Putusan Mahkamah Konstitusi Jadi Bukti Baru Terpidana Tobing di Sidang PK Korupsi Hibah Sumsel 2013

Tobing (kemeja biru berkacamata) usai sidang PK. (foto-dedy/koransn)

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG –  Sidang permohonan peninjauan kembali (PK) terpidana kasus dugaan korupsi dana hibah Sumsel tahun 2013, Laonma PL Tobing (Mantan Kepala BPKAD Sumsel), Kamis (28/11/2019) digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.

Dalam persidangan tersebut, Tobing selaku pemohon PK atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang telah memberatkan hukumanya menjadi 7 tahun dan 6 bulan penjara melalui kuasa hukumnya, DR Maruarar Siahaan SH didampingi Ir Ronald Siahaan SH mengajukan alat bukti baru atau novum berupa surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70 Tahun 2013.

Selain itu, di persidangan kuasa hukum pemohon Tobing juga membacakan memori permohonan PK.

DR Maruarar Siahaan SH didampingi Ir Ronald Siahaan SH selaku kuasa hukum Tobing saat membacakan memori permohonan PK mengatakan, dalam tingkat kasasi MA telah memutuskan Tobing dengan pidana 7 tahun 6 bulan penjara. Dimana putusan ini lebih berat dari putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang sebelumnya memutus terdakwa Tobing dengan pidana penjara 5 tahun.

“Atas dasar itu, Tobing menolak Kasasi MA dan mengajukan PK terkait putusan itu. Dan kamipun mengajukan alat bukti baru atau novum berupa surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70 Tahun 2013,” tegasnya.

Diungkapkannya, dalam putusan MK tersebut diketahui ada pihak lainnya yang berwenang dalam anggaran hibah atau Bansos.

“Untuk itu, Tobing dalam perkara ini dianiayai secara bathin hingga keterangan saksi di bawah sumpah saat di persidangan lalu diduga palsu. Bukan hanya itu Tobing juga dijadikan ‘kambing hitam’ atas proses penetapan dan pencairan APBD dana hibah atau Bansos,” terangnya.

Dilanjutkannya, dalam dugaan kasus ini Tobing pun dijadikan tumbal dengan menggeser tanggungjawab melalui pemberian keterangan yang diduga palsu, diduga direkayasa dan diduga dikendalikan.

“Sebab justru orang-orang yang diduga terlibat dalam dugaan kasus ini hingga kini masih berkeliaran di luar. Dari itulah tidak wajar jika hanya Tobing yang dikenakan dalam perkara ini, padahal fakta persidangan Tobing tidak melakukan permintaan uang, memeras dan mendapat keuntungan. Dan kami juga meminta kiranya dalam menegakan hukum pemberantasan korupsi harus berdasarkan Konvensi PBB Tentang Anti Korupsi yang membawa aspek kepastian hukum, serta mengembalikan kerugian negara,” jelasnya.

Untuk itu lanjutnya, kiranya Mahkamah Agung berkenan menerima pemohonan Peninjauan Kembali (PK) ini, dan membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung.

“Kemudian kiranya Mahkamah Agung menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, lalu membebaskan pemohon PK dari seluruh dakwaan penuntut umum serta memerintahkan agar pemohon PK dibebaskan dari penjara,” tandasnya.

Usai mendengarkan pembacaan memori permohonan PK, Ketua Majelis Hakim, Hadi Prasetyo SH MH menunda sidang hingga Kamis 5 Desember 2019 mendatang.

“Dengan telah dibacakannya memori permohonan PK ini oleh kuasa hukum, maka pada sidang Kamis depan kita hanya melakukan penandatangan berita acara saja. Untuk itu sidang ditutup dan dibuka kembali Kamis depan,” tutup Hakim.

Sementara itu, Laonma PL Tobing usai persidangan mengungkapkan, dengan telah digelarnya persidangan PK tersebut dirinya hanya berharap Hakim Mahkamah Agung dapat membebaskan dirinya dari penjara.

“Harapan saya bisa keluar secepatnya, sebab sudah 2 tahun 8 bulan saya ditahan dan itu cukup lama. Jadi saya meminta keadilan agar saya dapat keluar dan berkumpul dengan keluarga,” ungkpanya.

Masih dikatakannya, sedangkan terkait perkembangan dugaan kasus tersebut yang masih ditangani oleh pihak kejaksaan. Dirinya mengaku jika semuanya diserahkannya kepada penegak hukum.

“Tidak ada dendam di hati saya, dan semuanya saya serahkan ke penegak hukum apakan mau diproses ya silahkan, kalau tidak ya terserah. Namun yang jelas apa yang telah diperbuat harus dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Sumber: koransn.com (ded)

Posted by :Admin