Regenerasi Petani Menuju Kedaulatan Negeri

ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. MENDEKATI momentum peringatan Hari Pangan Sedunia yang akan berlangsung di Kalimantan Barat pada 19-22 Oktober mendatang, pemerintah kembali diingatkan pada cita-cita menuju kedaulatan pangan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045.

Itu sesuai tema yang diusung, yakni Menggerakkan generasi muda dalam membangun pertanian menuju Indonesia lumbung pangan dunia. Impiannya, Ibu Pertiwi bukan hanya mampu menyediakan pangan dengan harga terjangkau, melainkan juga berkontribusi terhadap dunia.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Pertanian (Kementan) Momon Rusmoni mengatakan, salah satu faktor utama yang sangat menentukan, yaitu SDM. Tanpa regenerasi petani, mustahil harapan tersebut dapat terwujud.

Berdasarkan data sensus pertanian pada 2003-2013, terjadi penurunan jumlah rumah tangga petani sebanyak 500 ribu per tahun. Ditambah lagi, masih minimnya pengetahuan serta keahlian petani, terutama terkait teknologi.

“Ke depan, kami menyiapkan tenaga pertanian yang punya keahlian dalam mengelola alsintan (alat dan mesin pertanian). Dengan demikian, kekurangan tenaga kerja saat ini bisa digantikan oleh tenaga profesional,” ujarnya saat dihubungi Media , Kamis (12/10).

Ia pun menyadari dunia pendidikan memiliki peran krusial, khususnya dalam menciptakan tenaga pertanian yang profesional. Karena itu, Kementan berencana melakukan transformasi pendidikan vokasi pertanian dari SMK Pertanian dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) ke politeknik.

Dari total enam STPP yang berlokasi di Bogor, Medan, Magelang, Malang, Gowa, dan Manokwari, menurut Momon, nanti berubah menjadi tujuh politeknik pada tahun depan. Khusus bagi STPP Magelang akan dilakukan pemekaran menjadi dua politeknik di Magelang dan Yogyakarta.

Status tiga SMK Pertanian di Sembawa (Sumatra Selatan), Banjarbaru (Kalimantan Selatan), dan Kupang (Nusa Tenggara Timur) ditargetkan meningkat menjadi politeknik pada 2019. Pasalnya, ada beberapa hal yang masih dipersiapkan seperti rasio dosen dan mahasiswa.

“Yang jelas kami sudah menyiapkan anggaran, baik dari APBN maupun APBN-P, sebagai wujud komitmen dalam upaya mencetak SDM berkualitas dan profesional di bidang pertanian,” tukasnya.

Namun, tak dimungkiri, tidak mudah menarik minat generasi muda agar mau berkecimpung memajukan sektor pertanian. Apalagi, pekerjaan di sektor teknologi informasi dinilai lebih menjanjikan ketimbang menjadi petani.

Untuk mewujudkan Indonesia berkedaulatan pangan apalagi menjadi lumbung pangan dunia tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itulah sejumlah kendala yang perlu ditangani, baik pemerintah maupun stakeholder terkait, termasuk dunia pendidikan.

Diseminasi teknologi

Guna menyiasati munculnya paradigma tersebut, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Sosialisasi terus dilakukan, antara lain dengan membentuk kelompok tani di hampir semua desa yang tersebar hingga seluruh pelosok Indonesia.

“Dari aspek penyuluhan sudah kami kembangkan. Selain memfasilitasi kelompok tani muda dan wanita dengan lahan seluas 2 hektare, harapannya litbang dan lembaga pendidikan juga bisa melakukan diseminasi teknologi,” ungkap Momon.

Baginya, persoalan paradigma yang masih menganggap remeh pekerjaan petani harus segera dihilangkan. Soalnya, dengan menjadi petani yang memiliki pengetahuan dan melek teknologi hampir dipastikan mampu mengolah potensi pertanian menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Di sisi lain, Ekologis Institut Pertanian Bogor Damayanti Buchori menilai perubahan paradigma pertanian berarti harus berpihak pada petani kecil. Pengetahuan yang telah dimiliki petani harus diimbangi dengan adanya bantuan untuk memperkuat jaringan, kelembagaan, serta ketersediaan modal.

“Intinya, masalah pertanian di Indonesia sebetulnya tentang teknologi, kebijakan, dan institusi. Memang teknologi masih ada yang perlu diperbaiki, tapi saat ini yang urgent, yaitu isu kebijakan dan kelembagaan,” tutur dia.

Strategi lain, yaitu pemerintah juga bisa membuat kebijakan yang meringankan bunga bagi petani apabila menggunakan pinjaman modal dari bank. Selain itu, diperlukan asuransi pertanian sehingga sewaktu-waktu terserang hama, petani tidak lantas terpuruk karena kehabisan modal.
Perluasan akses pasar juga sangat dibutuhkan. Terlebih Indonesia ingin menjadi lumbung pangan dunia, menurut Damayanti, mulai sekarang harus mulai membuka jaringan petani ke tingkat internasional disertai peningkatan kualitas produk pertanian yang dihasilkan di atas lahan Bumi Pertiwi.

“Ini semua bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah. Seluruh stakeholder terkait juga bisa turut membantu di berbagai titik intervensi yang berbeda,” pungkasnya.

Sumber: Mediaindonesia.com (S-4)

Posted by: Admin Transformasinews.com