransn)

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Terpidana kasus korupsi dana hibah Sumsel tahun 2013, Laonma PL Tobing (Mantan Kepala BPKAD Sumsel), Senin (18/11/2019) mengaku jika dalam kasus dana hibah ini dirinya telah menjadi tumbal.

Hal itu dikatakannya usai sidang permohonan peninjauan kembali (PK) atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA), yang telah memberatkan hukumanya menjadi 7 tahun dan 6 bulan penjara yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.

“Sejak awal saya sudah merasa kalau saya dijadikan tumbal. Dan saat ini sudah terbukti jika memang benar saya ditumbalkan, apalagi dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, hukuman saya diperberat yang tadinya pada putusan Pengadilan Tipikor Palembang dan dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumsel saya dihukum pidana 5 tahun penjara, namun pada tingkat Mahkamah Agung hukuman saya menjadi 7 tahun dan 6 bulan penjara,” ungkapnya.

Masih dikatakannya, saat di dalam penjara dirinya juga sempat membuat surat yang berisi ketidakpuasannya atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya tersebut.

“Jadi saya pernah membuat surat dari dalam penjara di Rutan Pakjo Palembang yang isinya tentang ketidakpuasan saya,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, dengan digelarnya sidang permohonan peninjauan kembali (PK) terkait Putusan Kasasi MA di Pengadilan Tipikor Palembang, maka ia berharap kedepan dapat dibebaskan dalam jeratan pidana.

“Walaupun saat ini karir saya sudah dibunuh, namun saya sangat berharap bebas secepatnya, kasihan keluarga saya,” ujarnya berharap.

Lebih jauh dikatakannya, terkait informasi yang diterimanya jika belum lama ini Kejagung RI kembali memeriksa sejumlah saksi di Kejati Sumsel maka dirinya menyerahkan semuanya kepada penegak hukum.

“Dulunya memang saya sempat marah dan saya mau semuanya ikut masuk (penjara). Tetapi sejak beberapa waktu yang lalu, kemarahan itu sudah hilang. Jadi terkait kembalinya ada saksi-saksi diperiksa Kejagung, itu terserah apakan mereka mau diproses atau apapun, ya terserahlah,” tutupnya.

Ronald Siahaan Kuasa Hukum Laonma PL Tobing menambahkan, dalam sidang PK yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang kedepan pihaknya akan menghadirkan barang bukti baru atau Novum di persidangan.

“Barang bukti baru atau Novum tersebut berupa dokumen surat, inilah yang kedepannya akan kami hadirkan dalam sidang PK tersebut. Sementara untuk persidangan perdana ini, ditunda hakim dikarenakan ada berkas yang belum siap,” terangnya.

Masih dikatakannya, pihaknya mengajukan peninjauan kembali karena dirinya selaku kuasa hukum dari Laonma PL Tobing menilai adanya kehilafan yang dilakukan hakim sehingga menjatuhkan hukuman pidana kepada Laonma PL Tobing.

“Dalam dana hibah ini, Pak Laonma PL Tobing hanya selaku bendahara daerah dan Kepala BPKAD yang menjalankan tugasnya atas perintah membayar berdasarkan surat permohonan perintah pembayaran. Jadi peran Laonma PL Tobing hanya menjalankan tugas selaku bendahara saja. Dari itulah kami mengajukan permohonan peninjauan kembali pada perkara ini,” tutupnya.

Sementara dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Hadi Prasetyo SH MH didampingi Hakim Anggota Junaida SH MH dan Suryadi SH MH menunda persidangan peninjauan kembali yang diajukan oleh Laonma PL Tobing.

Ditundanya sidang tersebut, karena masih adanya kekuarangan dokumen admistrasi yang diserahkan Jaksa Penutut Umum (JPU) dan kuasa hukum dari Laonma PL Tobing.

“Karena masih ada berkas admistrasi yang masih kurang maka sidang kami tunda dan kembali digelar, Kamis 28 November mendatang. Pada sidang Kamis nanti, kami minta agar JPU dan kuasa hukum pemohon PK semua berkas admistrasinya sudah siap, termasuk kontra memori PK dari JPU,” tutup Ketua Majelis Hakim. 

Sumber: koransn.com (ded)

Posted by: Admin