Patut Diduga Prusahaan Tambang Batubara “Jadikan Masyarakat Ex Ulayat LIOT Seolah Menjadi Tamu Di Rumah Sendiri”

ILUSTRASI LAHAN PERTAMBANGAN/DOK.NET

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG –  Maraknya Ijin pertambangan batubara akibat adanya perubahan Amendemen UUD 1945 menyebabkan prusahaan swasta dalam bidang pertambangan batubara bertambah, padahal PT.BA sudah ada sejak zaman belanda di Tanah Lematang Ilir Ogan Tengah yang menyimpan deposit besar mineral batubara seharusnya menjadikan masyarakat Ex ulayat LIOT sejahtera lahir dan batin.

Namun, tidak demikian dengan kenyataan yang ada, “patut diduga masyarakat Ex ulayat LIOT seolah menjadi tamu di rumah sendiri” seharusnya masyarakat Ex ulayat LIOT mendapatkan prioritas dalam berbagai pasilitas dari prusahaan yang mendapatkan keuntungan dalam melakukan kegiatan eksploirasi pertambangan batubara diwilayah mereka.

Faktanya triliunan rupiah uang hasil penjualan eksplorasi emas hitam dinikmati segelintir orang yang mendapat kuasa pertambangan batubara. Dan besaran penerimaan Pemerintah pusat hanya  berupa royalty dari keuntungan dan ini  juga menimbulkan adanya rasa ketidak adilan bagi masyarakat Ex Ulayat LIOT.

Simak salah satu dari laporan keuangan prusahaan pertambangan batubara Contoh: PT Bukit Asam yang menyajikan keuntungan dari eksploitasi mineral batubara di Muara Enim dan Lahat. Dimana, tahun 2011 keuntungan PT Bukit Asam sebesar Rp. 3,088,068.000.000,-

Selanjutnya, tahun 2012 sebesar Rp. 2,909,421.000.000,- tahun 2013 sebesar Rp. 1,854,281.000.000,-  dan selanjutnya tahun 2014 senilai Rp. 1,863,781.000.000.-

Keuntungan PT Bukit Asam pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 2,037,111.000.000,- Selanjutnya 2016 sebesar Rp. 2,024,405.000.000,-  kemudian tahun 2017 meningkat tajam sebesar Rp. 4,547,232.000.000,- Dan tahun 2018 meningkat lagi menjadi Rp. 5,121,112.000.000,-

Berbanding terbalik dengan sumbangan PT Bukit Asam ke Pemerintah Daerah Muara Enim, Lahat dan Pemerintah Provinsi sumatera Selatan.

Dari tahun 2011 sampai tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendapat sumbangan Rp. 16 miliar per tahun, kemudian meningkat menjadi Rp. 18 miliar per tahun dari 2015 sampai tahun 2017 sebesar Rp. 18 miliar, dan kemudian meningkat kembali tahun 2018 menjadi Rp. 21 miliar.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lahat mendapat sumbangan PT.BA dari tahun 2011 sampai dengan saat ini stagnan pada nominal Rp. 10 miliar per tahun. Dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat sumbangan Rp. 14,5 miliar per tahun dari PT Bukit Asam.

Lantas, bagaimanakah dengan penyisihan dana pasca tambang untuk memperbaiki lingkungan setelah usai penambangan. Seperti apa penggunaanya dan berapa besar deposit yang ada di kas PT Bukit Asam, serta apa dampak lingkungan yang nyata?

Laporan keuangan atau financial report PT. Bukit Asam mencantumkan nominal deposit dan penggunaanya. Pada tahun 2011 PT.Bukit Asam mendepositkan dana pasca tambang pada awal tahun sebesar Rp. 211 miliar dan menambah deposit sebesar Rp. 54 miliar, serta menggunakan dana pasca tambang sebesar Rp. 24 milyar.

