Sutarmidji Nonaktifkan M Zeet Sebagai Sekda Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/EDISI CETAK

TRANSFORMASINEWS.COM, PONTIANAK. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menegaskan akan menyerahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar M Zeet Hamdy Assovie kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 20 September 2018.

Langkah ini ditempuh sebagai upaya agar pelaksanaan visi, misi dan program pemerintahannya bersama Ria Norsan berjalan lancar hingga lima tahun mendatang.

“Untuk kelancaran visi-misi saya. Mulai tanggal 20 September, saya akan kembalikan Pak Sekda ke Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Midji kepada wartawan usai menghadiri kegiatan di Hotel IBIS Pontianak, Selasa (18/9/2018).

Sehari sebelumnya, secara ekslusif Midji telah menyampaikan keputusannya ini kepada Tribun. Menurut Midji, tak ada yang bisa membina pejabat Eselon I selain Kemendagri.

Menurut dia, mengembalikan atau menitipkan Sekda Kalbar ke Kemendagri adalah langkah tepat.

“Saya kembalikan atau titip ke Kemendagri. Terserah mau diapakan. Tapi yang jelas, saya tidak akan mengaktifkan beliau di pemerintahan,” terangnya.

Midji mengatakan, langkah itu terpaksa diambil lantaran telah melalui berbagai pertimbangan, di antaranya, Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie pernah menyatakan diberbagai kesempatan saat masa kampanye Pilgub 2018 lalu bahwa jika pasangan Sutarmidji-Ria Norsan menang, maka dia tidak bersedia menjadi Sekda.

“Kemudian di hadapan Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji, Sekda juga menyampaikan hal itu, bahwa dia tidak bersedia,” jelasnya.

Hal lain yang jadi pertimbangan adalah Sekda Kalbar tidak berada di tempat dan meminta cuti besar saat pelantikan dan serah terima jabatan Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar Terpilih 2018-2023.

Termasuk, saat kondisi genting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

“Yang lebih fatal, dia (Sekda_RED) adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tapi defisit APBD Tahun 2018 sebesar Rp 691 Miliar dibiarkan. Itu (defisit-RED) 12 persen. Padahal, yang dibolehkan hanya 3 persen. Beliau saya anggap tidak bertanggungjawab,” katanya.

Kendati demikian, Midji menegaskan bahwa tidak akan memberhentikan Sekda Kalbar, namun hanya mengembalikan atau menitipkan ke Kemendagri hingga keluar surat keputusan penempatan dari pemerintah pusat.

“Sambil menungu arahan Kemendagri. Sementara ini saya tempatkan di BKD (Badan Kepegawaian Daerah),” imbuhnya.

Midji menambahkan, ada arahan Mendagri yang menginstruksikan kepada gubernur-wakil gubernur terpilih saat pelantikan.

Seandainya ada Sekda maupun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mendukung kelancaran implementasi visi, misi dan program pemerintahan gubernur-wakil gubernur terpilih, maka diberikan kewenangan untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt).

“Itu disampaikan di Kantor KPK. Silakan mem-Plt-kan Sekda, bahkan lima tahun pun boleh. Saya akan open bidding (lelang jabatan). Paling tidak setahun selesailah,” tukasnya.

Siap Bertugas 

Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Barat Suprianus Herman memastikan dirinya siap ditempatkan dimanapun.

Ia berkomitmen akan melaksanakan semua arahan Gubernur Kalbar Sutarmidji.

“Dimanapun ditempatkan, saya akan bekerja semaksimal mungkin sesuai amanah yang diberikan. Saya siap mengabdi untuk bangsa dan negara sesuai arahan dan aturan,” ungkapnya kepada Tribun, Selasa siang.

Suprianus menimpali, kebijakan perombakan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan kewenangan gubernur. Pada prinsipnya, kata Suprianus, kebijakan gubernur harus dipatuhi dan dijalankan sebaik-baiknya sesuai ketentuan berlaku.

“Intinya saya siap bekerja dimanapun sesuai arahan Gubernur sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat,” terangnya.

Disdikbud Kalbar, kata dia, akan melaksanakan program-program yang dibuat oleh Gubernur Kalbar seoptimal mungkin.

“Saran beliau (Gubernur-RED) bekerja optimal sesuai aturan berlaku. Kerja yang baik-baik. Itu arahan beliau yang wajib kami pegang dan jalankan. Arahan Pak Gubernur Kalbar juga selalu saya teruskan kepada bawahan agar bekerja seoptimal mungkin. Kerja sesuai koridor,” jelasnya.

Ia menambahkan ada beberapa inovasi yang tengah disusun oleh pihaknya dalam rangka meningkatkan segala pelayanan di bidang pendidikan.

