SK GUBERNUR 310 TAHUN 2013 “PATUT DIDUGA DOKUMEN PALSU”

  • UNTUK SELAMATKAN PELAKU LAIN DUGAAN KORUPSI DANA HIBAH 2013
  • BERTENTANGAN DENGAN AUDIT KERUGIAN NEGARA NO 51 TAHUN 2016
  • TERINDIKASI DI BUAT SETELAH DANA HIBAH DI GELONTORKAN
ilustrasi dana hibah/net

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Perkara dugaan korupsi dana hibah pada APBD Sumsel 2013 sampai saat ini belum tuntas karena Kejaksaan Agung sampai saat ini belum menetapkan tersangka lain walaupun sudah dinyatakan oleh Jampidsus “Adi Toegarisman” akan segera menetapkan tersangka lain.

Fakta persidangan terhadap dua tersangka sebelumnya mengungkap adanya alat bukti yang diduga merupakan rekayasa untuk menutupi peran calon tersangka lain. Alat bukti yang diduga rekayasa tersebut adalah SK Gubernur No. 310 tertanggal 20 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi.

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 310/KPTS/KESBANGPOL/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Penerima Bantuan Dana Hibah Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Tahun Anggaran 2013 bertentangan dengan audit No. 51 tahun 2016.

Audit No. 51 tahun 2016 menjelaskan unsur penyimpangan,  a. Pihak – pihak terkait 1) “Sdr Alex Noerdin” selanjutnya disebut sdr Alex “selaku Gubernur Provinsi Sumatera Selatan : a) Tidak menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan dana hibah.

Akibatnya SKPD-SKPD yang tidak melakukan evaluasi verifikasi dan berkoordinasi dengan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan seperti Biro Kesra, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Biro Humas dan Protokol, Biro Umum dan Perlengkapan terhadap Ormas/LSM yang mengajukan permohonan bantuan Hibah dapat dinyatakan melakukan pelanggaran wewenang.

Karena keberadaan Ormas, LSM, Orsospol, Organisasi Sosial dan Organisasi Profesi telah memenuhi persyaratan atau tidak atau minimal terdaftar di Kesbangpol karena secara Hukum yang mempunyai Otoritas membina, memfasilitasi permohonan bantuan dan  mengontrol seluruh Ormas, Lsm, Orsospol, Organisasi Sosial dan Organisasi Profesi Provinsi Sumatera Selatan adalah Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan.

Diduga untuk menyelamatkan SKPD yang berpotensi melanggar wewenang tersebut maka di terbitkanlah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 310/KPTS/KESBANGPOL/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi yang bertentangan dengan audit No. 51 tahun 2016 yang merupakan alat bukti utama dugaan korupsi dana hibah Sumsel 2013.

Pada kesaksianya di Persidangan kedua terdakwa dugaan korupsi dana hibah 2013, Gubernur Sumatera Selatan mengakui menandatangani SK 310 tersebut. Berdasarkan nomor surat dapat di pastikan surat tersebut berasal dari Kesbangpol Sumsel namun penelusuran ke Biro Hukum Pemprov Sumsel dinyatakan surat tersebut tidak ada di register Biro Hukum, lalu siapa yang mengajukannya ????.

Hal lain yang menungkap adalah, Jaksa penuntut Umum (JPU) dalam Surat Dakwaannya menyebutkan Kepala Kesbangpol melakukan verifikasi secara administrasi terhadap proposal dari calon penerima hibah untuk di berikan bantuan hibah sebanyak 365 LSM/ormas melalui surat Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Nomor 800/84/BAN. KESBANGPOL/2013 tanggal 31 Januari 2013 di tujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan dengan nilai total sebesar Rp.29.900.000.000,-

Namun nyatanya SK Gubernur Nomor : 96/KPTS/BPKAD/2013 tentang daftar 365 LSM/Ormas penerima dana hibah Provinsi Sumatera Selatan mendahului SK Kaban Kesbangpol tersebut. Terlihat dari SK tersebut tertanggal 21 Januari 2013 atau di tetapkan sebelum usulan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Nomor 800/84/BAN. KESBANGPOL/2013 tanggal 31 Januari 2013.

Hakim Agung “Artidjo Alkostar” membatalkan putusan Hakim Tipikor  PN Palembang dan putusan PT Sumsel pada sidang Kasasi  di Mahkamah Agung pada perkara dugaan korupsi dana hibah Sumsel 2013 yang menghukum 4 tahun 6 bulan terdakwa Kaban Kesbangpol Sumsel  karena mencium  aroma konsfirasi di dalamnya.

OPINI: Redaksi

Posted by: Admin