Sutarmidji Pastikan Ganti Sekda Kalbar Dalam Waktu Dekat, Ini Alasannya

Gubernur Sutarmdji saat beri kata sambutan Dok.Foto: tribunpontianak.co.id

TRANSFORMASINEWS.COM, PONTIANAK Gubernur Kalbar Sutarmidji mengaku tengah mempelajari track record pejabat Pemprov Kalbar mulai sekretaris daerah (Sekda) hingga kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sutarmidji sengaja menelaah sepak terjang para pejabat Pemprov ini untuk kemudian melakukan mutasi.

Menurutnya penempatan seseorang aparatur sipil negara (ASN) dengan pengalaman dan pendidikan yang sesuai untuk sebuah jabatan maka akan mempercepat ia untuk melakukan inovasi-inovasi untuk menunjang setiap pekerjaannya.

Penggantian pejabat dilingkungan Pemprov Kalbar memang belum dilakukan dalam waktu dekat ini, lantaran saat ini masih tahapan menyusun APBD 2019. Tapi ia tegaskan posisi yang paling mendesak adalah jabatan Sekretaris Daerah (Sekda)

“Tapi yang mendesak dalam waktu dekat ini sebenarnya Sekda, karena beliau sudah cukup lama. Kemudian sekarangkan tengah fokus untuk ikut tes Sekjen KPK, Sekjen DPD,” ujarnya Midji saat diwawancarai di kediaman dinasnya, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Senin (17/9/2018)

Mengingat jabatan Sekda yang saat ini dijabat oleh M Zeet Hamdy Assovy sudah lama, Midji tegaskan akan melakukan lelang jabatan untuk Sekda

Sementara untuk kepala OPD, ia mempercepat pengisian yang kosong karena ditinggal pensiun.

“Sebetulnya kalau mempercepat mengisi yang pensiun itu lebih tepat. Itu boleh mengambil yang mereka sudah ikut open bidding beberapa waktu lalu. Nilainyakan ada, nanti saya bentuk tim lagi untuk wawancara.
Jadi mengisi esulon II yang akan datang ini belum tentu juga dengan melakukan open bidding baru,” jelasnya.

Setiap ASN yang ingin menduduki jabatan menurutnya harus berprestasi dan berikan kinerja terbaik, karena dalam menempatkan seseorang yang dilihat pertama adalah kinerjanya.

“Kalau saya memandang siapa yang punya prestasi. Kita akan tuntut kepala dinasnya untuk berinovasi,”tambahnya.

Ditanya masalah menarik ASN yang ada di kabupaten kota untuk mengisi jabatan di provinsi, Midji menuturkan malah sebaiknya memang seperti itu. ASN yang berprestasi ditingkat kabupaten-kota harus lanjut di tingkat provinsi sebagai upaya pengkaderan dan mempercepat pembangunan didaerahnya dengan program-program yang dibuatnya.

“Mengambil dari daerah-daerah itu sebenarnya bagus tentunya yang punya prestasi, karena jabatan tinggi di tingkat II itu paling tinggi Sekda II B, II A, sedangkan Kepala OPD ditingkat provinsi itu IIB . Dia harus meningkat yang punya prestas dji daerah tingkat II di ambil naik untuk tingkat provinsi aselon IIA. Sehingga nanti banyak kader untuk sekda daerah daerah itu karena pangkatnya cukup,” ujarnya.

Selain itu, ia memberikan komitmen terkait penempatan pejabat tak berdasarkan diskriminasi suku, agama dan lainnya melainkan hanya kinerja dan kemampuan yang dimiliki dari setiap ASN.

“Dalam penempatan aya memandang siapa yang punya prestasi. Buktinya pendidikan gratis kan untuk semuanya yang sekolah di negeri, yang sekolah di swasta nanti yang betul betul tidak mampu kita lihat kemampuan anggaran untuk memberi mereka beasiswa,” katanya.

Ia tegaskan dalam penempatan pejabat tidak akan melakukan diskriminasi, sama halnya dengan pembangunan nanti.

“Urusan agama, suku dan sebagainya itu urusan masing-masing. Bahkan kemarin saya waktu peresmian Sekolah Bruder, saya ketemu
Mgr. Dr. Agustinus Agus yang mendukung apapun kebijakan untuk pembangunan. Insyaallah saya tidak akan deskriminatif. Saya akan menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan aturan-atyran yang berlaku,”ujarnya.

Midji berpesan pada setiap pejabat, pertama harus memahami tugas pokok dan fungsinya. Meletakkan diri pada tugas pokok fungsi sebagai ASN.

“ASN jangan ikut dalam berpolitik, kalau bisa netral aja. ASN itu netral kalau pun mau mendukung seseorang jangan terang terangan,” ucapnya.

Kemudian Midji menegaskan ada ASN yang sesumbar, apabila Midji-Norsan duduk sebagai Gubernur Kalbar akan mundur dari jabatannya.

“Kemudian jangan sesumbar, saya kalau orang sudah ngomong itu tidak mungkin saya bisa berkerjasama dengan dia. Karena dari awal dia sudah sesumbar, kalau sekedar pelampiasan ini itu saya paham tapi kalau puluhan kali sudah disampaikan apalagi di hadapan PJ Gubernur misalnya itu serius artinya,” pungkas Midji.

Suriansyah: Pergantian Sekda Kewenangan Kemendagri
Suriansyah: Pergantian Sekda Kewenangan Kemendagri
Wakil Ketua DPRD Kalbar H Suriansyah. Dok. TRIBUNPONTIANAK.CO.ID   
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah menuturkan, rencana Gubernur Kalbar Sutarmidji untuk melakukan pergantian Sekda harus mendapat persetujuan Kemendagri, selain itu, juga harus seorang ASN yang profesional dan mampu bekerjasama menjembatani kepentingan Gubernur dengan DPRD.

“Yang jelas pergantian pejabat eselon 1 kewenangan Kemendagri, kedua, memang ada proses yang diikuti oleh Pak M Zeet Hamdy Assovie terkait jabatan Sekjend DPD RI dan KPK. Kita belum tau apakah sudah lolos atau tidak, apakah sudah ada persetujuan menteri terhadap pergantian sekda tersebut, kalau memang sudah ada saya rasa bisa saja Pak Gubernur menyiapkan pergantian Sekda, namun kalau belum ada persetujuan, maka belum bisa,” ungkapnya, Senin (17/9/2018).

Ia pun mengatakan, calon Sekda tentu yang bisa bekerjasama baik dengan Gubernur dan menjabarkan visi-misi Gubernur di bawahnya di OPD yang ada.

“Calon Sekda tentu juga harus bisa bekerjasama dengan DPRD, karena Sekda adalah Ketua tim anggaran Pemda, tentu harus bisa menjembatani antara Gubernur dan kepentingan DPRD,” ungkapnya.

Menurut Ketua DPD Gerindra Kalbar ini, sosok Sekda haruslah profesional.

“Sekda adalah jabatan karir seorang ASN dilingkungan Pemda dalam hal ini Pemprov, jadi harus berdasarkan profesionalitas. Sekda merupakan perpanjangan tangan Gubernur dan harus bisa bekerjasama dengan DPRD, maka hal ini harus jadi yang utama,” ujarnya.

Jikapun ada pertimbangan politik, kata dia, maka calon Sekda harus bisa berkontribusi dan menyumbangkan hal positif bagi Kalbar dan Negara.

Sumber:  pontianak.tribunnews.com

Posted by: Admin Transformasinews.com