“Inovasi sedang disusun. Nanti kami akan ceritakan atas seizin Pak Gubernur. Itu dalam rangka memberikan informasi seluas-luasnya kepada publik untuk mengetahuinya,” tukasnya.

Kesiapan juga disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Barat Manto berkomitmen untuk menaati segala kebijakan yang akan dilakukan gubernur dan wakil gubernur, termasuk rencana perombakan pejabat OPD.

“Pada prinsipnya, saya siap jika sewaktu-waktu ada kebijakan perombakan SKPD. Itu kewenangan kepala daerah yang harus kita hormati,” ujar Manto kepada Tribun.

Manto yang dilantik Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji pada Jumat (27/7) lalu mengakui bahwa belum mengetahui persis informasi terkait rencana perombakan OPD.

Namun, menurut dia itu hal yang wajar.

“Saya belum tahu persis, namun yang saya tahu ada beberapa posisi kepala SKPD yang kosong. Saat bulan puasa zaman Pak Pj Gubernur Kalbar juga sempat ada job fit terhadap para Kepala SKPD yang sudah ada. Hasil dari itu masih bersifat rahasia. Saya juga belum tahu apakah hasil job fit ditambah beberapa jabatan lowong akan membawa keputusan melakukan perombakan atau tidak,” terangnya.

Sejak menjabat Kadishub Kalbar, Manto mengatakan dirinya telah melakukan langkah konsolidasi internal Dishub Kalbar. Ia juga telah mengumpulkan seluruh kepala dinas kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat sebagai langkah konsolidasi.

“Tahapan berikutnya, sambil melaksanakan tugas rutin, saya menyempatkan diri untuk melakukan kunjungan ke beberapa dinas yang saya pandang urgen semisal ada persoalan. Jadi itu tahap yang sudah saya lakukan selama satu bulan lebih sejak dilantik,” paparnya.

Terkait ultimatum Gubernur Kalbar Sutarmidji yang akan mencopot pejabat atau pimpinan OPD yang tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, Manto menegaskan sepakat terhadap kebijakan itu.

“Itu bagus. Kita semua menginginkan Kalbar lebih maju. Oleh karena itu, aparaturnya harus lebih profesional. Pencopotan itu merupakan konsekuensi dari keinginan kita untuk menciptakan aparatur lebih profesional. Jika menurut pandangan dan penilaian pimpinan ada yang berkualifikasi dan lebih bagus menempati suatu posisi yang diduduki oleh orang sebelumnya. Tentu kita apresiasi,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengaku tengah mengevaluasi kinerja Sekda Kalbar dan kepala OPD.

Satu di antara jabatan yang dianggap Gubernur Kalbar mendesak untuk diganti adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar.

Midji menyatakan, penempatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pengalaman dan pendidikan yang sesuai untuk sebuah jabatan akan mempercepat dirnya melakukan inovasi.

Menurutnya, mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Kalbar memang belum dilakukan dalam waktu dekat ini, lantaran saat ini masih tahapan menyusun APBD 2019.

Gubernur mengatakan, setiap ASN yang ingin menduduki jabatan harus berprestasi dan dapat memberikan kinerja terbaik. Dalam menempatkan seseorang, yang dilihat pertama kali adalah kinerjanya.

“Kalau saya memandang siapa yang punya prestasi. Kita akan tuntut kepala dinasnya untuk berinovasi,” tambahnya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini juga berjanji tak akan diskriminasi menggunakan Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA). Penempatan pejabat yang ia terapkan berdasarkan kinerja dan kemampuan yang dimiliki ASN.

“Dalam penempatan saya memandang siapa yang punya prestasi. Buktinya pendidikan gratis untuk semuanya yang sekolah dinegeri. Sekolah swasta nanti yang betul-betul tidak mampu kita lihat kemampuan anggaran untuk memberi mereka beasiswa,” katanya.

Ia kembali menegaskan tak akan diskriminasi dalam penempatan pejabat. Demikian dalam pembangunan Kalbar nantinya, Midji berkomitmen tak melakukan diskriminasi. “Agama, suku dan sebagainya itu urusan masing-masing,” janjinya.

Midji mewanti-wanti pejabat di jajaran Pemprov Kalbar agar memahami tugas pokok dan fungsinya. Kemudian, meletakkan diri pada tugas pokok dan fungsi sebagai ASN.

“ASN jangan ikut berpolitik, kalau bisa netral aja. ASN itu netral. Kalau pun mau mendukung seseorang, jangan terang terangan,” ucapnya.

Sumber:  pontianak.tribunnews.com

Posted by: Admin Transformasinews.com