PINJAMAN SMI MUSI BANYUASIN UNTUK INPRASTRUKTUR DIDUGA SEUMUR JAGUNG

-Beban hutang SMI dibayar pada masa jabatan Kepala daerah

-Jaminan Pemeliharaan hanya 6 bulan

-Beban pembayaran hutang diduga mencapai Rp. 160 milyar pertahun bebani APBD

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan peminjaman dana kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai proyek infrastruktur. Dimana pengembalian pinjaman selama masa jabatan Kepala Daerah.  

Pemkab Muba meminjam kurang lebih Rp. 450 miliar kepada PT SMI. Dan sebelum persetujuan pinjaman telah dilakukan analisa dan pengujian terhadap usulan dana pinjaman dan akhirnya disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkeu.

Pinjaman tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan disetujui langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo setelah melalui proses yang panjang. Dua hari menjelang cuti untuk mengikuti Pilgub Sumsel 2018, Bupati Muba dan Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI menandatangani Perjanjian Pembiayaan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan.

Pada perjanjian itu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyetujui pemohonan pinjaman yang diajukan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Kabupaten Muba sebesar Rp.450 miliar.

Namun apakah peminjaman dana ini sudah tepat dan bukan semata-mata hanya meninggalkan hutang yang dibayar sebelum masa jabatan berakhir. Simak pernyataan Bupati Muba Dody Reza “Perbaikannya tidak bisa sekaligus, hanya parsial saja. Satu ruas diperbaiki tahun ini, ruas lain tahun berikutnya. Saat memperbaiki ruas tersebut, jalan yang diperbaiki tahun lalu kembali rusak. Dengan memanfaatkan dana PT SMI perbaikan tersebut bisa dilaksanakan pada tahun yang sama,” ucap Dody Reza kepada awak media kala itu.

Pernyataan Dody Reza berpotensi tumpang tindih anggaran karena perbaikan badan jalan dapat dilakukan kembali pada tahun berikutnya pada ruas yang sama. Kontraktor pelaksana tidak perlu khawatir dengan kondisi badan jalan yang rusak setelah pembangunan karena akan dianggarkan kembali untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Simak pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang diduga menggunakan dana pinjaman SMI.   Pembangunan Jalan Sukarami-Simpang Sari-Tanah Abang-Saud-Simpang Selabu-Dawas – Berlian Makmur (C2) yang melintasi 5 (lima) kecamatan yakni Sekayu, Lawang Wetan, Batang Hari Leko, Keluang, dan Sungai Lilin.

Jalan dengan panjang 70,56 km tersebut kini mengalami kerusakan disebabkan amblas, padahal telah menyedot anggaran hingga ratusan miliar.

Menurut informasi pihak PUPR Kabupaten Muba, jalan hampir terputus bukan karena kurang besi penyangga atau lemahnya susunan batu, namun itu disebabkan oleh faktor alam.

Ironisnya, Pemerintah Kabupaten Muba baru usai meresmikan infrastuktur jalan tersebut pada tanggal 5 April 2019 lalu, dengan jalan sepanjang 66,3 kilometer yang menelan dana Rp.118 miliar.

Selain itu, ada dugaan panjang ruas jalan yang dikerjakan diduga  tidak sesuai volume kontrak, dengan rincian pengerjaan aspal hotmix di sepanjang jalan 32 kilometer dan cor beton 27 kilometer. Jika ditotalkan sepanjang jalan 59 km saja, bukan 66,3 km yang diresmikan oleh Bupati ataupun direncanakan 70,56 km yang diinfokan kepada  publik.

Dikatakan warga, bahwa ada jalan yang diduga tidak dikerjakan yaitu ruas jalan melalui Desa Saud dan Desa Selabu. Selanjutnya ruas jalan yang melalui desa Dawas sampai jalan Desa Berlian Makmur yang patut diduga hanya dikerjakan pelebaran jalan saja tanpa pengaspalan. 

“Katanya menghabiskan Rp.120 miliar itu digunakan untuk pelebaran dan pengaspalan sepanjang 70 km lebih, ternyata tidak seperti itu faktanya,” ujar masyarakat yang sering melintas jalan tersebut.

Kemudian jalan yang diresmikan Rabu (18/12/2019) oleh Bupati Muba Dodi Reza pada ruas Jalan dari Jembatan Lalan (P11) Menuju Desa Mekar Jadi (B2) Sampai Simpang Jalan Negara dengan anggaran hamper Rp. 70 milyar dengan metode perkerasan badan jalan patut diduga kemahalan harga. Dan kondisi badan jalan saat ini sudah mengalami kerusakan di beberapa titk yang diduga karena kesalahan perencanaan dan pelaksanaan yang patut diduga tidak sesuai speks.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumbagsel dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berencana melakukan investigasi ke lokasi pelaksanaan proyek guna menginventarisir penyebab kerusakan infrastruktur yang di biayai dengan pinjaman SMI tersebut.

Dinyatakan oleh MAKI Sumbagsel, “Insya Allah kami akan tinjau langan dengan tim Kajati Sumsel untuk menginventarisir pelaksanaan proyek yang di biayai oleh pinjaman SMI dan bila ada temuan yang berpotensi merugikan Negara akan kita lanjuti secara hukum”, ujar Deputy MAKI Sumbagsel “Feri”. (Tim Redaksi)

Posted by: Admim