Patut Diduga PDPDE Rampas Hak Ulayat Masyarakat Musi Banyuasin

ILUSTRASI: NET

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Perkara dugaan korupsi penjualan gas blok Jambi Merang yang diduga merugikan negara lebih dari 1 (satu) triliun rupiah akan diserahkan ke JPU oleh penyidik menunggu hasil kerugian negara dari auditor negara.

Dimana, potensi kerugian negara tersebut termasuk juga hak ulayat masyarakat Musi Banyuasin selaku pemangku wilayah sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945.

Hak ulayat di jamin Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2004 Pasal 34 yang isinya.

“Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan participating interest 10% (sepuluh per seratus) kepada Badan Usaha Milik Daerah”.

Selama kurun waktu 2011 sampai dengan 09 Pebruari 2019, perusahaan swasta PT PDPDE Gas membeli Gas bagian negara senilai kurang lebih Rp.1,7 triliun dan menjual gas ini kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper, dan PT PLN Pemangkitan Jambi senilai kurang lebih Rp.2,5 triliun.

Perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan angkutan senilai lebih kurang Rp.217 miliar, sehingga pendapatan penjualan gas dan angkutan PT PDPDE Gas hampir mendekati nominal Rp.1 triliun.

Berikut grapik pendapatan PT PDPDE Gas dari tahun 2011 sampai dengan 2019

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagi hasil dengan sistem Production Sharing Contrac (PSC), maka Provinsi Sumatera Selatan berhak atas pembagian 70 : 30 atau Provinsi Sumatera Selatan berhak atas bagian senilai Rp.501.978.000.000.

Sementara, Kabupaten Musi Banyuasin harusnya mendapat bagian Participacing Interest sebesar minimal 20% atau sebesar nominal Rp.100.395.000.000.

Sehubungan belum adanya aturan undang-undang bagi hasil Participacing of interest hingga mengacu kepada PP 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berasal dari iuran tetap (Land-rent), dan iuran eksplorasi atau eksploitasi (royalty).

Pasal 18

1.DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

– 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan, dan 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

2.DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

– 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan, dan 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

– 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

3.DBH Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.     Pasal 19.

1.DBH Pertambangan Umum sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yang berasal dari wilayah provinsi adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan.

2.DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yang berasal dari wilayah provinsi dibagi dengan rincian:

– 26% (dua puluh enam persen) untuk provinsi yang bersangkutan, dan 54% (lima puluh empat persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

3.DBH Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Demikian disampaikan salah satu penggiat aktivis korupsi Sumatera Selatan, diterima klikanggaran.com, Kamis (09/01/20).

Sumber: klikanggaran.com

Posted by: Admin