Setop Penyelewengan Program Dana Desa

JAKSA AGUNG/MI

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. KEJAKSAAN Agung dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sepakat melakukan pendampingan terkait dengan program dana desa agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Jaksa Agung HM Prasetyo seusai melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi dan Ketua Satgas Dana Desa Bibit Samad Rianto di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.

“Tentunya program dana desa ini sangat penting terutama untuk meningkatkan kese­jahteraan masyarakat desa dan memeratakan pembangunan. Dengan keberhasilan program ini, secara akumulatif nantinya akan membuat kesejahteraan masyarakat dan bangsa lebih cepat terwujud,” ujar Prasetyo.

Jajaran Korps Adhyaksa rencananya akan menggelar penyuluhan secara serentak kepada para kepala desa di penjuru Tanah Air hari ini. Kegiatan itu dilakukan di kantor kejaksaan negeri bersama bupati dan wali kota setempat.

Prasetyo menuturkan pi­haknya bakal memberikan pemahaman kepada seluruh kades mengenai hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, tidak dilakukan, dan hal lain yang wajib dihindari agar dana desa yang dikucurkan pemerintah tepat sasaran dan mampu dikelola dengan baik.

“Serta bisa dipergunakan sesuai kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat desa, antara lain menyangkut infrastruktur dan pengelolaan akses kepada kebutuhan dasar masyarakat, yaitu masalah kelistrikan, air bersih, juga pendidikan anak usia dini (PAUD),” katanya.

Prasetyo mengingatkan ja­ngan coba-coba melakukan penyimpangan terhadap dana desa. Ada beberapa hal yang menyebabkan penyimpangan, yakni minimnya pemahaman mengenai bagaimana pertanggungjawaban, persoalan manajemen, transparansi, dan ketiadaan pelibatan masyarakat.

Kejaksaan pun mengusulkan agar penyaluran dana desa bisa dilakukan melalui Himbara (Himpunan Bank-Bank Milik Negara), seperti BRI dan BNI, termasuk memberdayakan peran camat yang sejalan dengan PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa.

“Kalau selama ini dana desa disalurkan melalui rekening kas umum negara dari Kementerian Keuangan ke rekening kas umum daerah di kabupaten/kota, baru diteruskan ke rekening kas desa, kita saran­kan bagaimana jika rekening kas umum negara melalui Himbara,” imbuhnya.

Libatkan LSM
Bibit Samad Rianto membeberkan Satgas Dana Desa memiliki dua tugas utama. Pertama, melihat permasalahan dari sisi regulasi, teknis, manajemen, dan penyalahgunaan. Jika akar persoalan sudah ditemukan, satgas akan melakukan pembenahan secara keseluruhan dan mendasar.

“Kedua, kita akan menangani yang (persoalan) muncul-muncul ke permukaan. Satgas akan care dan melibatkan petugasnya ke daerah. Peran masyarakat akan kita galakkan secara bersama-sama, termasuk LSM yang ikut mengawasi dan masyarakat pada umumnya,” pungkas dia.

Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi menambahkan pertemuan itu bakal ditindaklanjuti dengan nota kesepaham­an atau bentuk lain yang intinya perlu dikedepankan koordinasi.

“Program nasional harus kita kawal bersama agar tujuan dana desa, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, bisa kita jamin dan bisa kita tingkatkan efektivitasnya.”

Sumber: Mediaindonesia.com  (P-4)

Posted by: Admin Transformasinews.com