Selanjutnya, tahun 2012 PT.BA mendeposit pada awal tahun dana pasca tambang sebesar Rp. 241 miliar dan menambah deposit sebesar Rp. 60 miliar dan menggunakan dana pasca tambang sebesar Rp. 32 miliar.

Kemudian, tahun 2013 PT.BA pada awal tahun mempunyai deposit dana Pasca Tambang sebesar Rp. 269 miliar dan menambah deposit sebesar Rp. 68 miliar dan menggunakan dana pasca tambang sebesar Rp. 67 miliar.

Selanjutnya, pada tahun 2014 saldo awal dana pasca tambang sebesar Rp. 270 miliar dan penambahan dana pasca tambang sebesar Rp. 71 miliar dan menggunakan dana pasca tambang sebesar Rp. 104 miliar.

Lain lagi pendapat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Perwakilan Sumbagsel melalui Deputy MAKI, Feri Kurniawan menyampaikan pendapatnya, menurutnya eksploitasi batubara oleh pengusaha swasta pada awalnya melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, namun setelah amandemen UUD 1945, maka individu atau perorangan dengan badan hukum dapat menguasai harkat hidup orang banyak tersebut dengan berbagai persyaratan.

“Namun tidak menjadi lebih baik ketika Badan Usaha Milik Negara yang meng eksploitasi bumi dan tanah sesuai amanah Undang-Undang 1945 karena keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya alam ini sangat kurang sekali,” ucap Feri.

Apalagi sejak tahun 2007 terjadi perubahan mengenai tata kelola dana CSR berupa dana PK dan BL dimana dana CSR dimasukkan menjadi beban produksi, hingga penggunaan dan penyaluran dana CSR patut diduga tidak transparan.

“Belum lagi patut diduga ketidak transparanan PT.Bukit Asam dalam mengambil kebijakan perusahaan seperti akuisisi saham dan pemotongan Pajak Bumi dan Bangunan yang berdampak pada berkurangnya PAD daerah, begitu kompleks karena dewan Direksi dan Komisaris sebagian diangkat diduga karena usulan partai politik pemenang Pemilu”, ucap Feri di akhir komentarnya.

“Sementara Kota Palembang tempat lokasi transit/Stock File Batubara belum juga mendapat dana retribusi dari PT.BA,  diduga belum menerimanya dari hasil kegiatan bongkar muat Batubara tersebut karna masih terbentur aturan/perda yang belum disetujui oleh Gubernur,  padahal perda tentang pungutan retribusi  Stock File sudah dibuat oleh DPRD Kota Palembang, potensi sumber pemasukan APBD tersebut harus dimaksimalkan dengan berbagai cara diplomasi kepihak-pihat terkait. Kegiatan bongkar muat ini sudah terjadi bertahun-tahun dari segi pendapatan APBD Kota Palembang bila ini berjalan dan ada kesepakatan dengan PT.BA sangat membatu pendapatan APBD Kota Palembang”. Ujar Baihaki pemerhati APBD

Menjadi pertanyaan, “seperti apa penyaluran dana pasca tambang oleh PT.BA dan apa dampak nyata perbaikan lingkungan dengan dana pasca tambang ini. Apakah penggunaan dana pasca tambang sudah transparan dan tepat sasaran dalam pengelolaanya? dipergunakan untuk apa saja dan diperuntukkan dimana lokasi dan tempat peruntukannya?”.

Sementara, kerusakan lingkungan dan kerusakan Ekosistem Hutan Hujan Tropis harus dinikmati masyarakat dengan ikhlas dan tak kuasa menolak, dibelahan bumi ini sepertinya belum tampak siknifikan hasil reklamasi pertambangan batubara maupun tambang lain kecuali menghasilkan kolam-kolam yang dalam dampak dari eksploitasi tambang itu sendiri.

Opini: Tim Pemred/Klikanggaran/Diolah dari Berbagai Sumber

Editor: A.Aroni

Posted by: Admin