PENETAPAN TERSANGKA KABAN KESBANGPOL DAN KEPALA BPKAD SUMSEL DIDUGA SEBELUM AUDIT PKN BPK RI

Kepala BPKAD dan Kaban Kesbangpol Sumsel/Net

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara dana hibah Sumsel 2013 dengan nota dinas dari Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung No. B-42/F.2/Fd.1/05/2016 tertanggal 31 Mei 2016 kepada Direktur Penuntutan yang di tanda tangani Dirdik Kejagung “Dr. Fadil Zumhana” Kemudian surat Rahasia pemberitahun Penyidikan Perkara tindak Pidana Korupsi kepada Ketua KPK dengan nomor surat : R.232/F.2/Fd.1/05/2016 tertanggal 31 Mei 2016 menjadi dasar penetapan tersangka dugaan korupsi dana hibah Sumsel 2013.

Penetapan tersangka ini atas keyakinan para Penyidik Kejaksaan Agung bahwa terjadi tindak pidana korupsi yang di duga di lakukan oleh kedua tersangka karena Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum di hitung oleh Auditor BPK RI. Penetapan tersangka ini di duga karena desakan opini masyarakat terhadap lambanya Kinerja Kejagung dalam mengungkap perkara dugaan korupsi dana hibah Sumsel pada APBD Sumsel 2013.

Entah apa penyebab penyidik Kejagung mempunyai keyakinan bahwa Kaban Kesbangpol Sumsel dan Kepala BPKAD harus menjadi tersangka dugaan korupsi dana hibah Sumsel 2013.

Hasil audit APBD Sumsel tahun 2013 oleh BPK RI Nomor. 32 tahun 2014 bercerita tentang pemberi hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggung Jawaban penggunaan dana hibah sebesar Rp. 821 milyar.

Amrizal Aroni Ketua LSM-INDOMAN saat jadi saksi 1 sidang Praperadilan tentang gugatan terhadap Kejagung dan KPK atas gutatan MAKI terkait dugaan penghentian kasus korupsi hibah sumsel 2013 hanya terhenti di dua orang tersangka (Ikhanuddin dan tobing).

Kemudian audit terhadap Pengelolaan Belanja Hibah pada APBD Sumsel 2013 oleh BPK RI No.54 tahun 2015 menjelaskan rekomendasi BPK RI yang telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Ban Kesbangpol Sumsel dan Kepala BPKAD.

Namun terdapat pernyataan bahwa adanya potensi kerugian negara yang di akibatkan pemotongan dana hibah oleh Biro Kesra sebesar Rp. 2,740 milyar untuk kegiatan Kepala Daerah.

Kemudian dinyatakan pula oleh auditor BPK RI bahwa pengembalian kerugian negara kurang setor oleh Biro Humas dan Protokol sebesar kurang lebih Rp. 2,4 milyar dan selanjutnya auditor BPK RI menyatakan pula adanya pemberian hibah atas rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan kepada BKPRMI, MUI, Lasqi dan Forum P3N. Tercantum pula di dalam audit tersebut bahwa penyaluran dana hibah oleh DPRD Sumsel untuk sarana kampanye para anggota Dewan Sumsel.

Menjadi tanda Tanya besar penggiat anti Korupsi di Sumsel karena terjadinya kerugian negara akibat ketidak patuhan Kepala Daerah terhadap rekomendasi Pemerintah pusat melalui Mendagri yang melarang penyaluran dana hibah pada APBD Sumsel 2013 kecuali untuk Dana BOS dan dana Komisi Pemilihan Umum Prov Sumsel namun menjadi dasar penetapan tersangka kepada Kaban Kesbangpol dan Kepala BPKAD.

Patut diduga Ada oknum individu atas nama jabatan yang nyata – nyata melanggar Permendagri No. 32 tahun 2011 dan juga berpotensi merugikan keuangan negara namun diduga di lindungi dari proses hukum.

Biro Kesra dengan Pemotongan dana hibah yang di terima oleh penerima hibah, Biro Umum dan Perlengkapan yang diduga pada pengadaan motor FP3N tumpang tindih dengan pengadaan motor melalui APBD Sumsel.

Biro Humas dan Protokol kurang setor pengembalian kerugian negara, Dinas Sosial memberikan dana hibah tanpa verifikasi administrasi dan Badan Hukum Yayasan/Ormas pemberi askesos, Dinas Kesehatan memberikan hibah yang di larang oleh Mendagri dan selanjutnya Gubernur Sumatera Selatan yang di duga memberikan disposisi hibah yang bertentangan dengan Permendagri No. 32 tahun 2011.

AMRIZAL ARONI
Ketua LSM-Indoman saat melaporkan hasil keputusan MK, saat MK memutuskan calon Gubernur Alex Noerdin pakai dana APBD Sumsel 2013 sebesar Rp. 1,4 Triliun bersamaan dengan Pilgub  sehingga diadakan PSU dan Keputusan tersebut dipolkan ke  KPK, Mabis Polri, Polda sumsel dan Kejati Smsel

BPK RI atas permintaan Kejaksaan Agung diduga melakukan audit diam – diam dan tersembunyi dengan mendampingi penyidik pada proses penyidikan.

Audit yang diduga melanggar Sistem Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menghasilkan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara No. 51 tahun 2016 tertanggal 31 Desember 2016.

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ini hanya parsial tidak secara keseluruhan pada penyaluran dana hibah khususnya hanya kepada alokasi anggaran hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan sesuai tupoksi Ban Kesbangpol Sumsel dan BPKAD Sumsel.

Sementara belanja hibah atas usulan SKPD lain, instansi vertikal dan usulan Kepala Daerah tidak di bahas dalam audit ini.

Sementara ketua LSM-Indoman mengatakan, “Berdasarkan hasil audit kerugian negara BPK RI patut di duga berpotensi terjadi upaya melokalisir perkara hanya kepada kedua terdakwa dengan adanya kecurigaan tersebut maka melalui MAKI melakukan penuntutan Praperadilan di PN Jakarta Selatan, namun jauh sebelumnya LSM-indoman telah melaporkan ke KPK sebanyak dua kali.

Pertama pada bulan juli 2013 dan kedua bulan januari 2015, KPK sempat turun kesumsel namun belum ada kejelasan, belakangan baru diketahui kalau kasus tersebut disupervisikan ke Kajagung,  padahal LSM Indoman telah berulang kali melaporkan dugaan korupsi belanja hibah secara keseluruhan termasuk menjadi saksi praperadilan pidana di PN Jakarta Selatan”, ujar Amrizal Aroni ketua LSM Indoman.

Opini: Tim Redaksi

Editor: Nurmuhammad

Posted by: Admin Transformasinews.com