MAKI Sumsel : BPK RI Nyatakan Tidak Risionalnya   APBD dan P-APBD OGAN ILIR TA 2018

Opini 

komplek perkantoran Ogan Ilir/net

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia di bawah kepimpinan Boyamin Saiman di Jakarta dengan getolnya dalam memberantas korupsi di provinsi Sumatera selatan sampai saat masih banyak berjalan di tangan lembaga ini lembaga hukum tertinggi .

Dalam moment ini MAKI dalam bahasannya akan mempekarakan beberapa item BPK RI TA 2018 di kabupaten Ogan ilir melalui perwakilannya di Sumatera Bagian selatan yaitu MAKI Perwakilan Sumatera Bagian selatan.

Menurut Deputy MAKI Prov Sumbagsel mengatakan ,” menyimak temuan BPK RI TA 2018 untuk kabupaten Ogan ilir begitu banyak temuan yang di dapati lembaga tersebut   Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran (TA) 2018 telah mengungkapkan sebanyak lima temuan pemeriksaan, dari temuan tersebut BPK RI menyatakan ada unsur tidak tepat dalam penggunaan anggaran yang di berikan atau di gunakan oleh pemerintah daerah dalam tahun tersebut,” kata Ir Fery Kurniawan

“Dari temuan tersebut menurut BPK RI  yang pertama  ada dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pegawai pada Tiga OPD Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tidak Rasional Hasil dalam pemeriksaan terhadap proses perhitungan anggaran pendapatan,” jelas MAKI Sumsel

“Terkait uraian Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan, dan dampak dari penganggaran pendapatan tersebut , diketahui permasalahan untuk Proses Penetapan Anggaran Pendapatan pada APBD dan P-APBD Tidak Rasional dan Tidak Didukung Dokumen yang Memadai, hal itu dapat dilihat di Penganggaran Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tidak Realistis Sebesar Rp. 38 Miliar lebih,dan untuk  , Penganggaran Retribusi Daerah Tidak Realistis Sebesar Rp. 348 juta lebih,” papar Deputy MAKI Sumsel kepada wartawan.

Kemudian Ir Feri Kurniawan mengatakan ,” Untuk Anggaran Belanja Pegawai pada Tiga OPD Tidak Rasional Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam LRA periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 menyajikan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 573.283.725.658,82 dengan realisasi sebesar Rp. 480.785.756.393,00 atau 83,87% dari anggaran,adapun Anggaran dan realisasi tersebut untuk Belanja Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kecamatan Kandis dan Kecamatan Pemulutan Selatan,” jelasnya.

Dalam hal ini menurut MAKI Sumbagsel Kondisinya  tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ,Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018, dan ada unsur lemahnya bupati Ogan ilir bersama Sekretaris Daerah selaku KetuaTAPD yang tidak cermat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada APBD dan P-APBD.

Penulis: Tim Redaksi (LHP BPK RI TA 2018 )

Editor: A.Aroni

Posted by: Admin