MAKI SUMBAGSEL : PATUT DIDUGA FORUM KADES MODUS BARU TINDAK PIDANA KORUPSI

NET

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Penyalah gunaan Dana Desa patut diduga sudah Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang melibatkan semua fihak terkait. Isu yang berkembang bahwa adanya “Kumpulan atau arisan kepala Desa” yang diduga melalui Forum Kepala Desa (Fordes) untuk di bagikan ke Pejabat dan dinas terkait.

“Arisan” ini diduga untuk mengamankan proses penyerapan dana desa agar aman dan tak bermasalah secara hukum. Forum Kepala Desa (Fordes) disinyalir menyalahgunakan dana desa dengan modus memberikan jatah ke pejabat dinas terkait dan oknum APH.

Berhembus issue tak sedap bahwa di Kecamatan Kikim Timur 32 (tiga puluh dua) Kades urunan uang sejumlah Rp. 2 juta ke Forum Kades hingga terkumpul uang sejumlah hampir Rp. 60 juta. Nantinya uang ini diduga oleh Ketua Forum Kades di bagikan ke Camat, Kapolsek, Danramil, Pemerintah Kecamatan, Dinas PMD, Tipikor, Inspektorat dan Jaksa.

Saat di konfirmasi pada Selasa (10 September 2019) oleh awak media, Ketua Forum Kades Kikim Timur, Herman Suyanto membantah hal tersebut. Menurutnya, tidak ada sokongan dari para Kades untuk diberikan ke nama nama yang di sebut di atas. “Tidak ada, itu salah, yang biasa kita pinta itu Rp. 200.000,- per desa, sukarela untuk keperluan forum,” ujarnya.

Namun berebeda dengan pengakuan beberapa kades ketika di konfirmasi dimana salah satu Kades menyatakan “Aku ikut sokongan tapi aku tidak tau untuk apa uang itu. Yang jelas aku nyumbang, masalah untuk apa uang itu terserah, karena kita forum mengambil kekompakan,” ujar Kades yang enggan disebutkan namanya tersebut.

Fihak yang diduga menerima gratifikasi itu membantah menerima uang tersebut dimana salah satunya dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lahat. “2 juta itu tidak tau menau kami, aku rasa Pak Fauzan juga tidak menerimanya, olehnya kami tidak tau patungan 2 juta buat apa terus pembagian pembagian untuk apa,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD, Elsye Hartuti SSTP MM kepada awak media, Selasa (15/10/2019).

Dari hasil investigasi awak media diperoleh info dari salah satu Kades di Kikim Timur (dari group WA forum kades), yang minta dilindungi namanya, diperlihatkan (berupa poto di WA) secarik kertas bertuliskan pembagian uang serta pos pos pembagian, Camat Kikim Timur mendapat 10 juta, Polsek dan Koramil 3 Juta, Pemerintah Kecamatan 2.5 juta, Dinas PMD 16 juta, Tipikor 5 juta, Inspektorat 8 juta dan Jaksa 7.5 juta.

Ketika di konfirmasi kepada Camat Kikim Timur “P” tentang adanya pungutan Forum Kades tetsebut, “Ya saya menerima uang 10 juta dari Forum Kades dan dikatakan itu uang jatah camat,” ujar Camat Kikim Timur yang tidak disadari bahwa ucapannya tersebut di rekam oleh awak media (pada saat konfirmasi, Jumat 13 Seftember 2019).

Berbeda dengan modus dugaan tindak pidana penilepan uang pembangunan desa di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dimana Sekdes tidak di libatkan dalam penyusunan Anggran dana Desa dan Pembuatan Peraturan desa. “Aku dek dilibatkan dalam penyusunan anggaran Dana Desa sejak 2015 sampai sekarang”, ujar Sekdes Gunung Kembang Tanjung Sakti Pumi.

“Selaku PNS yang di tunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lahat menjadi Sekertaris Desa, harusnye aku menjadi perwakilan Pemerintah Kabupaten Lahat di desa Gunung Kembang namun nyate – nyatenye tidak dilibatka oleh Kepala desa”, ujar sekdes Gunung Kembang.
“Tande tangan ku ade di anggaran perubahan Dana Desa termasuk di Perdes namun aku dek pernah merase menanda tanganinye”, ujar Sekdes Gunung Kembang. “Pernah kulaporka ke Polres Lahat tapi katenye harus asli Dokumen Perdes Gunung Kembang untuk bahan Laporan Pengaduan”, ujar Sekdes Gunung Kembang kembali.

Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia perwakilan Sumbagsel menanggapi hal ini karena ketidak pedulian dinas dan institusi terkait dengan laporan masyarakat dan pemberitaan di Media. Koordinator, Deputy dan Ketua Investigator Perkumpulan MAKI perwakilan Sumbagsel melalui siaran persnya menyatakan sangat prihatin dengan penyerapan Anggaran Dana desa di Kabupaten Lahat.

“Modus pidana korupsi yang diduga berselimut Forum Kades harusnya sudah di tindak lanjuti oleh Aparat Penegak Hukum baik dari Kepolisian atau Kejaksaan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi”, dinyatakan oleh MAKI Sumbagsel.

“Jangan ada kata harus melampirkan dokumen asli untuk bahan laporan pengaduan tapi baca tupoksi, juklak dan juknis penyerapan Dana desa dan pernyataan dari pelapor dan tugas aparat hukum bertindak menyita dokumen bila ada temuan awal”, kembali dinyatakan MAKI Sumbagsel.

“Kalu begini tindakan APH terhadap Laporan Masyarakat maka akan terbentuk Opini bahwa “Arisan Kades” melalui Forum Kades yang diduga di berikan kepada APH benar adanya”, ujar Feri Deputy MAKI Sumbagsel.

“Pemerintah pusat menggelontorkan Dana desa agar terjadi pemerataan pembangunan bukan pemerataan tindak pidana korupsi dan harusnya Bupati serta jajaran kemudian walikota beserta jajaran membentuk tim khusus independent mengawasi ini yang melibatkan semua unsur agar tidak terjadi penyalah gunaan uang negara untuk korupsi berjamaah”, dinyatakan oleh MAKI Sumbagsel.

Sumber: DBS/Tim investigasi

Editor: A.Aroni

Posted by: Admin