Setelah Lebaran MAKI PRAPID Ke-IX Korupsi Hibah Sumsel 2013

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Ibarat lagu dangdut 3 (tiga) kali lebaran abang Toyib tak pulang – pulang seperti itulah perkara korupsi dana hibah Sumsel di umpamakan. Tahun ke 4 (empat) sejak BPK keluarkan audit 51 desember 2016 namun belum ada TSK baru berdasarkan audit tersebut.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Perwakilan Sumbagsel melalui siaran persnya (04/05/20) akan mendesak Kejagung menetapkan tersangka lain Korupsi Hibah Sumsel. “Kami selaku bagian dari masyarakat anti korupsi merasa kecewa dengan kinerja Kejagung yang terkesan lelet dalam pengungkapan perkara korupsi hibah sumsel 2013”, ucap Deputy MAKI Sumsel Ir. Feri Kurniawan.

“Putusan dua terdakwa yang telah berkekuatan hukum tetap harusnya menjadi acuan Kejagung dalam penetapan tersangka lain, itu makna dari alat bukti untuk pemberkasan perkara lain”, ucap Feri selanjutnya.

“Saya akan meminta dan memohon kepada koordinator MAKI, Mas Boyamin Saiman Prapid kembali untuk kejelasan sampai dimana perkara korupsi hibah Sumsel ini”, ucap Feri selanjutnya.

“Jangan kami di beri PHP dengan angin surga menunggu audit terbaru sementara audit yang lama saja belum tuntas”, dinyatakan Feri dengan nada lesu dan memelas.

“Kalau tidak sanggup dengan alasan apapun maka lebih baik kasus ini di tutup dengan pers liris Kejagung agar kami tidak berharap dengan PHP”, pungkas Feri.

Audit no. 51 Desember 2016 menjadi tolak ukur Kejagung dalam perkara hibah Sumsel. Apakah mampu mewujudkan perintah audit tersebut atau tetap seperti selama ini “lelet dan mangkrak”.

Didalam audit tersebut jelas di sebutkan peran dari Gubernur Sumsel dan Skertaris Daerah Sumsel. Tidak patuh dengan evaluasi mendagri dan TAPD yang di ketuai Sekda Prov Sumsel lalai memberikan pendapat untuk APBD 2013.

Termasuk peran anggota TAPD lainya yang bertanggung jawab secara kolektif dan kolegial. Suatu ketidak adilan bagi Laonma Pasindak Lumban Tobing karena bertanggung jawab sendiri selaku anggota TAPD.

Belum lagi para anggota DPRD Sumsel yang patut diduga menerima cash back dana hibah aspirasi DPRD Sumsel serta SKPD yang diduga menyalurkan dana hibah karena kepentingan politis dan melanggar Permendagri No. 32 tahun 2011.

Serta organisasi kemasyarakatan yang tidak layak menerima tapi di berikan dana hibah seperti Forum P3N dan banyak organisasi kemasyarakatan lainya.

Entah kenapa Kejagung seakan enggan lanjutkan perkara hibah Sumsel seakan menjadi tabu bila melanjutkan perkara korupsi tersebut.

Masyarakat semakin apatis dengan pemberantasan korupsi karena banyaknya putusan bebas dan peringanan hukuman bagi koruptor.

Apalagi kasus – kasus besar banyak yang mangkrak di KPK dan Kejagung hingga kepercayaan publik terhadap supremasi hukum seakan pupus sudah. Demikian rilis tersebut  dikirim keredaksi transformasinews.com melalui WhatsApp  [08:37, 5/5/2020] Feri Kurniawan: Deputy MAKI Sumbagsel.

Editor : A.Aroni

Posted by: Admin