MAKI Sumbagsel: Prapid Ke 7 Mencari Tersangka Lain Dan Ungkap Lemahnya Kinerja Kejajung

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG –  Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia kembali menggugat Kejagung dengan Praperadilan Pidana ke 7 (tujuh) untuk perkara dugaan korupsi dana hibah pada APBD Sumsel 2013. Perkara yang diduga mangkrak lebih dari 3 tahun sejak 5 Mei 2017.

Putusan pengadilan jelas menyatakan “alat bukti diserahkan ke penyidik untuk perkara lain” namun perkara lain yang dimaksud putusan tersebut seolah tak pernah di ungkap. Menurut sumber di Kejaksaan “ini tergantung kebijakan pimpinan dan bukan karena penyidik ingin menghambat proses lanjutannya”, ujar sumber tersebut.

Ibarat pembunuhan berencana, perkara korupsi dana hibah pada APBD Sumsel 2013 sumsel belum mengungkap perencana dan eksekutornya. Proses hukum yang sudah selesai disidangkan diduga hanya untuk saksi yang tak berani melapor. 

Dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang gugatan Pilgub Sumsel 2013, “Dana hibah pada APBD Sumsel 2013 di gunakan secara Masiv dan Terencana untuk memenangkan Pilgub”. Sayangnya Putusan MK bukanlah produk hukum materil hingga hanya di anggap angin lalu.

Melenggang kangkung dan mengangkat bahu dengan pongahnya seperti itulah ulah aktor utama korupsi dana hibah pda APBD 2013. “Alangkeh hebatnyo omongan wong tu, katonyo kateklah yang biso nyentuh bapak, lak diselesaike galo, jadi jangan beharap kasusnyo naek”, (Alangkah hebatnya kata orang tu, katanya tidak ada yang bisa menyentuh bapak, sudah diselesaikan semua, jadi jangan berharap kasusnya naik) ujar sumber yang tahu prose penyaluran hibah tersebut. 

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia berharap proses hukum berjalan sesuai dengan protap Kejaksaan Agung dan tidak untuk melindungi tersangka utama dan tersangka lain. “Alat bukti dan keterangan saksi kemudian audit BPK selanjutnya fakta persidangan sudah lebih dari cukup untuk ungkap actor utama”, ujar Deputy MAKI “Ir Feri Kurniawan”.

“Saya bingung dengan lambanya proses pengungkapan pelaku utama korupsi dana hibah itu, kalau ada fihak yang mau melindungi koruptor ya cari yang korupsinya ratusan juta saja”, ujar Feri lebih lanjut.

“Saya dengar ada isu fihak di lingkungan istana yang melindunginya namun ini sebatas dugaan namun saya berkeyakinan adanya orang yang sangat berpengaruh menghambat proses hukumnya”, ujar Feri kemudian. 

“walaupun saya bukanlah ahli hukum namun saya melihat dan membaca semua bukti yang ada, unsur – unsur untuk mengungkap pelaku lain sudah terpenuhi seperti pelanggaran wewenang, perbuatan melawan hukum, unsur menguntungkan orang lain atau koorforasipun sudah terpenuhi termasuk audit BPK RI, namun semuanya seakan tak mampu menyentuh pelakunya”, ujar Feri lebih lanjut.

“Adanya SKPD lain seperti, Dinas Sosial, Biro Umum dan perlengkapan, Biro Kesra, Biro Humas, Dinas Pendidikan dan Aspirasi DPR serta penerima hibah yang patut diduga melanggar Permendagri No. 32 tahun 2011 dengan unsur melanggar wewenang sebagaimana di maksud pasal 3 UU Tipikor dan menguntungkan orang lain dan koorporasi menurut saya sudah terpenuhi namun sepertinya mandeg, seperti ada ketakutan fihak penyidik menindak lanjutinya”, ujar Feri Deputy MAKI Sumbagsel.

“Bahkan adanya dugaan pemalsuan dokumen dalam penyaluran dana hibah juga terbukti serta dugaan pemotongan hibah menggunakan dana aspirasi juga terbukti dengan LHP BPK RI no. 32 yang menyatakan adanya potensi kerugian negara Rp. 821 milyar karena LPJ yang belum dilengkapi penerima hibah namun proses hukum lebih lanjut tetap tidak berjalan”, Ujar Deputy MAKI lebih lanjut.

“Prapid ke 7 (tujuh) MAKI mengungkap betapa lamban atau bisa di katakan mangkrak proses hukum lanjutan korupsi hibah Sumsel itu yang di tangani Kejagung, Sprindik No. 45 tanggal 5 Mei 2017 bisa dianggap sprindik terlama Kejagung dan bisa di catatkan dalam rekor MURI”, ujar Feri selanjutnya.

“Bila proses hukum seperti ini, maka bisa – bisa 47 wakil rakyat di DPRD Prov Sumsel terduga menilep dana hibah dengan dugaan memotong pemberian hibah melenggang kangkung tanpa tanggung jawab dan SKPD pemberi dana hibah yang jelas melanggar Permendagri No. 32 tahun 2011 tak tersentuh hukum’, ujar Feri kemudian.

“terlalu mahal konsekuensi melindungi pelaku utama dugaan korupsi dana hibah pada APBD Sumsel 2013 yang berakibat lepasnya terduga koruptor lainya, yang jumlahnya puluhan orang, menurut saya solusi terbaik adalah memenjarakan pelaku utama dengan hukuman pemberatan dan melepaskan yang lainnya”, ujar Feri di kahir pembicaraan.

Sumber: Rel MAKI Sumbagsel ( Mas/A.Ar )

Editor: Amrizal Ar

Posted by: Admin