Persekongkolan Pengadaan Barang/jasa Diduga Terjadi Di Ogan Ilir

PPK Disperidag dan UKM serta Dinas PUPR Terindikasi Tidak Menjaga Kerahasian HPS

TRANSFORMASINEWS.COM, INDRALAYA – Tahap Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia dimulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi penyusunan spesifikasi teknis/KAK, penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB), pemaketan pengadaan barang/jasa, konsolidasi pengadaan barang/jasa, dan penyusunan biaya pendukung.

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia oleh PPK meliputi kegiatan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan/atau menetapkan uang muka, Jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga. Sedangkan Pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas lima paket pekeijaan pada dua OPD diketahui bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan Revitalisasi Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Desa Tanjung Dayang RAB kegiatan Revitalisasi IKM Desa Tanjung Dayang dibuat oleh Konsultan Perencana. PPK menggunakan RAB pekerjaan tersebut sebagai HPS.

Standar harga yang digunakan Konsultan Perencana dalam menyusun RAB adalah standar harga dari Kabupaten Ogan Ilir dan hasil survei dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pelelangan pekerjaan Revitalisasi Sentra IKM Desa Tanjung Dayang diumumkan di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 16 s.d. 22 Mei 2018. Masa upload dokumen penawaran pada tanggal 22 s.d. 24 Mei 2018. Nilai pagu anggaran dan Nilai HPS atas paket pekeijaan ini sebesar Rp.3.004.336.000,00.

Proses penawaran lelang ini diikuti oleh 3 penyedia yaitu PT LKS, PT KPL dan PT BSM Pengumuman PT LKS sebagai calon pemenang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2018 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 027/0 lO/E-Llng.lAThp-II/ULP-1/2018.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pengadaan diketahui bahwa Adanya Kesamaan Nilai-nilai Item Pekeijaan pada HPS dan Penawaran Hasil pengujian atas perbandingan antara HPS dan RAB penawaran dari penyedia ditemukan adanya perbedaan tipis nilai penawaran dan/atau adanya kesamaan nilai antar item-item pekeijaan HPS dengan masing-masing penyedia.

Penggunaan IP Address yang sama, Pemeriksaan lebih lanjut atas data h\story log SPSE, IP Address yang digunakan oleh para penyedia ketika masuk (login) ke alamat website LPSE www, lose, osanilirkab. so. id. ditemukan adanya kesamaan IP Address yang digunakan.

Pembangunan Pasar Lokal Tradisional Kelurahan Tanjung Batu RAB kegiatan Pembangunan Pasar Lokal Tradisional Kelurahan Tanjung Batu dibuat oleh Konsultan Perencana. PPK menggunakan RAB pekerjaan tersebut sebagai HPS.

Standar harga yang digunakan Konsultan Perencana dalam menyusun RAB adalah standar harga dari Kabupaten Ogan Ilir dan hasil survei dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pelelangan atas pekerjaan Pembangunan Pasar Lokal Tradisional Kelurahan Tanjung Batu diumumkan di SPSE Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 23 s.d. 28 Mei 2018. Masa upload dokumen penawaran pada tanggal 26 s.d. 31 Mei 2018.

Nilai pagu anggaran atas paket pekeijaan ini sebesar Rp.l.165.067.000,00. Nilai HPS yang ditetapkan untuk paket pekerjaan ini sebesar Rp.l. 164.900.000,00. Proses penawaran lelang ini diikuti oleh 3 penyedia yaitu CV APr, CV PKa dan CV TPI. Pengumuman CV APr sebagai calon pemenang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2018 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 027/010/ELlng. in’hp-IV/ULP-1/2018.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pengadaan diketahui bahwa Adanya Kesamaan Nilai-nilai Item Pekeijaan pada HPS dan Penawaran Hasil pengujian atas perbandingan antara HPS dan RAB penawaran dari penyedia ditemukan adanya perbedaan tipis nilai penawaran dan/atau adanya kesamaan nilai antar item-item pekeijaan HPS dengan masin-gmasing penyedia.

Waktu Upload Dokumen Penawaran Berdekatan serta Penggunaan IP Address yang Sama, Pemeriksaan lebih lanjut atas data history log SPSE, IP Address yang digunakan oleh para penyedia ketika masuk (login) ke alamat website LPSE uni’vi-. Insc. onauilirkab. sio. id. diketahui bahwa waktu menguploaddokumen penawaran ketiga penyedia lelang berdekatan yaitu CV APr(pemenang) pada tanggal 31 Mei 2018 pukul 00.26, CV PKa pada tanggal 31 Mei 2018 pukul 00.46 dan CV TPI pada tanggal 31 Mei 2018 pukul 00.36. Selain itu, pengujian lebih lanjut ditemukan adanya kesamaan IP Address yang digunakan.

Hal tersebut juga terjadi di beberpa paket lain diantaranya pengadaan barang/jasa pada Pembangunan Pasar Lokal Tradisional Desa Serikembang III Kecamatan Payaraman dan Pembangunan Fasar Lokal Tradisional Desa Tanjung Miring Kecamatan Rambang Kuang.

Hasil konfirmasi dengan Kepala Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menyatakan bahwa pihaknya tidak sampai mempertimbangkan adanya kesamaankesamaan antara HPS dan RAB penawaran. Evaluasi harga yang dilakukan Pokja adalah total harga penawaran tidak melebihi nilai total HPS, harga penawaran tidak di bawah 80%, dan nilai harga satuannya tidak lebih besar dari 110% harga satuan HPS.

Atas temuan pemeriksaan lersebut Kepala Dinas Perindagkop UKM menyampaikan bahwa  Proses pengadaan pada kegiatan tersebut melalui prosedur yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB)/HPS kami terima dari Konsultan Perencana dan Mengajukan permohonan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan proses pelelangan melalui surat resmi dan tertulis dengan melampirkan syarat-syarat antara lain SIRUP Penayangan Sistem Elektronik pada LPSE Kabupaten Ogan Ilir, Surat Pengantar dari Kepala OPD, Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditandatangani, Fotocopy HPS/RAB yang diterima dari Konsultan Perencana, Fotocopy Rencana Kerja dan Syarat (RKS) ditandatangani , Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD dan  Fotocopy Surat Keputusan Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 83 huruf e yang menyatakan bahwa Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa hams dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi.

Pertama terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat,analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (werMipe/jenis) dan/atau dukungan teknis, Selumh penawaran dari Penyedia mendekati HPS, Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali,  Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan dan Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan pengadaan pemerintah untuk memperoleh barang/jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar melalui persaingan diantara peserta lelang tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kurang melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan belanja, Masing-masing PPK kegiatan kurang menjaga kerahasiaan HPS yang menjadi tanggungjawabnya dan ULP dan Kelompok Keija kurang cermat dalam melakukan evaluasi penawaran.

Sumber: binpers.com (mas) 

Posted by: Admin