Patut Diduga Investasi Pemprov. Sumsel Rp. 6.8 Trilyun Melanggar Aturan

Ditemukan Sertifikat saham Atas Nama Pejabat yang tidak lagi menjabat

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG –  Pengelolaan dan Penatausahaan Investasi Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tidak Tertib, Pemprov Sumsel menyajikan saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 6.879.306.071.390,29.

Adapun rincian investasi tersebut adalah PT Bank Sumsel Babel (26,97 Ekuitas Saham) Rp. 577.536.755.913,96,

PD Pertambangan dan Energi ( Ekuitas Bukan Saham) Rp. 71.019.141.251,00,

PD Perhotelan Swarna Dwipa (Ekuitas Bukan Saham) Rp. 279.772.509.269,00,

PD Prodexim (Ekuitas Bukan Saham) Rp.10.934.707.596,39,

BPR Sumatera Selatan ( Ekuitas Tidak menerbitkan saham ) Rp. 141.054.840.787,16,

PT Penjamin Kredit Daerah ( Ekuitas Saham) Rp. 53.105.372.757,61,

PT Industri Grafika Meru (Ekuitas Bukan Saham) Rp. 377.682.795,00,

PT Sriwijaya Mandiri Sumsel ( Ekuitas Tidak menerbitkan saham)  Rp. 298.150.087,00,

PT Jakabaring Sport City 9Ekuitas Tidak menerbitkan saham ) Rp.1.337.700.000,00,

PT Asuransi Bangun Askrida (Biaya Saham) Rp. 6.170.692.500,00,

PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna (Biaya Tidak menerbitkan saham) Rp. 795.644.380,18 dan

PT Tambang Batubara Bukit Asam (Biaya Saham ) Rp. 5.736.902.874.053,00.

Dari 12 perusahaan tersebut, empat perusahaan menerbitkan sertifikat saham sebagai bukti kepemilikan yaitu PT Bank Sumsel Babel, PT Penjamin Kredit Daerah, PT Asuransi Bangun Askrida dan PT Tambang Batubara Bukit Asam.

Hasil pemeriksaan Investasi Jangka Panjang Pemprov Sumsel diketahui. Pemprov Sumsel Tidak Tertib dalam Menyimpan Sertifikat Saham.

Hasil pemeriksaan sertifikat saham milik Pemprov Sumsel diketahui bahwa serifikat saham tersebut disimpan pada Safe Deposite BOX (SDB) di Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Sekretaris Daerah (H. JIS) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) sebelumnya (an. LPLT).

Sekda dan BUD tersebut pada saat ini sudah tidak menjabat lagi dan telah ada penggantinya. Namun sampai dengan April 2018, belum ada Berita Acara Serah Terima antara H. JIS dan LPLT dengan H. NU dan H. AM supaya dapat membuka SDB yang disimpan di BNI. Sesuai permintaan Tim BPK, maka BUD an. H. AM telah mengambil sertifikat saham yang disimpan di SDB BNI pada tanggal 11 April 2018.

Hasil pemeriksaan atas sertifikat saham yang diambil di SDB BNI tersebut diketahui masih terdapat kekurangan lembar sertifikat saham milik Pemprov Sumsel pada dua Perusahaan senilai Rp.17.484.000.000,00, yaitu. PT Bank Sumsel Babel dan PT Asuransi Bangun Askrida dengan Jumlah Saham bernilai Rp.630.000.000,00

Atas kondisi tersebut, Pemprov Sumsel sedang menelusuri keberadaan sertifikat saham yang tidak ditemukan tersebut dan sampai dengan Laporan Keuangan Tahun 2017, pengakuan penyertaan modal masih sejumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Proses Likuidasi atas BUMD PD IGM Tidak Dilaksanakan, Pemprov Sumsel menyajikan saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 sebesar Rp.6.794.462.711.077,94. Saldo Investasi Jangka Panjang tersebut termasuk saldo penyertaan modal kepada PD Industri Grafika Meru (IGM) dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.377.682.795,00 yang sudah tidak beroperasi lagi.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor 15.C/LHP/XVIII.PLG/06/2013 tanggal 13 Juni 2013 dan LHP atas Laporan Keuangan Pemprov Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor 20.C/LHP/XVIII.PLG/5/2016 tanggal 27 Mei 2016 diantaranya memuat tentang proses likuidasi PD IGM belum berjalan.

Kondisi tersebut berdampak pada penyajian nilai investasi pada PD IGM tidak mencerminkan nilai sebenarnya.

Penyertaan modal kepada PD IGM telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Perda Pemprov Sumsel Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian PD IGM. Perda tersebut menetapkan agar seluruh aktiva dan pasiva PD IGM dikembalikan kepada Pemprov Sumsel,  PD IGM menyampaikan neraca likuidasi dan  dilakukan audit terhadap neraca likuidasi PD IGM.

Untuk itu, BPK telah mengirimkan surat undangan wawancara Nomor 23/Terinci-Prov.Sumsel/04/2018 tanggal 23 April 2018 kepada Direktur PD IGM dan Kepala Perekonomian, tetapi sampai dengan pemeriksaan berakhir, tidak ada klarifikasi yang disampaikan oleh Direktur PD IGM.

Hasil wawancara kepada Kepala Biro Perekonomian tanggal 25 April 2018 diperoleh informasi bahwa Direktur PD IGM tidak dapat dihubungi dan tidak  mempunyai Laporan Keuangan PD IGM terakhir sebelum dilakukan divestasi, Neraca Likuidasi PD IGM dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor independen atau aparat pengawas dan Berita Acara dan daftar penyerahan seluruh aktiva dan pasiva PD IGM ke Pemprov Sumsel.

Untuk itu Kepala Biro Perekonomian akan mengundang Tim Likuidasi untuk memperoleh laporan hasil pekerjaan Tim Likuidasi. Sampai dengan pemeriksaan April 2018, seluruh penyertaan modal Provinsi Sumatera Selatan belum dikembalikan, PD IGM belum menyerahkan neraca likuidasi yang telah diaudit.

Selain itu penyertaan Modal pada PD Prodexim sampai dengan Tahun 2013 Mengalami Kerugian sebesar Rp.10.984.870.910,31.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 24 ayat (4) yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Lampiran I pada Pernyataan Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim, Perda Pemprov Sumsel Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian PD IGM.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemprov Sumsel sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Serta Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 939/KPTS/IV/2013 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PD IGM pada Keputusan Kedua yang menyatakan bahwa Tim Likuidasi PD IGM sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Potensi penyalahgunaan sertifikat saham bukti kepemilikan/penyertaan modal pada PT BPD Sumsel dan PT Askrida, Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Neraca per 31 Desember 2017 pada PD IGM sebesar Rp.377.682.795,00 dan PD Prodexim sebesar Rp. 23.571.984.402,00 tidak dapat diyakini kewajarannya dan Potensi penurunan nilai ekonomis dan kehilangan aset PD IGM. 

Sumber: Binpers (mas). 

Editor: A.Aroni

Posted by: Admin