Saksi Ahli: Perkara Kredit Modal Kerja di Bank Sumsel Babel Masuk Perdata

Saksi ahli Aad Rusyad Nurdin memberikan keterangan. (foto-ferdinand/koransn)

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Ahli Hukum Pidana Perbankan, Aad Rusyad Nurdin yang juga Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Senin (6/1/2019) memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam sidang dugaan korupsi kredit modal kerja Bank Sumsel Babel (BSB) dengan terdakwa Augustinus Judianto di Pengadilan Tipikor Kelas I A Palembang.

Dalam persidangan, Aad Rusyad Nurdin yang dihadirkan sebagai saksi ahli yang meringankan (adecart) untuk terdakwa Augustinus Judianto selaku Komisaris PT Gatramas Internusa ini mengungkapkan, dalam dugaan kasus ini tentunya dilakukan penandatangan perjanjian kontrak kredit antara Bank Sumsel Babel dan PT Gatramas Internusa, sehingga jika terjadi pelanggaran kesepakatan perjanjian tersebut maka masuk dalam ranah perdata.

“Pada dugaan kasus ini kan ada pelanggaran kontrak perjanjian kredit yang dilakukan PT Gatramas Internusa karena adanya pengalihan rekening bank, hal ini sebenarnya merupakan perdata. Sebab yang dilanggar kan hanyalah perjanjian kreditnya,” terangnya.

Masih dikatakannya, sedangkan untuk angsuran kredit yang macet dan perusahaan penerima kredit pailit maka pihak bank tentunya dapat melakukan lelang terhadap agunan yang sebelumnya telah dijaminkan, walaupun ketika dilelang nilai agunannya terjadi penurunan.

“Pada perkara ini kan nilai agunan yang dijaminkan PT Gatramas Internusa terjadi penurunan harga saat dilelangkan pihak bank. Hal tersebut terjadi, karena nilai harga agunan terjadi penurunan harga, sebab setiap agunan tentunya nilainya terus berkurang seiring waktu berjalan. Tetapi dalam terori perbangkan, pihak bank kan tidak mau mengalami rugi meskipun pada kenyataannya perusahaan penerima kredit telah pailit,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakannya, sementara dalam tahap pengajuan kredit, pihak Bank Sumsel Babel dalam hal ini selaku pemberi kredit kepada PT Gatramas Internusa dapat memungkinkan bisa dijerat pidana perbankan, apabila unsur-unsur pidananya terpenuhi.

“Sebelum kredit diberikan kepada PT Gatramas Internusa, pihak bank tentunya lebih dulu melakukan tahapan-tahapan penelitian apakah layak PT Gatramas Internusa menerima kredit ini. Nah, dalam tahapan-tahapan ini jika ada unsur pelanggaran peraturan dan perundang-undangan perbankan, tentunya pihak Bank Sumsel Babel selaku pemberi kredit memungkinkan bisa dijerat pidana perbankan,” ungkapnya.

Masih dikatakannya, namun dalam penerapan pidana perbankan tersebut, tentunya subyek hukumnya hanya diperuntukan kepada orang-orang tertentu saja.

“Misalnya seperti Direksi dan pegawai bank saja. Yang dimaksud pegawai bank ini, yakni bagian analisnya. Sebab memungkinkan, dalam tahapan survei dan penelitian kepada calon penerima kredit, pegawai analis bank melakukan kekeliruan,” terangnya.

Lebih jauh dijelaskannya, kekeliruan bagian analis tersebut memungkinkan bisa terjadi dalam survei dan penelitian yang dilakukan kepada calon penerima kredit, diantaranya seperti, saat menilai karakter dan latar belakang calon peminjam kredit atau nasabah, kemudian ketika menilai apakah calon peminjam kredit ini memiliki kemampuan membayar angsuran kredit, serta disaat menilai apakah calon peminjam kredit memiliki modal usaha yang cukup.

