Perangkat Desa Harus Cermat Gunakan Dana Desa

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor. Dok.Foto: MI/DENNY SUSANTO

TRANSFORMASINEWS.COM, KALSEL. PROGRAM dana desa yang diluncurkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terbukti mampu mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan, terutama di perdesaan dan daerah terpencil di Tanah Air.

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor,, menilai program dana desa sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa, daerah terpencil, juga kawasan pesisir yang selama ini jauh tertinggal ketimbang perkotaan.

Berikut petikan wawancara singkat pewarta Media Indonesia Denny S dengan Gubernur Kalsel

Apa pendapat Anda tentang program dana desa?
Program dana desa sangat bermanfaat dan langsung menyentuh masyarakat di pedesaan, kawasan pesisir dan daerah terpencil di Tanah Air.

Seberapa besar manfaatnya menurut Anda?
Sangat besar. Dengan adanya dana desa, program pembangunan di desa dapat lebih optimal karena selama ini dana pemda juga terbatas. Infrastruktur desa yang terbangun lebih banyak, terbukanya lapangan kerja bagi penduduk desa, dan pada akhirnya ekonomi desa akan lebih baik.

Bagaimana pembangunan desa selama ini sebelum adanya program dana desa?
Selama ini program pembangunan di desa juga sudah berjalan melalui berbagai program pemerintah pusat dan daerah, tapi dengan adanya program dana desa ini, anggaran pembangunan desa jauh meningkat.

Namun harus kita akui penggunaan dana desa di Kalsel masih terfokus pada pembangunan infrastruktur desa dan kurang dari 10% untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di banyak daerah prog­ram dana desa ini justru menimbulkan persoalan hukum. Bagaimana menurut Anda?
Dana desa ini anggaran pemerintah dengan jumlah sangat besar dan pemanfaatannya harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, para kepala desa dan perangkat desa hendaknya berhati-hati dalam hal ini.

Banyaknya kasus hukum terkait dengan dana desa ini disebabkan kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satunya disebabkan kurang rapi dalam administrasi. Selain itu, di lapangan masih ditemukan sejumlah kendala terkait dengan penyaluran dana desa. Kita berharap tidak ada lagi aparatur desa di Kalsel yang mendapat masalah hukum terkait dengan masalah pengelolaan dana desa.

Untuk mencegah terjadinya kasus hukum ini, apa yang harus dilakukan?
Kelemahan administrasi dalam pengelolaan dana desa ini dapat dihindari. Salah satunya ialah pentingnya perencanaan cermat program pembangunan yang akan ditetapkan.

Sumber: Mediaindonesia (N-5)

Posted by: Admin Transformasinwes.com