“Nah, tahapan tersebutlah yang diteliti petugas analis bank. Apabila dari hasil pemelitian itu pihak bank meyakini calon peminjam kredit layak, barulah masuk kepada agunan atau jaminan. Jadi, untuk agunan merupakan hal kedua dari tahapan-tahapan hasil survei dan penelitian. Sebab yang utamanya yakni pihak bank harus menyakini dulu jika pengaju kredit layak mendapatkan kredit. Untuk keputusan layak atau tidak layak ini, ada pada pihak bank dalam hal ini Bank Sumsel Babel,” paparnya.

Lebih jauh dijelaskannya, jika dalam peraturan perbankan untuk pinjaman kredit modal kerja sebenarnya memang memiliki ciri khas yang berbeda dengan pinjaman kredit lainnya.

“Dimana debitur atau peminjam kredit modal kerja ini, dalam membayarkan angsuran kredit bisa membayarkan bunga kredit lebih dulu. Sedangkan untuk pokok hutang dibayarkan diakhirnya. Hal tersebut dikarenakan dalam persyaratan pengajuan kredit, pihak pengaju kredit melampirkan kontrak pekerjaan proyek yang sedang dikerjakan,” pungkasnya.

Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum terdakwa Augustinus Judianto juga menghadirkan dua saksi meringankan. Kedua saksi tersebut, yakni Fikri selaku pegawai bagian akunting PT Gatramas Internusa, dan saksi Fransiskus Setiawan selaku menager keuangan PT Gatramas Internusa.

Saat di persidangan saksi Fikri mengungkapan, jika pekerjaanya sebagai pegawai bagian akunting di PT Gatramas Internusa hanya menginput data transaksi keuangan ke komputer kantor.

“Data transaksi keuangan yang masuk ke perusahaan ini saya input ke komputer berdasarkan berkas bukti pembayaran hasil pekerjaan proyek yang dilakukan PT Gatramas Internusa, misalnya seperti pembayaran atas pekerjaan proyek di PT Pusri Palembang. Selain itu, saya juga menginput data berdasarkan bukti transfer rekening bank dan invoice,” terangnya.

Masih dikatakan saksi Fikri, dalam pekerjaannya tersebut dirinya juga menginput uang pengeluaran perusahaan yang diantaranya pembayaran bunga pinjaman kredit ke Bank Sumsel Babel.

“Untuk pembayaran bunga pinjaman kredit ini dilakukan secara bertahap, kalau totalnya sekitar Rp 4 miliar lebih. Semua pekerjaan tersebut saya kerjakan sesuai arahan dari Direktur PT Gatramas Internusa, yakni Pak Hery Gunawan yang telah meninggal dunia,” ungkapnya.

Sedangkan saksi Fransiskus Setiawan mengungkapkan hal yang sama. Jika dalam melakukan pekerjannya sebagai menager keuangan PT Gatramas Internusa dilakukannya sesuai arahan Direktur PT Gatramas Internusa, Hery Gunawan, bukan arahan terdakwa Augustinus Judianto selaku Komisaris PT Gatramas Internusa.

“Bahkan dalam pengajuan kredit ke Bank Sumsel Babel ini, saya disuruh Direktur PT Gatramas Internusa, Hery Gunawan membuat proposal. Setelah itu, dalam proposal tersebut dilampirkan berkas persyarakat seperti laporan keuangan perusahaan, foto copy invoice pembelian mesin bor minyak, sertifikat tanah dan sejumlah berkas perusahaan lainnya. Semua berkas ini saya dapatkan dari Hery Gunawan selaku direktur, yang kemudian saya

lampirkan di proposal yang saya buat,” ungkap saksi Fransiskus Setiawan.

Setelah mendengarkan keterangan para saksi di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis Hakim, Erma Suharti SH MH menutup sidang dan akan kembali membuka persidangan Senin depan.

“Sidang dengan ini ditutup dan akan kembali dibuka Senin 13 Januari 2020 mendatang, dengan agenda keterangan tiga orang saksi meringankan dari terdakwa dan kuasa hukumnya,” tutup Ketua Majelis Hakim.

Sumber: koransn.com (ded)

Posted by: Admin